Senin, 14 November 2011
Dibaca: 18870
Pertanyaan :
Aturan Besaran THR Direksi BUMN
Dear Hukum Online, dalam Permenaker No. 4 Thn 1994 disebutkan bahwa THR = 1 kali upah pokok + tunjangan tetap. Sementara dalam Permen BUMN No. 7 Thn 2010, untuk direksi BUMN THR = 1 kali gaji/honorarium untuk direksi BUMN. Manakah yang akan dipakai, Permen BUMN atau Permenaker? Terima kasih.  
Jawaban :

Terkait dengan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), benar seperti yang Anda sampaikan bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1994 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan (“Permenaker 4/1994”) menyebutkan bahwa besarnya THR adalah sebesar 1 (satu) bulan upah bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih. Dan bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan diberikan THR secara proporsional dengan masa kerja yakni dengan perhitungan: Masa kerja x 1 (satu) bulan upah. Upah satu bulan di sini adalah upah pokok ditambah tunjangan-tunjangan tetap.

 

Selain itu, dalam Pasal 3 ayat (3) Permenaker 4 Tahun 1994 juga diatur bahwa:

 

Dalam hal penetapan besarnya nilai THR menurut Kesepakatan Kerja (“KK”), atau Peraturan Perusahaan (“PP”) atau Kesepakatan Kerja Bersama (“KKB”) atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka THR yang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan Kesepakatan Kerja, Peraturan Perusahaan, Kesepakatan Kerja Bersama atau kebiasaan yang telah dilakukan.

 

Sementara itu, besaran THR untuk direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) megacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-07/MBU/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN 7/2010”). Dalam Pasal 8 Permen BUMN 7/2010 disebutkan bahwa Anggota Direksi dapat diberikan THR sebesar 1 (satu) kali gaji/honorarium. Kecuali dalam hal ada alasan yang khusus dan mendapat persetujuan RUPS/Menteri, maka besaran THR dapat diberikan sebesar-besarnya 2 (dua) kali gaji/honorarium.

 

Berlakunya Permen BUMN 7/2010 ini adalah sebagai lex specialis (aturan/ketentuan khusus) dari ketentuan ketenagakerjaan sebagai ketentuan yang umum, termasuk Permenaker 4/1994 mengenai THR bagi anggota Direksi BUMN. Asas yang berlaku dalam hal ini adalah lex specialis derogat legi generali. Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan aturan yang lebih umum. Asas lex specialis derogat legi generali ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama.

 

Jadi, yang berlaku bagi Direksi BUMN terkait dengan pemberian THR adalah Permen BUMN 7/2010.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.   Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1994 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja Di Perusahaan

2.   Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-07/MBU/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

  

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.