Rabu, 28 Pebruari 2018
Pertanyaan :
Adakah Aturan tentang Daluwarsa Penyelesaian Perkara di Kepolisian?
Apabila kita melaporkan sesuatu kepada kepolisian, misalnya laporan tindakan penganiayaan, dan sudah beberapa hari laporan tersebut belum ditindak lanjuti, apakah ada aturan dalam KUHAP mengenai batas waktu untuk menindaklanjuti laporan tersebut? Dan apa upaya hukum yang bisa dilakukan apabila kepolisian tidak menindaklanjuti laporan tersebut?
Jawaban :
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Batas Waktu Penyelesaian Perkara di Kepolisian yang dibuat oleh Flora Dianti, S.H., M.H. dari DPC AAI Jakarta Pusat dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 05 Desember 2011.
 
Intisari:
 
 
Tidak ada aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai batas waktu Kepolisian untuk menindaklanjuti laporan. Namun dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara. Tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria:
  1. perkara mudah;
  2. perkara sedang;
  3. perkara sulit; dan
  4. perkara sangat sulit.
 
Dalam rancah hukum pidana, daluwarsa diatur untuk mengajukan pengaduan, penuntutan, menjalankan pidana dan upaya hukum lainnya, tetapi tidak diatur daluwarsa untuk menindaklanjuti laporan.
 
Dalam hal Kepolisian tidak menindaklanjuti laporan, atau jika ada ketidakpuasan atas hasil penyidikan, Anda dapat menyampaikan Pengaduan Masyarakat (“Dumas”). Dumas dapat disampaikan secara langsung atau tidak langsung.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
 
Ulasan:
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Sumber diketahui adanya suatu Tindak Pidana bisa melalui: Laporan, Pengaduan, atau Tertangkap Tangan.
 
Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan seorang karena hak/kewajiban berdasar undang-undang kepada pejabat berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana.[1] Berbeda dengan pengaduan, pemberitahuan laporan bersifat umum, meliputi seluruh jenis tindak pidana yang diberitahukan, sehingga laporan bisa dilakukan oleh semua orang yang mengalami, melihat dan mendengar suatu peristiwa pidana, dan tidak dapat dicabut kembali oleh si pelapor. Walaupun jika pada akhirnya terjadi perdamaian antara pelapor dan terlapor sebelum tahap persidangan, penegak hukum tetap bisa meneruskan pemeriksaan hingga persidangan.
 
Adapun pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan Tindak Pidana aduan yang merugikannya.[2] Pengaduan bersifat khusus, hanya bisa dilakukan oleh pihak tertentu yang berkepentingan, sehingga dapat dicabut sebelum sampai ke persidangan apabila terjadi perdamaian antara pengadu dan teradu. Jika terjadi pencabutan pengaduan, maka perkara tidak dapat diproses lagi.
 
Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.[3]
 
Batas Waktu Kepolisian Menindaklanjuti Laporan Tindak Pidana
Seperti diketahui, Kepolisian di sini bertindak sebagai Penyidik. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.[4]
 
Mengenai pertanyaan tentang apakah ada aturan dalam KUHAP mengenai batas waktu Kepolisian untuk menindaklanjuti laporan tersebut, maka jawabannya adalah tidak ada. Akan tetapi, dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkapolri 14/2012”) disebutkan bahwa waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara.[5]
 
Tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria:[6]
  1. Perkara mudah, kriterianya:[7]
  1. saksi cukup;
  2. alat bukti cukup;
  3. tersangka sudah diketahui atau ditangkap; dan
  4. proses penanganan relatif cepat.
  1. Perkara sedang, kriterianya:[8]
    1. saksi cukup;
    2. terdapat barang bukti petunjuk yang mengarah keterlibatan tersangka;
    3. identitas dan keberadaan tersangka sudah diketahui dan mudah ditangkap;
    4. tersangka tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
    5. tersangka tidak terganggu kondisi kesehatannya; dan
    6. tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli mudah didapatkan.
  2. Perkara sulit, kriterianya:[9]
  1. saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi;
  2. tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu;
  3. tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
  4. barang bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat;
  5. diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara;
  6. diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya;
  7. tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat; dan
  8. memerlukan waktu penyidikan yang cukup.
  1. Perkara sangat sulit, kriterianya:[10]
    1. belum ditemukan saksi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana;
    2. saksi belum diketahui keberadaannya;
    3. saksi atau tersangka berada di luar negeri;
    4. TKP di beberapa negara/lintas negara;
    5. tersangka berada di luar negeri dan belum ada perjanjian ekstradisi;
    6. barang bukti berada di luar negeri dan tidak bisa disita;
    7. tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu; dan
    8. memerlukan waktu penyidikan yang relatif panjang.
 
Penanganan perkara sesuai kriteria tersebut ditentukan sebagai berikut:[11]
    1. tingkat Mabes Polri dan Polda menangani perkara sulit dan sangat sulit;
    2. tingkat Polres menangani perkara mudah, sedang dan sulit; dan
    3. tingkat Polsek menangani perkara mudah dan sedang.
 
Jadi menjawab pertanyaan Anda, tidak ada aturan dalam KUHAP mengenai batas waktu (daluwarsa) Kepolisian untuk menindaklanjuti laporan. Akan tetapi, dalam Perkapolri 14/2012 disebutkan bahwa waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara sebagaimana yang kami uraikan di atas.
 
Sebagai informasi, dalam rancah hukum pidana, daluwarsa diatur untuk mengajukan pengaduan, penuntutan, menjalankan pidana dan upaya hukum lainnya, tetapi tidak diatur daluwarsa untuk menindaklanjuti laporan. Menurut Pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, masa daluwarsa mengajukan pengaduan ke kepolisian adalah:
  1. 6 (enam) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, bila ia berada di Indonesia;
  2. 9 (sembilan) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan itu dilakukan, bila ia berada di luar negeri.
 
Sedangkan kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa dalam hal:[12]
  1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah 1 (satu) tahun;
  2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, sesudah 6 (enam) tahun;
  3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun, sesudah 12 tahun;
  4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah 18 tahun.
 
Upaya Jika Laporan Tidak Ditindaklanjuti
Menjawab pertanyaan Anda lainnya, dalam hal Kepolisian tidak menindaklanjuti laporan, atau jika ada ketidakpuasan atas hasil penyidikan, Anda dapat menyampaikan Pengaduan Masyarakat.
 
Pengaduan masyarakat (“Dumas”) adalah pengaduan dari masyarakat, Instansi Pemerintah atau pihak lain secara lisan atau tertulis mengandung informasi, keluhan, ketidakpuasan atau adanya penyimpangan atas kinerja Polri yang memerlukan penanganan dan penyelesaian lebih lanjut.[13]
 
Dumas dapat disampaikan secara langsung atau tidak langsung.[14] Dumas secara langsung atau tidak langsung dapat disampaikan oleh instansi, masyarakat, atau anggota Polri, atas:[15]
  1. komplain atau ketidakpuasan terhadap pelayanan anggota Polri dalam pelaksanaan tugas;
  2. penyimpangan perilaku anggota Polri terkait dengan pelanggaran disiplin, kode etik, dan tindak pidana;
  3. saran, sumbangan pemikiran, kritik yang konstruktif yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja dan pelayanan Polri;
  4. permintaan klarifikasi atau kejelasan atas penanganan perkara yang ditangani Polri atau tindakan kepolisian; dan
  5. komplain atau ketidakpuasan atas keputusan hukuman yang bersifat administratif bagi pegawai negeri pada Polri.
 
Dumas secara langsung, merupakan pengaduan yang disampaikan oleh pengadu secara langsung melalui:[16]
    1. Sentra Pelayanan Dumas; dan
    2. setiap Pegawai Negeri pada Polri.
 
Dumas secara tidak langsung, merupakan pengaduan yang disampaikan oleh pengadu melalui:
  1. surat;
  2. Tromol Pos 7777 atau kotak pos Dumas Mabes Polri atau pada masing-masing kesatuan kewilayahan;
  3. website dan e-mail Polri;
  4. telepon, faksimili, atau SMS;
  5. media massa dan jejaring sosial;
  6. surat Dumas melalui Instansi Pemerintah:
  1. Presiden RI melalui Sekretariat Negara (Setneg) atau Staf Khusus Pengelola Dumas;
  2. DPR-RI atau DPRD;
  3. kementerian/lembaga;
  4. badan/komisi;
  5. pemerintah daerah;
  6. instansi penegak hukum; dan
  7. instansi pengawas intern pemerintahan lainnya;
  1. surat Dumas melalui lembaga kemasyarakatan:
  1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan
  2. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Advokat;
  1. surat Dumas melalui Tokoh Agama (Toga), Tokoh Masyarakat (Tomas), Tokoh Adat (Todat), atau Tokoh Pemuda (Toda).
 
Penerimaan dan pencatatan Dumas secara langsung, dilaksanakan oleh Sentra Pelayanan Dumas di lingkungan Polri dari tingkat Polsek sampai dengan Mabes Polri, dan setiap anggota Polri yang menerima pengaduan.[17] Setiap anggota Polri yang menerima laporan wajib segera meneruskan pada pejabat Polri yang bertugas di Sentra Pelayanan Dumas, untuk dilakukan pencatatan.[18]
 
Penerimaan dan pencatatan Dumas secara tidak langsung diselenggarakan oleh:[19]
  1. Bagdumas Itwasum Polri, Rowasidik Bareskrim Polri, dan Bagyanduan Divpropam Polri, pada tingkat Mabes Polri;
  2. Subbagdumas Itwasda, Bagwassidik Ditreskrim, dan Subbidyanduan Bidpropam, pada tingkat Polda;
  3. Satreskrim, Siwas, dan Sipropam, pada Tingkat Polres; dan
  4. Kapolsek, pada tingkat Polsek.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
 
Referensi:
Kepolisian Negara Daerah Jawa Barat, diakses pada 26 Februari 2018 pukul 12.35 WIB.
 
 
Artikel Sebelum Pemuktahiran yang Dibuat oleh Flora Dianti, S.H., M.H. dari DPC AAI Jakarta Pusat
 
Batas Waktu Penyelesaian Perkara di Kepolisian
 
Sumber diketahui adanya suatu Tindak Pidana bisa diketahui melalui: Laporan, atau Pengaduan, atau tertangkap tangan.
 
Laporan adalah Pemberitahuan yang disampaikan seorang karena hak/kewajiban berdasar undang-undang kepada pejabat berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana (Pasal 1 butir 24 KUHAP). Berbeda dengan pengaduan, pemberitahuan laporan bersifat umum, meliputi seluruh jenis tindak pidana yang diberitahukan, sehingga laporan bisa dilakukan oleh semua orang yang mengalami, melihat dan mendengar suatu peristiwa pidana, dan tidak dapat dicabut kembali oleh si pelapor. Walaupun jika pada akhirnya terjadi perdamaian antara pelapor dan terlapor sebelum tahap persidangan, penegak hukum tetap bisa meneruskan pemeriksaan hingga persidangan.
 
Adapun pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan Tindak Pidana (“TP”) aduan yang merugikannya (Pasal 1 butir 25 KUHAP). Pengaduan yang bersifat khusus, hanya bisa dilakukan oleh pihak tertentu yang berkepentingan, sehingga dapat dicabut sebelum sampai ke persidangan, apabila terjadi perdamaian antara pengadu dan teradu. Jika terjadi pencabutan pengaduan, maka perkara tidak dapat diproses lagi.
 
Tertangkap Tangan, menurut Pasal 1 angka 19 KUHAP, adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan TP atau tengah melakukan TP dipergoki oleh orang lain, atau dengan segera sesudah beberapa saat TP dilakukan.
 
Mengenai pertanyaan tentang apakah ada aturan dalam KUHAP mengenai batas waktu untuk menindaklanjuti laporan tersebut, maka jawabannya adalah tidak ada. Akan tetapi, terdapat Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan POLRI (“Perkap No. 12 Tahun 2009”), yang mengatur mengenai batas waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara, sebagai berikut:
 
  1. Pertama kali terkait batas waktu menyerahkan Laporan yang dibuat di Sentra Pelayanan Kepolisian, yakni.
 
Pasal 11
    1. Laporan Polisi yang dibuat di SPK WAJIB segera diserahkan dan harus sudah diterima oleh Pejabat Reserse yang berwenang untuk mendistribusikan laporan paling lambat 1 (satu) hari setelah Laporan Polisi dibuat.
    2. Laporan Polisi yang telah diterima oleh pejabat reserse yang berwenang
    3. Laporan Polisi sebagaimana dimaksud, selanjutnya HARUS sudah disalurkan keapda penyidik yang ditunjuk untuk melaksanakan penyidikan perkara paling lambat 3 (tiga) haris sejak Laporan Polisi dibuat.
 
Pasal 18: Terhadap perkara yang merupakan sengketa antara pihak yang saling melapor kepada kantor polisi yang berbeda, penanganan perkaranya dilaksanakan oleh kesatuan yang lebih tinggi atau kesatuan yang dinilai paling tepat dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi.
 
  1. Proses berikutnya setelah laporan adalah kegiatan penyelidikan dan batas waktu melaporkan hasil penyelidikan, yang diatur dalam Pasal 26 Perkap No. 12 Tahun 2009, sebagai berikut:
 
    1. Penyelidik yang melakukan kegiatan penyelidikan wajib melaporkan hasil penyelidikan secara lisan atau tertulis kepada atasan yang memberi perintah pada kesempatan pertama.
    1. Hasil penyelidikan secara tertulis dilaporkan dalam bentuk LHP paling lambat 2 (dua) hari setelah berakhirnya masa penyelidikan kepada pejabat yang memberikan perintah.
 
  1. Proses setelah laporan hasil penyelidikan adalah melakukan tindakan penyidikan. Pasal 33 dan Pasal 34 Perkap No. 12 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Setiap tindakan penyidikan wajib dilengkapi surat perintah Penyidikan. Penyidik yang telah mulai melakukan tindakan penyidikan wajib membuat SPDP.”
 
  1. Perkap No. 12 Tahun 2009 selanjutnya mengatur mengenai batas waktu penyelenggaraan penyidikan sebagai berikut:
 
Pasal 31
  1. Batas waktu penyelesaian perkara dihitung sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan meliputi:
      1. 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit
      2. 90 hari untuk penyidikan perkara sulit
      3. 60 hari untuk penyidikan perkara sedang
      4. 30 hari untuk penyidikan perkara mudah
  2. Dalam menentukan tingkat kesulitan penyidikan, ditentukan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Penyidikan.
  3. Penentuan tingkat kesulitan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambatnya 3 (tiga) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.
 
Pasal 32:
    1. Dalam hal batas waktu penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 penyidikan belum dapat diselesaikan oleh penyidik, maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan kepada pejabat yang memberi perintah melalui pengawas penyidik.
 
  1. Dalam hal kepolisian tidak menindaklanjuti laporan, atau jika ada ketidakpuasan atas hasil penyidikan, maka Pelapor atau saksi dapat mengajukan surat pengaduan atas hal tersebut kepada atasan Penyelidik atau Penyidik atau badan pengawas penyidikan, agar dilakukan koreksi atau pengarahan oleh atasan penyelidik/penyidik yang bersangkutan.
 
Dalam rancah hukum pidana, daluwarsa diatur untuk pengaduan, penuntutan, menjalankan pidana dan upaya hukum lainnya, tetapi tidak diatur daluwarsa untuk menindaklanjuti laporan. Menurut Pasal 74 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), masa daluwarsa mengajukan pengaduan ke kepolisian adalah:
  1. Enam (6) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, bila ia berada di Indonesia;
  2. Sembilan (9) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan itu dilakukan, bila ia berada di luar negeri
 
Dasar hukum:
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73)
  2. Peraturan Kepala Kepolisian RI No.: 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan perkara Pidana di Lingkungan Kepolisisan Negara Republik Indonesia.
 
 
 

[2] Pasal 1 angka 25 KUHAP dan Pasal 1 angka 15 Perkapolri 14/2012
[3] Pasal 1 angka 19 KUHAP dan Pasal 1 angka 18 Perkapolri 14/2012
[4] Pasal 1 angka 1 KUHAP
[5] Pasal 17 ayat (2) huruf e Perkapolri 14/2012
[6] Pasal 17 ayat (4) Perkapolri 14/2012
[7] Pasal 18 ayat (1) Perkapolri 14/2012
[8] Pasal 18 ayat (2) Perkapolri 14/2012
[9] Pasal 18 ayat (3) Perkapolri 14/2012
[10] Pasal 18 ayat (4) Perkapolri 14/2012
[11] Pasal 19 Perkapolri 14/2012
[12] Pasal 78 ayat (1) KUHP
[14] Pasal 4 ayat (1) Perkapolri 2/2012
[15] Pasal 5 Perkapolri 2/2012
[16] Pasal 4 ayat (2) Perkapolri 2/2012
[17] Pasal 6 ayat (1) Perkapolri 2/2012
[18] Pasal 6 ayat (2) Perkapolri 2/2012
[19] Pasal 6 ayat (3) Perkapolri 2/2012

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).