Jumat, 16 Desember 2011
Dibaca: 22441
Pertanyaan :
Haruskah Mengubah Nama PT yang Berbahasa Asing ke Bahasa Indonesia?
Dear tim hukumonline ada beberapa pertanyaan dari saya: 1. Apakah dengan diberlakukannya PP 43 Tahun 2011 perubahan nama PT harus menggunakan bahasa Indonesia? 2. Jika iya, bagaimana dengan nama PT yang sebelumnya menggunakan bahasa asing? 3. Bagaimana perusahaan tersebut jika ingin mengganti nama namun tetap ingin menggunakan bahasa asing? 3. Bagaimana tata cara untuk melakukan pendaftaran suatu PT? Terima kasih.  
Jawaban :

Untuk perubahan nama Perseroan Terbatas (PT), diamanatkan oleh Pasal 21 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”). Hal ini ditegaskan pula melalui Pasal 3 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (“PP 43/2011”) dan Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-01.Ah.01.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

 

Selanjutnya, menjawab pertanyaan Anda:

1.      Apakah dengan diberlakukannya PP 43/2011 perubahan nama PT harus mengunakan bahasa Indonesia?

Sebenarnya sejak masih diberlakukannya PP No. 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (“PP 26/1998”), ditentukan bahwa pemakaian nama perseroan untuk perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia mengutamakan pemakaian nama dalam bahasa Indonesia (Pasal 6 PP 26/1998). Dengan diberlakukannya PP 43/2011 sejak 4 Oktober 2011, PP 26/1998 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi (lihat Pasal 12 PP 43/2011).

 

Diterbitkannya PP 43/2011 ini adalah upaya Pemerintah mengoptimalkan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) terkait persetujuan atau penolakan pengajuan Perseroan Terbatas (PT). Lebih jauh simak artikel Pengajuan Nama PT Optimalkan SABH. Dan terkait dengan ketentuan mengenai penggunaan bahasa Indonesia Untuk perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia ini diatur juga dalam Pasal 11 PP 43/2011 yang bunyinya:

 

“Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia wajib memakai Nama Perseroan dalam bahasa Indonesia.”

 

Dalam ketentuan yang baru yakni PP 43/2011, tidak lagi menggunakan frasa “diutamakan” melainkan menggunakan frasa “wajib“ yang berarti, memang penggunaan bahasa Indonesia untuk nama perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia hukumnya adalah wajib.

 

2.      Bagaimana dengan nama PT yang sebelumnya menggunakan bahasa asing?

Untuk nama PT yang sebelumnya menggunakan bahasa asing, PP 43/2011 tidak mewajibkan menggantinya dengan menggunakan bahasa Indonesia. 

 

Namun, dalam artikel Aturan Nama Perseroan Sudah Jelas notaris Irma Devita berpendapat bahwa ketentuan penggunaan bahasa Indonesia menjadi wajib bagi perusahaan PMA yang berubah menjadi perusahaan yang sahamnya seluruhnya milik WNI. Menurut Irma, ketika membuat perubahan anggaran dasar maka perseroan tersebut juga harus mengganti nama perseroannya pakai bahasa Indonesia.

 

3.      Bagaimana perusahaan tersebut jika ingin mengganti nama namun tetap ingin menggunakan bahasa asing?

Jika PT tersebut adalah perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia maka saat akan mengganti nama maka wajib menggunakan bahasa Indonesia sesuai ketentuan PP 43/2011. Kecuali, apabila kemudian sebagian atau seluruh sahamnya juga dimiliki oleh asing, maka nama PT dengan menggunakan bahasa asing masih diperbolehkan. Akan tetapi dengan beralihnya kepemilikan sebagian atau seluruh saham kepada pihak asing, akan merubah bentuk PT menjadi PT PMA (Penanaman Modal Asing). Hal ini sesuai dengan pendapat dari notaris Irma Devita dalam artikel Aturan Nama Perseroan Sudah Jelas, yaitu bahwa aturan tersebut tak berlaku bila ada saham perseroan tersebut yang dimiliki asing, walaupun asing itu hanya punya satu persen.

 

Selain itu, perubahan nama PT akan berakibat pada perubahan beberapa dokumen atau izin yang dimiliki oleh perusahaan. Lebih jauh simak artikel Perubahan Nama PT Terhadap Izin-izin Terdahulu.

 

4.      Bagaimana tata cara untuk melakukan pendaftaran suatu PT?

Mengenai hal ini, simak penjelasan kami dalam artikel sebelumnya Bagaimana Cara Mendaftarkan Nama Usaha?

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.      Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2.      Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas;

3.      Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-01.Ah.01.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

  

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.