Kamis, 02 Pebruari 2012
Dibaca: 127748
Pertanyaan :
Bisakah Menuntut Jika Si Cowok Tak Mau Menikahi Putri Kami?
Anak kami melakukan ML di rumah kami, mereka berdua masih duduk di bangku SMA, dan melakukan beberapa kali, tetapi tidak sampai hamil. Mereka melakukan ketika kami sedang tidak ada di rumah. Si cewek yang selalu datang ke tempat cowoknya. Saya sebagai orang tua, apakah bisa menuntut si cowok kalau dia tidak mau menikahinya? Bagaimana cara mengajukan tuntutan secara hukum (kalau memang bisa menuntut)? Terima kasih atas informasinya.  
Jawaban :

Sesuai pengaturan Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”), “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.” Kemudian, dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UUP disebutkan:

 

“Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

 

Jadi, berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUP tersebut, maka tiada seorangpun dapat dipaksa atau memaksa orang lain untuk menikah. Karena itu, Anda sebagai orang tua juga tidak dapat menuntut atau memaksakan seorang anak laki-laki untuk menikahi putri Anda, meskipun dengan alasan atau kondisi seperti yang Anda jelaskan.

 

Selain itu, dari penjelasan Anda yang menyebutkan bahwa mereka masih duduk di bangku SMA, maka kami asumsikan putri Anda dan pacarnya tersebut masih berusia sekitar 15 sampai 18 tahun. Sedangkan, pengaturan Pasal 7 ayat (1) UUP menyatakan:

 

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

 

Jika pihak laki-laki dan wanita belum memenuhi syarat batas umur untuk melakukan perkawinan tersebut, maka berlaku Pasal 20 UUP yang menyatakan:

 

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8,Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.”

 

Sebenarnya, dalam Pasal 7 ayat (2) UUP diatur mengenai penyimpangan terhadap batasan umur untuk melakukan perkawinan, yaitu:

 

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

 

Karena itu dispensasi (untuk pernikahan di bawah umur) tersebut harus dimohonkan atas sepertujuan dari kedua orang tua, yaitu dalam hal ini Anda bersama-sama dengan orang tua dari si anak laki-laki tersebut. Jadi, Anda tidak dapat mengajukan permohonan dispensasi tanpa persetujuan dari orang tua anak laki-laki tersebut. Hal tersebut adalah sejalan juga dengan pengaturan Pasal 6 ayat (2) UUP yang menyatakan bahwa:

 

“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

 

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, jika Anda hendak menikahkan putri Anda dengan anak laki-laki tersebut, sebaiknya Anda membicarakan hal ini secara baik-baik dengan anak laki-laki tersebut bersama orang tuanya.

 

Sebagai upaya terakhir, jika putri Anda belum berusia 18 tahun, Anda juga dapat menempuh jalur pidana yaitu dengan melaporkan si laki-laki kepada kepolisian mengenai dugaan tindak pidana pencabulan anak, sebagaimana diatur Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

 

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

 

Sekian jawaban dari kami, semoga Anda dapat menemukan jalan keluar yang terbaik.

 

Dasar hukum:

1.      Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2.      Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

 

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Adi Condro Bawono, yang akrab disapa Adi ini menyelesaikan studi strata satu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan pada 2007. Kemudian Adi melanjutkan studinya di Universitas Padjadjaran. Adi menyelesaikan studi strata dua pada 2012.   Semasa kuliah Adi mengambil program kekhususan Hukum Bisnis. Adi bergabung dengan hukumonline pada September 2011 sebagai Journalist Hukumonline English. Kemudian menjadi Penjawab Klinik Hukum (Content Administrator) di Hukumonline. Sekarang, ia adalah Datacenter Administrator di Hukumonline.