Jumat, 13 April 2012
Dibaca: 86947
Pertanyaan :
Tagihan Kartu Kredit yang Transaksinya Dilakukan Orang Lain
Saya mendapat tagihan kartu kredit yang transaksinya dilakukan pihak lain mungkin melalui internet. Pihak bank tetap membebankan tagihan tersebut kepada saya walau saya sudah menolak tagihan tersebut. Apakah saya bisa mendapat perlindungan hukum sehingga tagihan tersebut saya abaikan, apa konsekuensinya jika saya abaikan tagihan tersebut? Terima kasih.  
Jawaban :

Kartu Kredit, menurut Bank Indonesia, adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus (charge card) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

 

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (“PBI APMK”) ditegaskan bahwa pemegang kartu adalah pengguna yang sah dari APMK. Dengan demikian, meskipun Anda tidak merasa menggunakan kartu kredit Anda sesuai dengan tagihan yang diberikan oleh pihak bank kepada Anda, dari pihak bank hanya mengetahui Andalah pengguna yang sah dari kartu kredit tersebut.

 

Anda tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana kartu kredit tersebut bisa dipergunakan oleh orang lain. Apakah Anda memberikan nomor kartu kredit Anda pada orang tersebut, atau orang tersebut memperoleh akses terhadap kartu kredit Anda secara melawan hukum (misal, pencurian atau carding) atau cara-cara lainnya. Jika pelakunya melakukan carding, dia akan dijerat dengan Pasal 362 KUHP seperti halnya jika dia melakukan pencurian. Lebih jauh simak artikel Kejahatan Internet Marak, Pemilik Kartu Kredit Resah. Terkait hal ini, Anda sebaiknya melapor ke pihak kepolisian.

 

Anda sebaiknya tidak hanya sekedar menolak tagihan yang disampaikan oleh pihak bank. Karena pihak bank hanya mengetahui bahwa Anda pengguna sah dari kartu kredit tersebut. Akibat yang dapat timbul apabila Anda mengabaikan tagihan tersebut diatur dalam Pasal 18 PBI APMK yakni timbulnya denda atas tagihan Anda dikarenakan adanya keterlambatan oleh Anda sebagai pemegang kartu.

 

Di sisi lain, Anda sebagai konsumen pengguna kartu kredit memang dilindungi oleh UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”). Jika memang kartu kredit Anda hilang atau dicuri orang, lakukan beberapa hal berikut (sumber: http://www.ylki.or.id/):

 

1.    Jangan panik, segera hubungi bank untuk meminta kartu kredit Anda diblokir;

2.    Apabila telah terjadi transaksi yang tidak dilakukan oleh konsumen/pemegang kartu kredit, maka konsumen segera melakukan tindakan sebagai berikut:

a)      Melapor ke bank penerbit kartu kredit;

b)      Apabila laporan tersebut tidak juga ditindaklanjuti, konsumen dapat membuat pengaduan tertulis yang ditujukan ke bank yang bersangkutan dan ditembuskan ke instansi terkait, misalnya Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan (Bank Indonesia), Asosiasi Kartu Kredit Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia;

c)    Apabila pengaduan tertulis juga tidak mendapatkan tanggapan dari bank, konsumen bisa melakukan pengaduan dengan datang secara langsung ke lembaga terkait antara lain: YLKI, Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan Bank Indonesia, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen setempat.

 

Jadi, Anda sebagai konsumen pengguna kartu kredit memang dilindungi secara hukum, untuk itu kami simpulkan ada dua hal yang dapat Anda lakukan yakni:

a)    melapor ke pihak kepolisian; dan

b)    melapor ke bank penerbit kartu kredit.

Jika Anda hanya mengabaikan tagihan tersebut, pihak bank akan tetap menagih dan juga ada denda yang akan dikenakan kepada Anda.

 

Demikian jawaban dari Kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73);

2.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3.    Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Try Indriadi, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.