hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Jumat, 20 Januari 2012
Pertanyaan:
Hukum Menikah dengan Perempuan dengan Anak Hasil Zina
Assalamualikum, ada seorang perempuan sudah menikah menjadi TKI di luar negeri selama 4 tahun. selama itu juga dia meninggalkan suaminya dengan maksud memang sudah tidak mau berhubungan dengan suaminya karena berbagai masalah. Setelah pulang ke Indonesia ternyata perempuan tersebut telah hamil 3 bulan dengan pacarnya sewaktu di luar negeri. Karena tidak berani pulang ke rumah, dia menuju rumah keluarga di Kalimantan sampai melahirkan. Setelah melahirkan hal tersebut terungkap dan keluarga perempuan tersebut mengetahuinya. Pada akhirnya dia pulang ke keluarganya membawa anak berumur 4 bulan, bersama itu pula suaminya menceraikanya. Dan sekarang perempuan tersebut menjadi janda dan mempunyai anak hasil zina. Yang ingin saya tanyakan, saya seorang lajang 27 tahun jika saya ingin menikahi janda tersebut apa saja yang hendaknya saya lakukan? Bagaimana status anak zinanya? Apakah anak tersebut bisa menjadi anak saya secara hukum? Bagaimana AKTA nya? Mohon pencerahanya. Wassalamualaikum.  
mamads
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4edc3ee1b9149/lt526677fb3b399.jpg

Waalaikum salam,

 

1.      Sebelumnya perlu kami jelaskan bahwa dari penjelasan Anda dapat kami simpulkan bahwa hubungan hubungan antara perempuan tersebut dengan pacarnya diluar negeri adalah merupakan suatu tindak pidana perzinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), karena hubungan tersebut dilakukan ketika perempuan tersebut terikat status pernikahan dengan pria lain.

 

Zina adalah termasuk delik aduan absolut, artinya perempuan itu dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak suami yang dirugikan. Hal ini juga dijelaskan dalam artikel Bisakah Mengakui Anak Hasil Zina. Namun, karena dalam kasus ini suami dari perempuan tersebut tidak mengadukan perzinaan tersebut, maka perempuan tersebut tidak dapat dikenai pemidanaan atas dasar perzinaan.

 

Lebih lanjut, dari penjelasan Anda dapat diketahui bahwa telah terjadi perceraian antara perempuan tersebut dengan suaminya. Sehingga saat ini perempuan tersebut berstatus sebagai janda karena perceraian. Namun, sayangnya Anda tidak menjelaskan kapan tepatnya perceraian tersebut terjadi. karena terhadap seorang wanita yang putus perkawinannya (cerai) berlaku waktu tunggu sebelum wanita tersebut dapat menikah lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”) jo. Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”).

 

Pasal 39 ayat (1) huruf b dan Pasal 39 ayat (3) PP 9/1975 mengatur waktu tunggu bagi perempuan yang putus perkawinannya karena perceraian untuk perempuan yang masih berdatang bulan adalah tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya sembilan puluh hari, dan bagi yang tidak berdatang bulan selama sembilan puluh hari. Tenggang waktu tunggu tersebut dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

 

Artinya berdasarkan pengaturan tersebut, maka apabila Anda hendak menikahi janda tersebut, Anda harus menunggu sampai waktu tunggu sebagaimana pengaturan Pasal 11 UUP jo. Pasal 39 PP UUP wanita tersebut berakhir. Apabila waktu tunggu tersebut telah dilalui, maka tidak ada lagi larangan bagi Anda untuk menikahi jAnda tersebut.

 

2.      Jika Anda menikah dengan si perempuan, maka anak dari perempuan yang bersangkutan statusnya adalah anak tiri Anda.

 

3.      Karena anak tersebut dilahirkan ketika ibunya masih terikat dalam suatu perkawinan, maka anak tersebut secara hukum dianggap sebagai anak yang sah dari ibunya dan mantan suaminya, hal ini berdasar pada pengaturan Pasal 42 UUP yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

 

Walaupun begitu, mantan suami dari perempuan tersebut dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan perempuan tersebut apabila ia dapat membuktikan (dalam pengadilan) bahwa istrinya telah berzina dan anak tersebut adalah akibat daripada perzinaan, hal ini dimungkinkan oleh pengaturan Pasal 44 UUP. Namun karena dalam kasus ini penyangkalan oleh mantan suami perempuan tersebut tidak dilakukan, maka secara hukum, mantan suami perempuan tersebut adalah dianggap sebagai ayah yang sah dari anak tersebut.

 

Dengan demikian, secara hukum Anda tidak dimungkinkan untuk mengakui anak tersebut sebagai anak Anda, karena anak tersebut terlahir ketika ibunya terikat dalam status perkawinan. Selain itu juga Anda bukanlah bapak/ayah kandung/biologis dari anak tersebut.

 

Kasus ini akan berbeda apabila Anda memang ayah kandung/biologis dari anak tersebut, apabila demikian Anda dapat menggunakan sarana pengakuan atau pengesahan anak untuk mengakui anak tersebut sebagai anak Anda melalui pengaturan Pasal 49 dan Pasal 50 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 23/2006”) itu pun hanya dapat dilakukan jika anak tersebut dilahirkan ketika ibunya tidak sedang terikat suatu perkawinan yang sah.

 

Namun karena Anda bukanlah ayah kandung dari sang anak, dan ketika anak tersebut dilahirkan ibunya terikat status perkawinan yang sah, maka upaya pengakuan atau pengesahan anak tidak dapat Anda lakukan, karena syarat untuk melakukan pengakuan maupun pengesahan anak adalah Anda harus sebagai ayah kandung/biologis dari anak tersebut. Selengkapnya mengenai pengakuan dan pengesahan anak dapat disimak artikel Pihak Cowok Ingin Ikut Membesarkan Anak Hasil Hubungan Luar Nikah.

 

Selain itu, apabila Anda tetap mengakui anak tersebut sebagai anak kandung, maka Anda dapat diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 277 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

 

Barangsiapa dengan salah satu perbuatan sengaja membikin gelap asal-usul orang, diancam karena menggelapkan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

 

4.      Sayangnya Anda tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai akta apa yang anda maksud. Namun, apabila yang dimaksud adalah akta kelahiran anak dari janda tersebut, maka sesuai dengan pengaturan Pasal 55 ayat (1) UUP bahwa “asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.” Maka, berdasarkan pasal tersebut akta kelahiran anak tersebut menjadi alat bukti untuk membuktikan siapa orang tuanya yang sah secara hukum.

 

Anda juga tidak menjelaskan apakah untuk kepentingan si anak tersebut telah dibuatkan suat akta kelahiran atau belum. Namun, sesuai dengan pengaturan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan kelahiran penduduk dilakukan dengan syarat-syarat berupa:

a.      Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;

b.      Nama dan identitas saksi kelahiran;

c.      KK orang tua;

d.      KTP orang tua; dan

e.      Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.

 

Karena persyaratan-persyaratan demikian, maka hanya orang tua yang sah menurut hukum yang dapat dicatatkan dalam akta kelahiran sebagai orang tua dari anak tersebut, yaitu perempuan tersebut dengan mantan suaminya (kecuali ada penyangkalan dari mantan suaminya seperti dijelaskan dalam jawaban poin 3).

 

Demikian yang kami ketahui, semoga bemanfaat.

 

Dasar hukum:

1.      Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73).

2.      Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3.      Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

4.      Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

5.      Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

  

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b46e0113e026.jpg

16962 hits
Di: Hukum Keluarga dan Waris
sumber dari: Bung Pokrol
Share:

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Bung Pokrol

Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.

MITRA KLINIK
INDOLaw

INDOLaw Legal Training Center merupakan salah satu lembaga pelatihan hukum terlengkap dan berkualitas, baik pada forum-forum seminar, diskusi, workshop atau pelatihan hukum, maupun in house training untuk suatu topik tertentu. Website: www.indolawcenter.com.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

LBH Mawar Saron adalah lembaga non profit yang mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara hukum, tanpa memungut bayaran (prodeo dan probono) tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya. Website: http://www.lbhmawarsaron.or.id

PAHAM Indonesia

 Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) adalah lembaga advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didirikan dengan tujuan memberikan dukungan dan pembelaan Hukum/HAM terhadap warga masyarakat yang lemah dan miskin. Website: http://pahamindonesia.org/

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

Indonesia Cyber Law Community (ICLC) adalah sebuah sebuah komunitas cyber law dalam media virtual yang memberikan layanan kepada masyarakat di bidang konsultasi, advokasi, dan sosialisasi di bidang hukum cyber. ICLC dibentuk oleh beberapa praktisi hukum cyber dari pemerintah dan non-pemerintah (swasta) pada 2011 dengan tujuan turut mencerdaskan masyarakat di bidang hukum cyber dan menjadi jembatan pengetahuan setiap orang atau badan hukum untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam tatanan dunia cyber. Website: www.cyberlawindonesia.net. E-mail: informasi[at]cyberlawindonesia[dot]net.

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Wadah informal para advokat alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya secara berkualitas dengan cara saling bertukar pengalaman dan pengetahuan satu sama lain. Situs web: www.advokat-ui.org

Albert Aries & Partners Law Firm

Albert Aries & Partners Law Firm. Menara Kadin Indonesia 30th floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950. E-mail: office[at]albertaries.com.

Adisuryo Prasetio & Co

Adisuryo Prasetio & Co adalah kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang korporasi litigasi dan non-litigasi. Website: http://www.adisuryo.com

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Praktisi hukum, penulis buku-buku hukum praktis populer. Situs: www.irmadevita.com.

Legal 1O1

Sekumpulan yuris muda yang ingin berbagi pengetahuan hukum dasar untuk orang-orang yang ingin belajar hukum. Twitter: @Legal1O1

Leks&Co

 

Leks&Co adalah firma hukum yang menyediakan berbagai jenis jasa hukum, yang terdiri dari orang muda, enerjik, kreatif, yang menyediakan pelayanan hukum premium. Website : www.lekslawyer.com / blog: www.hukumproperti.com.

SMART Attorneys at Law

 

SMART Attorneys at Law merupakan kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang hukum bisnis dan investasi. Untuk berkonsultasi dapat menghubungi Email: info@smartcolaw.com.

ADCO Attorneys at Law

ADCO Attorneys at Law adalah kantor hukum yang berdiri atas latar belakang keahlian dan pengalaman para lawyernya di bidang natural resource and corporate commercial litigation.

DPC AAI Jakarta Pusat

Para advokat anggota Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Pusat. Website: http://www.aai-jakpus.com

Globomark

Globomark.com adalah penyedia layanan hukum di bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Globomark.com membantu pihak-pihak yang memerlukan perlindungan hukum dan pendaftaran atas merek dagang, paten, desain industri, hak cipta dan rahasia dagang, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Situs: www.globomark.com 

DPC Peradi Jakarta Selatan

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Selatan.

Advokat dan Konsultan

Kumpulan para advokat, konsultan hukum dan konsultan hak kekayaan intelektual yang menjadi kontributor Klinik hukumonline.

Blog Pelayan Masyarakat

Blog pribadi yang ditulis oleh seorang aparat pembela kebenaran dan keadilan di bumi pertiwi, mencoba menjelaskan mengenai peraturan lalu lintas dan informasi umum kepolisian dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Silakan mampir ke: www.pelayanmasyarakat.blogspot.com

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

IPAS Institute

IPAS Institute adalah lembaga yang didirikan dengan kegiatan utama memberikan layanan jasa Konsultasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual, studi, menyelenggarakan kursus, pendidikan non-formal, pelatihan-pelatihan, seminar, lokakarya, mentorship, serta pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya di bidang hukum hak kekayaan intelektual. www.ipasinstitute.com

PSHK

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) adalah non profit dan non partisan yang berjuang untuk mewujudkan pembaruan hukum melalui riset dan advokasi

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad

PSKN FH Unpad adalah salah satu pusat studi di lingkungan Fakultas Hukum Unpad. Pusat studi ini dibentuk pada tahun 2005 atas insiatif dosen-dosen pada Bagian Hukum Tata Negara FH Unpad yang didedikasikan untuk melakukan kajian hukum ketatanegaraan dan kebijakan hukum, memfasilitasi pembentukan kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan pada level pusat maupun  daerah, serta diseminisasi/pembukaan diskursus publik untuk menanggapi isu-isu ketatanegaraan terkini. Email: psknfhunpad@gmail.com

LeIP

LeIP memperjuangkan perwujudan independensi peradilan melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik, serta advokasi kasus dan kebijakan

ANR Law Firm

ANR-Law Firm adalah kantor hukum yang lebih dari 10 tahun menyediakan jasa hukum dan berpengalaman, terutama di bidang penyelesaian sengketa, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan juga hukum perusahaan. Selengkapnya silakan kunjungi www.anr-lawfirm.com.

S&H Attorneys at Law

S&H Attorneys at Law adalah kantor hukum dimana para advokatnya memiliki pengalaman menangani berbagai kasus hukum secara mendalam. www.shlaw.co.id 

Suara Keadilan

Didirikan oleh sekelompok advokat dan peneliti yang sering terlibat dalam kegiatan pembaharuan hukum dan melakukan advokasi terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

LKHT

LKHT FHUI adalah singkatan dari Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lembaga ini adalah salah satu lembaga penelitian yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Situs web: http://lkht.net

Indonesia Christian Legal Society (ICLS)

Sarana/wadah bagi para pelaku penegak hukum kristiani, meliputi para hakim, jaksa, polisi dan pengacara (advokat), dan para akademisi di bidang hukum, termasuk mahasiswa, serta para penggiat hukum lainnya di Indonesia, yang peduli atas situasi dan kondisi penegakan hukum di Indonesia, dimana esensi dari penegakan hukum adalah keadilan dan ketertiban.
http://www.indocls.com

PBH Peradi

Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) adalah lembaga yang dibentuk Peradi. Salah satu tugas PBH Peradi adalah melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat sesuai UU Advokat, PP Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat Indonesia, dan Peraturan PERADI. Website: www.pbhperadi.org.

LBH Jakarta

Organisasi non pemerintah yang mengkhususkan kerjanya pada pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Didirikan di Jakarta pada tahun 1971.

USAID-E2J

E2J adalah program empat tahun yang didukung oleh USAID dan dilaksanakan oleh The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Kemitraan dan Asian Law Center-University of Washington (ALC-UWLS). Program E2J berupaya berkontribusi dalam proses reformasi hukum di Indonesia dan mempersiapkan generasi lulusan fakultas hukum yang memiliki pengetahuan, keahlian, wawasan, dan kesempatan untuk meniti karir di sektor publik dengan bermitra dengan 8 Fakultas Hukum, 18 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Institusi Penegak Hukum. Tujuan E2J adalah meningkatkan kapasitas universitas negeri dalam menyediakan pendidikan hukum dan penelitian yang berkontribusi pada upaya reformasi hukum; meningkatkan kapasitas OMS dalam melakukan riset, advokasi dan monitoring reformasi hukum serta; meningkatkan kolaborasi antara fakultas hukum, OMS dan institusi penegak hukum. Informasi lebih jauh mengenai E2J: www.pendidikanhukumklinis.net.

Ikatan Advokat Indonesia

DPC IKADIN Jakarta Pusat merupakan wadah bagi advokat untuk meningkatkan serta mengembangkan kualitas profesinya. Dalam upaya memberikan informasi hukum kepada masyarakat luas dan memperdayakan masyarakat tentang hukum Indonesia, hukumonline.com bekerjasama dengan DPC IKADIN Jakarta Pusat dalam mengasuh rubrik klinik hukum.