Kamis, 08 Maret 2012
Dibaca: 59520
Pertanyaan :
Dapatkah Suami Menceraikan Istri yang Meninggalkannya?
Jika isteri pergi selama lebih dari 6 bulan dari rumah tanpa pamit kepada suami dan suami tidak mengetahui penyebabnya. Suami sudah mencoba mencari kepada pihak keluarga isteri dan teman-temannya namun tidak ada yang tahu. Suami sudah mencoba sms/telpon ke istri namun tidak dibalas/dijawab. Pertanyaannya: Apakah suami dapat menjatuhkan talak cerai kepada si isteri? Bagaimana prosedur dan izinnya, mengingat suami seorang PNS serta apa dasar hukumnya? Terima kasih.
Jawaban :

1.   Berkenaan dengan persoalan suami istri yang Anda tanyakan, sebaiknya suami tetap mencari keberadaan istrinya dengan harapan dapat membuka kembali komunikasi antara kedua belah pihak sehingga perceraian dapat dihindari. Di samping itu, perceraian memiliki konsekuensi hukum tersendiri bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang perlu dipertimbangkan. Selengkapnya baca artikel Akibat Hukum Jika PNS Menceraikan Istrinya.

 

PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat (Pasal 3 ayat [1] PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (“PP 10/1983”) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990).

 

Sedangkan untuk mendapatkan izin perceraian tersebut, Pasal 7 ayat [1] PP 10/1983 mensyaratkan:

 

Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

 

Dan menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), “alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

  1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
  3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
  5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
  6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

 

Jadi, istri yang meninggalkan suami tanpa pamit selama lebih dari 6 bulan belum dapat dijadikan alasan untuk dilakukannya perceraian. Karena jangka waktu 2 tahun berturut-turut yang disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan belum terpenuhi. Oleh karena itu dalam persoalan ini, suami tidak dapat menjatuhkan talak kepada istrinya hanya dengan mendasarkan pada hal tersebut.

 

2. Pada dasarnya prosedur PNS yang akan melakukan perceraian adalah diwajibkan memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat (Pasal 3 ayat [1] PP 10/1983). Sedangkan menurut Pasal 1 huruf b PP 10/1983 yang dimaksud dengan Pejabat adalah:

1.         Menteri;

2.         Jaksa Agung;

3.         Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

4.         Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

5.         Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

6.         Pimpinan Bank milik Negara;

7.         Pimpinan Badan Usaha milik Negara;

8.         Pimpinan Bank milik Daerah;

9.         Pimpinan Badan Usaha milik Daerah

 

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 5 PP 10/1983 mengatur sebagai berikut:

 

(1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis;

(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

 

Berdasarkan pengaturan di atas, PNS yang hendak melakukan perceraian wajib mengajukan permintaan izin perceraian secara tertulis pada Pejabat yang disebut dalam Pasal 1 huruf b PP 10/1983. Permintaan izin perceraian tersebut dapat diajukan melalui atasan PNS yang hendak melakukan perceraian. Selain itu, simak juga akibatnya bila perceraian PNS dilakukan tanpa izin perceraian dalam artikel Mengajukan Cerai Tanpa Izin Pimpinan.

 

3.   Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa dasar hukum untuk seorang PNS melakukan perceraian antara lain adalah:

-      UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

-      PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

-      PP No. 45 Tahun 1990 No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

 

Sekian jawaban dari kami, semoga membantu.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2.  Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

3.  Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Adi Condro Bawono, yang akrab disapa Adi ini menyelesaikan studi strata satu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan pada 2007. Kemudian Adi melanjutkan studinya di Universitas Padjadjaran. Adi menyelesaikan studi strata dua pada 2012.   Semasa kuliah Adi mengambil program kekhususan Hukum Bisnis. Adi bergabung dengan hukumonline pada September 2011 sebagai Journalist Hukumonline English. Kemudian menjadi Penjawab Klinik Hukum (Content Administrator) di Hukumonline. Sekarang, ia adalah Datacenter Administrator di Hukumonline.