Jumat, 12 Agustus 2016
Dibaca: 215967
Pertanyaan :
Apakah Besarnya Take Home Pay Setara Upah Minimum?
Saya mempunyai restoran, saya masih bingung terhadap sistem penggajian karyawan restoran, apakah sama dengan bidang lainnya? Standar gaji pegawai restoran UMR, apakah bisa merupakan gaji pokok + uang makan + uang transport? Jadi, take home pay = UMR? Terima kasih.  
Jawaban :

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Adi Condro Bawono, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 13 Pebruari 2012.

 

Intisari:

 

 

Upah minimum merupakan jumlah keseluruhan upah yang dibawa pulang pekerjanya (take home pay). Tetapi, total upah yang dibawa pulang (take home pay) pekerja yang menjadi komponen upah minimum adalah upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap.

 

Uang makan dan uang transport adalah tunjangan tidak tetap, yang tidak termasuk komponen upah minimum. Ini berarti dalam kasus Anda, dari take home pay yang diberikan kepada pekerja restoran, hanya upah pokok yang terhitung sebagai komponen upah minimum.

 

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan pertanyaan Anda, karena tunjangan tidak tetap tidak masuk perhitungan upah minimum, maka seharusnya upah pokok yang diberikan kepada pekerja restoran per bulan sekurang-kurangnya adalah sebesar upah minimum.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

1.    Kami asumsikan istilah UMR yang Anda maksud adalah upah minimum regional. Mengenai hal ini, perlu kami jelaskan bahwa istilah UMR tidak digunakan lagi sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum (“Kepmenakertrans 226/2000”). Pasal I Kepmenakertrans 226/2000 menyatakan:

 

“Istilah "Upah Minimum Regional tingkat I (UMR Tk I)" diubah menjadi "Upah Minimum Propinsi". istilah "Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk II)" diubah menjadi "Upah Minimum Kabupaten/Kota“….”

 

Sejak itu istilah yang digunakan untuk menyebut upah minimum bukan lagi UMR, tetapi upah minimum propinsi (“UMP”) dan upah minimum kabupaten/kota (“UMK”).

 

Tetapi perlu diketahui bahwa Kepmenakertrans 226/2000 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (“Permenaker 7/2013”). Namun, Permenaker 7/2013, seperti peraturan sebelumnya, juga menggunakan istilah UMP dan UMK.

 

Definisi UMP, dalam Permenaker 7/2013, adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.[1] Sedangkan UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota.[2]

 

Menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah minimum terdiri atas:

a.    upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;

b.    upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. 

 

Upah minimum sektoral (“UMS”) dapat ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia untuk kabupaten/kota, provinsi, beberapa provinsi atau nasional dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum regional daerah yang bersangkutan.[3]

 

Anda tidak menjelaskan di provinsi/kota/kabupaten mana restoran Anda berada, sehingga kami tidak dapat memastikan UMP/UMK daerah mana yang harus Anda patuhi. Kami juga tidak dapat memastikan apakah wilayah di mana restoran Anda berada menerapkan UMS Provinsi/Kabupaten/Kota.

 

Namun, sebagai contoh, besar UMP DKI Jakarta diatur dalam Pasal 1 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 230 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2016 (“Pergub DKI Jakarta 230/2015”) yang menyatakan:

 

“Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2016 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) per bulan.”

 

Ini berarti upah pekerja restoran Anda tidak boleh lebih rendah dari Rp 3.100.000,-. Akan tetapi, Anda perlu melihat lagi apakah untuk jenis usaha restoran diatur UMS-nya? Jika diatur mengenai UMS yang mencakup usaha restoran, maka upah pekerja tidak boleh lebih rendah dari UMS.

 

Sebagai contoh, DKI Jakarta, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2016, tidak menetapkan UMS untuk bidang usaha restoran. Ini berarti, upah minimumnya mengacu pada UMP.

 

Namun, penetapan sektor usaha pada tiap wilayah dapat berbeda-beda. Sehingga boleh jadi terdapat wilayah yang menetapkan UMS bagi pekerja yang bekerja di restoran.

 

2.    Lalu, Anda juga menanyakan apakah Anda dapat melakukan sistem pembayaran upah yang komponen upahnya terdiri dari upah (gaji) pokok, uang makan, dan uang transport yang total jumlahnya adalah sama dengan UMP.

 

Sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu komponen upah. Upah itu terdiri atas komponen:[4]

a.     Upah tanpa tunjangan;

b.     Upah pokok dan tunjangan tetap; atau

c.     Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.

 

Apa yang dimaksud dengan upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap?

-    Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.[5]

-    Tunjangan tetap adalah pembayaran kepada Pekerja/Buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran Pekerja/Buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu.[6]

-    Tunjangan tidak tetap adalah suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan Pekerja/Buruh, yang diberikan secara tidak tetap untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran Upah pokok, seperti tunjangan transport dan/atau tunjangan makan yang didasarkan pada kehadiran.[7]

 

Dari penjelasan tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa uang makan dan uang transport yang Anda sebutkan adalah komponen upah yang berupa tunjangan tidak tetap jika didasarkan pada kehadiran pekerja dan dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok.

 

Kemudian mengenai apakah boleh take home pay sama dengan upah minimum? Perlu diketahui, upah minimum tidak selalu sama dengan upah pokok, melainkan upah secara keseluruhan (take home pay). Akan tetapi, harus dilihat lagi, take home pay seperti apa yang termasuk dalam komponen upah minimum.

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“PP Pengupahan”), upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas:[8]

a.    Upah tanpa tunjangan; atau

b.    Upah pokok termasuk tunjangan tetap.

 

Ini berarti, take home pay yang termasuk komponen upah minimum adalah upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap.

 

Dari ketentuan di atas terlihat bahwa tunjangan tidak tetap (uang makan dan uang transport) yang diberikan kepada pekerja restoran tidak termasuk komponen upah minimum. Sehingga, dalam kasus Anda, hanya upah pokok yang terhitung sebagai komponen upah minimum, bukan take home pay yang diberikan oleh restoran (upah pokok dan tunjangan tidak tetap).

 

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan pertanyaan Anda, karena tunjangan tidak tetap tidak masuk perhitungan upah minimum, maka seharusnya upah pokok yang diberikan kepada pekerja restoran per bulan sekurang-kurangnya adalah sebesar upah minimum.

 

Sebagai tambahan referensi, Anda dapat membaca pula artikel-artikel berikut:

1.    Bolehkah Menaikkan Tunjangan Tidak Tetap Tanpa Ada Kenaikan Gaji Pokok?

2.    Apakah Upah Minimum sama dengan Upah Pokok?

3.    Bolehkah Menyepakati Upah di Bawah Upah Minimum?

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;

3.    Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Kep 226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 Dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum;

4.    Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 230 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2016;

5.    Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2016.

 




[1] Pasal 1 angka 2 Permenaker 7/2013

[2] Pasal 1 angka 3 Permenaker 7/2013

[3] penjelasan Pasal 89 ayat (1) huruf b UU Ketenagakerjaan

[4] Pasal 5 ayat (1) PP Pengupahan

[5] Penjelasan Pasal 5 ayat (2) PP Pengupahan

[6] Penjelasan Pasal 5 ayat (2) PP Pengupahan

[7] Penjelasan Pasal 5 ayat (3) PP Pengupahan

[8] Pasal 41 ayat (2) PP Pengupahan

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).