Anda tidak menjelaskan mengenai bentuk peraturan pemerintahan kota yang Anda maksud. Karena produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh pemerintahan kota dapat berupa:

-         Peraturan Walikota yaitu peraturan yang ditetapkan oleh walikota, dan

-         Peraturan Daerah Kota yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah Kota dengan persetujuan bersama Walikota.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan kedua peraturan perundang-undangan tersebut termasuk ke dalam jenis Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) yaitu:

a.      Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.      Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c.      Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d.      Peraturan Pemerintah;

e.      Peraturan Presiden;

f.       Peraturan Daerah Provinsi; dan

g.      Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Definisi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 UU 12/2011 yaitu:

“Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.”

Mengenai peraturan walikota disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 sebagai berikut:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Berdasarkan pengaturan Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011, maka Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Walikota berkedudukan di bawah Undang-Undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Sekarang, menjawab pertanyaan Anda, memang terhadap suatu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat dilakukan pengujian apabila peraturan tersebut diduga bertentangan dengan suatu Undang-Undang yang secara hierarkis kedudukannya lebih tinggi. Pengujian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU 12/2011 yang menyatakan:

“Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”       

Lalu, mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tersebut Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil (“PERMA 01/2011”) mengatur sebagai berikut:

(1) Permohonan Keberatan diajukan kepada Mahkamah Agung dengan cara :

a.      Langsung ke Mahkamah Agung; atau

b.      Melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan Pemohon;

(2) Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi;

(3) Permohonan keberatan dibuat rangkap sesuai keperluan dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan wajib ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah;

(4) Pemohon membayar biaya permohonan pada saat mendaftarkan permohonan keberatan yang besarnya akan diatur tersendiri.

Berdasarkan Pasal 2 PERMA 01/2011 maka terhadap suatu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dapat dimohonkan suatu keberatan secara langsung kepada Mahkamah Agung (“MA”), atau dapat disampaikan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah tempat kedudukan Pemohon.

Jadi, dapat disimpulkan antara lain:

-         Terhadap suatu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat dilakukan pengujian apabila peraturan tersebut diduga bertentangan dengan suatu Undang-Undang.

-         Istilah untuk menguji Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang adalah permohonan keberatan, dan bukan gugatan.

-         Permohonan keberatan tersebut dapat diajukan secara langsung kepada Mahkamah Agung (“MA”), atau dapat disampaikan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah tempat kedudukan Pemohon.

Sekian jawaban dari kami, semoga membantu.

Dasar hukum:

1.      Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2.      Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil.