Rabu, 08 Pebruari 2012
Dibaca: 10530
Pertanyaan :
Jika Karyawan Kontrak Meninggal Sebelum Membayar Denda Resign
Saya mempunyai teman dengan status karyawan kontrak. Dia kontrak 1 tahun. Namun dia resign pada bulan ke-4 masa kontraknya. Tiga bulan berikutnya perusahaan mengirimkan surat denda ke teman yang bersangkutan. Selang sehari berikutnya teman saya meninggal akibat kecelakaan. Lantas bagaimana dengan dendanya?  
Jawaban :

Menurut ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”), perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Lebih jauh, simak penjelasannya dalam Ketentuan Perpanjangan dan Pembaharuan PKWT Bagi Karyawan Kontrak.

 

Terkait uang ganti rugi karena mengundurkan diri bagi karyawan kontrak yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) terdapat ketentuan Pasal 62 UUK yang menyatakan:

 

“Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

 

Karena itu, teman Anda yang berstatus sebagai pekerja PKWT tersebut, sebagai pihak yang mengakhiri hubungan kerja memang diwajibkan untuk membayar ganti rugi atau yang umumnya disebut denda kepada pihak perusahaan sebesar upahnya sampai batas waktu berakhirnya PKWT. Selengkapnya, simak artikel Haruskah Membayar Denda Karena Resign Sebelum Perjanjian Kerja Berakhir? Karena itu, usdah sepatutnya jika kemudian pihak perusahaan mengirimkan surat denda tersebut.

 

Namun, dalam hal teman Anda kemudian meninggal, hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Juanda Pangaribuan berpendapat bahwa denda tersebut kemudian menjadi gugur karena hubungan antara pekerja dengan pengusaha/majikan bersifat personal sehingga terhadap denda tersebut tidak akan dikenakan kepada ahli waris dari pekerja yang meninggal ataupun orang lain.

 

Hal ini berbeda dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum perdata yaitu hak dan kewajiban seseorang dapat diwariskan kepada ahli warisnya ketika seseorang meninggal. Hal ini berdasarkan pada Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

 

Jadi, dalam konteks ketenagakerjaan, pewarisan kewajiban secara hukum perdata ini tidak dapat diterapkan karena berbeda penerapannya dengan ketentuan dalam UUK sebagai lex specialis (hukum yang khusus) ketentuan ketenagakerjaan di Indonesia.  

 

Sekian jawaban dari kami, semoga membantu.

 

Catatan editor: Klinik Hukum meminta pendapat Juanda Pangaribuan melalui sambungan telepon pada 7 Februari 2012.

 

Dasar hukum:

1.      Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2.      Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

  

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com