hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Rabu, 11 Juli 2012
Pertanyaan:
Membeli Rumah Sakit yang Berbentuk Yayasan
Saya ditawarkan oleh pemilik suatu rumah sakit untuk membeli rumah sakitnya, dan saya sangat tertarik. Ada pun status rumah sakit tersebut adalah milik yayasan, dan pemilik mengatakan jangan sampai publik mengetahui kalau rumah sakit tersebut telah terjual kepada saya. Pertanyaanya: Hal-hal apa yang harus saya perhatikan dalam jual beli ini?  
ekoharyon@gmail.com
Jawaban:
http://static.hukumonline.com/frontend/default/images/gravatar-140.png

Dalam hal Bapak ingin membeli rumah sakit tersebut, maka terdapat dua hal yang harus Bapak perhatikan, yaitu terkait dengan mekanisme pembelian yayasan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi terkait dengan penyelenggaraan rumah sakit yang diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

 

Berikut beberapa hal yang perlu Bapak perhatikan:

1.    Berdasarkan aspek Pendiriannya

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ("UU No. 44/2009"), Rumah Sakit dapat didirikan oleh swasta, dan swasta yang mendirikan rumah sakit yang dimaksud harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan.

 

Untuk itu, Bapak perlu untuk memastikan bahwa kegiatan usaha yayasan tersebut adalah hanya bergerak di bidang perumahsakitan.

 

2.    Berdasarkan pengelolaannya

Pasal 20 dan 21 UU No. 44/2009 membagi jenis pengelolaan menjadi rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Rumah sakit publik berarti dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan badan hukum yang bersifat nirlaba. PenjelasanPasal 20 ayat (2) UU No. 44/2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan nirlaba adalah badan hukum yang sisa hasil usahanya tidak dibagikan kepada Pemilik, tetapi digunakan untuk peningkatan pelayanan, yaitu antara lain yayasan, perkumpulan dan perusahaan umum. Sedangkan, rumah sakit privat dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero.

 

Jika rumah sakit yang sebelumnya Bapak beli berbentuk yayasan, yang merupakan badan hukum yang bersifat nirlaba, maka Bapak perlu pertimbangkan intensi Bapak membeli rumah sakit tersebut. Apakah Bapak bermaksud untuk tetap mengelola rumah sakit tersebut melalui badan hukum yayasan, dengan catatan sisa hasil usaha yayasan bukan diberikan kepada Bapak, melainkan untuk kepentingan yayasan, atau Bapak menginginkan badan hukum yang bertujuan profit? Dalam hal inilah, perubahan badan hukum menjadi sangat penting untuk Bapak ketahui.

 

Jika Bapak menginginkan rumah sakit tetap dikelola oleh yayasan, maka yang perlu Bapak lakukan adalah dengan melakukan perubahan anggota pembina yayasan yaitu pendiri yayasan digantikan dengan masuknya Bapak sebagai pembina yang baru sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

 

Namun, apabila Bapak menginginkan rumah sakit dibeli oleh Bapak dan dikelola oleh suatu perseroan terbatas, maka langkah Bapak selanjutnya yang perlu Bapak lakukan adalah:

-          Mendirikan PT;

-          Melakukan pembubaran yayasan dan kemudian memindahkan hak dan kewajiban yang ada di yayasan untuk dilanjutkan oleh PT yang baru Bapak dirikan.

 
UU No. 44/2009:

Rumah Sakit Privat (Pasal 20) dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Persero (Pasal 21).

 

Jika pengurusan di atas telah selesai dilaksanakan, maka manajemen rumah sakit harus melakukan penyesuaian ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam UU No. 44/2009, yang mana berdasarkan Ketentuan Peralihan dalam Pasal 64 UU No. 44/2009, rumah sakit yang sudah ada harus menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada UU No. 44/2009 dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah UU No. 44/2009 diundangkan, yaitu paling lambat tanggal 28 Oktober 2011. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan No. 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit, dan beberapa peraturan menteri lainnya yang berlaku sebelum keluarnya UU No. 44/2009 Rumah Sakit, di antaranya mengenai:

-          pembuatan hospital by law dan medical staff by law apabila rumah sakit belum memiliki hospital by law dan medical staff by law ini;

-          penetapan klasifikasi rumah sakit sesuai dengan ketentuan klasifikasi rumah sakit yang baru;

-          perubahan izin operasional rumah sakit yang tadinya diberikan kepada yayasan diganti menjadi kepada PT yang Bapak dirikan;

-          penyesuaian sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit berdasarkan ketentuan yang berlaku.

 

Di samping hal-hal tersebut di atas, sebaiknya Bapak juga melakukan due diligence terhadap rumah sakit tersebut antara lain terkait aspek-aspek:

-          korporasi;

-          kewajiban kontijensi kepada kreditur;

-          Ada atau tidaknya perkara yang dihadapi oleh Yayasan, pembina dan pengurusnya;

-          Ketenagakerjaan serta izin-izin terkait;

-          Pajak.

 

Demikian penjelasan singkat kami, semoga membantu.

 

Dasar hukum:

1.   Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004

2.   Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

3.   Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

4.   Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

5.   Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/IX/2006tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;

6.   Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;

7.   Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit; dan

8.   Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit;

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4dedde9e1cb1b.jpg

5231 hits
Di: Hukum Perusahaan
sumber dari: Adisuryo Prasetio & Co
Share:

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Bung Pokrol

Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.

MITRA KLINIK
INDOLaw

INDOLaw Legal Training Center merupakan salah satu lembaga pelatihan hukum terlengkap dan berkualitas, baik pada forum-forum seminar, diskusi, workshop atau pelatihan hukum, maupun in house training untuk suatu topik tertentu. Website: www.indolawcenter.com.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

LBH Mawar Saron adalah lembaga non profit yang mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara hukum, tanpa memungut bayaran (prodeo dan probono) tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya. Website: http://www.lbhmawarsaron.or.id

PAHAM Indonesia

 Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) adalah lembaga advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didirikan dengan tujuan memberikan dukungan dan pembelaan Hukum/HAM terhadap warga masyarakat yang lemah dan miskin. Website: http://pahamindonesia.org/

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

Indonesia Cyber Law Community (ICLC) adalah sebuah sebuah komunitas cyber law dalam media virtual yang memberikan layanan kepada masyarakat di bidang konsultasi, advokasi, dan sosialisasi di bidang hukum cyber. ICLC dibentuk oleh beberapa praktisi hukum cyber dari pemerintah dan non-pemerintah (swasta) pada 2011 dengan tujuan turut mencerdaskan masyarakat di bidang hukum cyber dan menjadi jembatan pengetahuan setiap orang atau badan hukum untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam tatanan dunia cyber. Website: www.cyberlawindonesia.net. E-mail: informasi[at]cyberlawindonesia[dot]net.

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Wadah informal para advokat alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya secara berkualitas dengan cara saling bertukar pengalaman dan pengetahuan satu sama lain. Situs web: www.advokat-ui.org

Adisuryo Prasetio & Co

Adisuryo Prasetio & Co adalah kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang korporasi litigasi dan non-litigasi. Website: http://www.adisuryo.com

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Praktisi hukum, penulis buku-buku hukum praktis populer. Situs: www.irmadevita.com.

Albert Aries & Partners Law Firm

Albert Aries & Partners Law Firm. Menara Kadin Indonesia 30th floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950. E-mail: office[at]albertaries.com.

Legal 1O1

Sekumpulan yuris muda yang ingin berbagi pengetahuan hukum dasar untuk orang-orang yang ingin belajar hukum. Twitter: @Legal1O1

Leks&Co

 

Leks&Co adalah firma hukum yang menyediakan berbagai jenis jasa hukum, yang terdiri dari orang muda, enerjik, kreatif, yang menyediakan pelayanan hukum premium. Website : www.lekslawyer.com / blog: www.hukumproperti.com.

ADCO Attorneys at Law

ADCO Attorneys at Law adalah kantor hukum yang berdiri atas latar belakang keahlian dan pengalaman para lawyernya di bidang natural resource and corporate commercial litigation.

SMART Attorneys at Law

 

SMART Attorneys at Law merupakan kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang hukum bisnis dan investasi. Untuk berkonsultasi dapat menghubungi Email: info@smartcolaw.com.

DPC AAI Jakarta Pusat

Para advokat anggota Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Pusat. Website: http://www.aai-jakpus.com

Globomark

Globomark.com adalah penyedia layanan hukum di bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Globomark.com membantu pihak-pihak yang memerlukan perlindungan hukum dan pendaftaran atas merek dagang, paten, desain industri, hak cipta dan rahasia dagang, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Situs: www.globomark.com 

DPC Peradi Jakarta Selatan

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Selatan.

Blog Pelayan Masyarakat

Blog pribadi yang ditulis oleh seorang aparat pembela kebenaran dan keadilan di bumi pertiwi, mencoba menjelaskan mengenai peraturan lalu lintas dan informasi umum kepolisian dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Silakan mampir ke: www.pelayanmasyarakat.blogspot.com

Advokat dan Konsultan

Kumpulan para advokat, konsultan hukum dan konsultan hak kekayaan intelektual yang menjadi kontributor Klinik hukumonline.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

PSHK

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) adalah non profit dan non partisan yang berjuang untuk mewujudkan pembaruan hukum melalui riset dan advokasi

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad

PSKN FH Unpad adalah salah satu pusat studi di lingkungan Fakultas Hukum Unpad. Pusat studi ini dibentuk pada tahun 2005 atas insiatif dosen-dosen pada Bagian Hukum Tata Negara FH Unpad yang didedikasikan untuk melakukan kajian hukum ketatanegaraan dan kebijakan hukum, memfasilitasi pembentukan kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan pada level pusat maupun  daerah, serta diseminisasi/pembukaan diskursus publik untuk menanggapi isu-isu ketatanegaraan terkini. Email: psknfhunpad@gmail.com

LeIP

LeIP memperjuangkan perwujudan independensi peradilan melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik, serta advokasi kasus dan kebijakan

Suara Keadilan

Didirikan oleh sekelompok advokat dan peneliti yang sering terlibat dalam kegiatan pembaharuan hukum dan melakukan advokasi terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

ANR Law Firm

ANR-Law Firm adalah kantor hukum yang lebih dari 10 tahun menyediakan jasa hukum dan berpengalaman, terutama di bidang penyelesaian sengketa, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan juga hukum perusahaan. Selengkapnya silakan kunjungi www.anr-lawfirm.com.

LKHT

LKHT FHUI adalah singkatan dari Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lembaga ini adalah salah satu lembaga penelitian yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Situs web: http://lkht.net

Indonesia Christian Legal Society (ICLS)

Sarana/wadah bagi para pelaku penegak hukum kristiani, meliputi para hakim, jaksa, polisi dan pengacara (advokat), dan para akademisi di bidang hukum, termasuk mahasiswa, serta para penggiat hukum lainnya di Indonesia, yang peduli atas situasi dan kondisi penegakan hukum di Indonesia, dimana esensi dari penegakan hukum adalah keadilan dan ketertiban.
http://www.indocls.com

IPAS Institute

IPAS Institute adalah lembaga yang didirikan dengan kegiatan utama memberikan layanan jasa Konsultasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual, studi, menyelenggarakan kursus, pendidikan non-formal, pelatihan-pelatihan, seminar, lokakarya, mentorship, serta pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya di bidang hukum hak kekayaan intelektual. www.ipasinstitute.com

S&H Attorneys at Law

S&H Attorneys at Law adalah kantor hukum dimana para advokatnya memiliki pengalaman menangani berbagai kasus hukum secara mendalam. www.shlaw.co.id 

PBH Peradi

Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) adalah lembaga yang dibentuk Peradi. Salah satu tugas PBH Peradi adalah melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat sesuai UU Advokat, PP Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat Indonesia, dan Peraturan PERADI. Website: www.pbhperadi.org.

LBH Jakarta

Organisasi non pemerintah yang mengkhususkan kerjanya pada pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Didirikan di Jakarta pada tahun 1971.

USAID-E2J

E2J adalah program empat tahun yang didukung oleh USAID dan dilaksanakan oleh The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Kemitraan dan Asian Law Center-University of Washington (ALC-UWLS). Program E2J berupaya berkontribusi dalam proses reformasi hukum di Indonesia dan mempersiapkan generasi lulusan fakultas hukum yang memiliki pengetahuan, keahlian, wawasan, dan kesempatan untuk meniti karir di sektor publik dengan bermitra dengan 8 Fakultas Hukum, 18 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Institusi Penegak Hukum. Tujuan E2J adalah meningkatkan kapasitas universitas negeri dalam menyediakan pendidikan hukum dan penelitian yang berkontribusi pada upaya reformasi hukum; meningkatkan kapasitas OMS dalam melakukan riset, advokasi dan monitoring reformasi hukum serta; meningkatkan kolaborasi antara fakultas hukum, OMS dan institusi penegak hukum. Informasi lebih jauh mengenai E2J: www.pendidikanhukumklinis.net.

Ikatan Advokat Indonesia

DPC IKADIN Jakarta Pusat merupakan wadah bagi advokat untuk meningkatkan serta mengembangkan kualitas profesinya. Dalam upaya memberikan informasi hukum kepada masyarakat luas dan memperdayakan masyarakat tentang hukum Indonesia, hukumonline.com bekerjasama dengan DPC IKADIN Jakarta Pusat dalam mengasuh rubrik klinik hukum.