Pro
Pusat Data
Koleksi terlengkap dan terkini berisi peraturan putusan pengadilan preseden serta non-preseden
Solusi
Wawasan Hukum
Klinik
Tanya jawab tentang berbagai persoalan hukum, mulai dari hukum pidana hingga perdata, gratis!
Berita
Informasi terkini tentang perkembangan hukum di Tanah Air, yang disajikan oleh jurnalis Hukumonline
Jurnal
Koleksi puluhan ribu artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk berbagai penelitian hukum Anda
Event
Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini
Klinik
Berita
Login
Pro
Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium.
Solusi
Solusi kebutuhan dan permasalahan hukum Anda melalui pemanfaatan teknologi.
Wawasan Hukum
Layanan edukasi dan informasi hukum tepercaya sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia.
Catalog Product
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami
Ada salah satu Notaris yang tidak mau memberikan Surat Wasiat kepada ahli waris sah yang juga telah membawa Surat Keterangan Ahli Waris dari pemerintah. Notaris tersebut memberikan berbagai alasan untuk tidak memberikan Surat Wasiat tersebut. Apakah langkah hukum yang bisa diambil oleh Ahli Waris dalam Pidana maupun Perdata? Thanks.
Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
Dengan demikian, Notaris biasanya hanya memberikan/mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta kepada orang yang menjadi pihak dalam akta tersebut. Sebelum dibuatnya keterangan waris, notaris tidak dapat menentukan siapa sebenarnya yang menjadi ahli waris dari pewaris.
Sifat dari wasiat yang dibuat di hadapan Notaris dalam bentuk akta Notaris dan didaftarkan dalam Pusat Daftar Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah openbar testament atau wasiat terbuka. Di dalam akta wasiat terbuka dimaksud akan ditunjuk seorang atau lebih Executor Testamentair (Pelaksana Wasiat) sesuai dengan Pasal 1005 KUHPerdata. Sebelum adanya keterangan waris, maka Pelaksana wasiat lah yang merupakan orang yang berhak untuk mengajukan permohonan salinan kedua atas akta wasiat dimaksud (karena salinan pertamanya pastinya sudah pernah diberikan kepada pewaris sebelum pewaris meninggal dunia) Pasal 1007 juncto Pasal 1010 junctis Pasal 1011 KUHPerdata. Apabila dalam akta wasiat tersebut telah diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pelaksana Wasiat, maka mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk menjalankan kehendak terakhir dari pewaris (Pasal 1005 [2] juncto Pasal 1016 KUHPerdata)
Dengan demikian, alangkah baiknya jika ditempuh terlebih dahulu cara permohonan oleh Executor Testamentair kepada Notaris untuk mengajukan permohonan penerbitan salinan kedua.
Apabila cara tersebut tidak dapat dilakukan, maka dapat melakukan permohonan melalui Majelis Pengawas Notaris setempat, yang informasinya bisa diperoleh di sekretariat Ikatan Notaris Indonesia atau di Majelis Pengawas Pusat Notaris – di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan.
1.   Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)
2.   Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Butuh lebih banyak artikel?
