hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Kamis, 16 Pebruari 2012
Pertanyaan:
Berapa Jumlah UU yang Dikeluarkan Per Tahun?
Dear hukumonline, apakah dapat diinformasikan berapakah undang-undang yang dikeluarkan pemerintah per tahun? Tahun 2011 kemarin ada berapa undang-undang yang dikeluarkan? Mohon jawabannya ya. Terima kasih.  
amelia-2011
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4d37c414e08df/lt4fa7a38cd5387.jpg

 

 

Berdasarkan penelusuran kami, jumlah undang-undang yang dikeluarkan oleh Pemerintah setidaknya dalam 5 (lima) tahun terakhir (selama tahun 2007 s/d 2011) adalah sebagai berikut:

 

Tahun

Jumlah Undang-Undang

2007

2008

2009

2010

2011

48

56

52

13

24

                        (sumber: Pusat Data Hukumonline dan www.setneg.go.id)

 

Jadi, memang untuk setiap tahunnya jumlah undang-undang yang diundangkan atau "dikeluarkan" oleh Pemerintah tidaklah pasti dan sama jumlahnya.  Diundangkan di sini maksudnya adalah pengundangan naskah Undang-Undang ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (lihat Pasal 73 ayat [4] jo Pasal 1 angka [12] UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). 

 

Untuk 2011 sendiri, ada 24 undang-undang yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah yang kami rinci dalam tabel di bawah ini disertai undang-undang sebelumnya:

 

No.

Undang-Undang

Undang-Undang Sebelumnya

1.       

UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (dicabut)

2.       

UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2/2008 tentang Partai Politik

UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 

3.       

UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

-

4.       

UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

-

5.       

UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik  

UU No. 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan (Accountant) (dicabut)

6.       

UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

UU No. 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas U No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian  (dicabut)

7.       

UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

-

8.       

UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi

UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

9.       

UU No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 9/2006 tentang Sistem Resi Gudang

UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

10.  

UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU 32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

UU No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

11.  

UU No. 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Tentang UU 10/2010 tentang APBN Tahun 2011

UU No. 10 Tahun 2010 tentang APBN Tahun 2011

12.  

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (dicabut)

13.  

UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

-

14.  

UU No. 14 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun 2010

-

15.  

UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

UU N0. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (dicabut)

16.  

UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

-

17.  

UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

-

18.  

UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU 22/2004 Tentang Komisi Yudisial

UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

19.  

UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

-

20.  

UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (dicabut)

21.  

UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

-

22.  

UU No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

UU No. 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

23.  

UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (dicabut)

24.  

UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

-

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b46e0113e026.gif

8267 hits
Di: Kenegaraan
sumber dari: Bung Pokrol
Share:

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Bung Pokrol

Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.

MITRA KLINIK
INDOLaw

INDOLaw Legal Training Center merupakan salah satu lembaga pelatihan hukum terlengkap dan berkualitas, baik pada forum-forum seminar, diskusi, workshop atau pelatihan hukum, maupun in house training untuk suatu topik tertentu. Website: www.indolawcenter.com.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

LBH Mawar Saron adalah lembaga non profit yang mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara hukum, tanpa memungut bayaran (prodeo dan probono) tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya. Website: http://www.lbhmawarsaron.or.id

PAHAM Indonesia

 Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) adalah lembaga advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didirikan dengan tujuan memberikan dukungan dan pembelaan Hukum/HAM terhadap warga masyarakat yang lemah dan miskin. Website: http://pahamindonesia.org/

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

Indonesia Cyber Law Community (ICLC) adalah sebuah sebuah komunitas cyber law dalam media virtual yang memberikan layanan kepada masyarakat di bidang konsultasi, advokasi, dan sosialisasi di bidang hukum cyber. ICLC dibentuk oleh beberapa praktisi hukum cyber dari pemerintah dan non-pemerintah (swasta) pada 2011 dengan tujuan turut mencerdaskan masyarakat di bidang hukum cyber dan menjadi jembatan pengetahuan setiap orang atau badan hukum untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam tatanan dunia cyber. Website: www.cyberlawindonesia.net. E-mail: informasi[at]cyberlawindonesia[dot]net.

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Wadah informal para advokat alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya secara berkualitas dengan cara saling bertukar pengalaman dan pengetahuan satu sama lain. Situs web: www.advokat-ui.org

Adisuryo Prasetio & Co

Adisuryo Prasetio & Co adalah kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang korporasi litigasi dan non-litigasi. Website: http://www.adisuryo.com

Albert Aries & Partners Law Firm

Albert Aries & Partners Law Firm. Menara Kadin Indonesia 30th floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950. Telp: (021)-5289-1955, Fax: (021)-5299-4599. E-mail: office[at]albertaries.com.

Legal 1O1

Sekumpulan yuris muda yang ingin berbagi pengetahuan hukum dasar untuk orang-orang yang ingin belajar hukum. Twitter: @Legal1O1

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Praktisi hukum, penulis buku-buku hukum praktis populer. Situs: www.irmadevita.com.

Leks&Co

 

Leks&Co adalah firma hukum yang menyediakan berbagai jenis jasa hukum, yang terdiri dari orang muda, enerjik, kreatif, yang menyediakan pelayanan hukum premium. Website : www.lekslawyer.com / blog: www.hukumproperti.com.

ADCO Attorneys at Law

ADCO Attorneys at Law adalah kantor hukum yang berdiri atas latar belakang keahlian dan pengalaman para lawyernya di bidang natural resource and corporate commercial litigation.

SMART Attorneys at Law

 

SMART Attorneys at Law merupakan kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang hukum bisnis dan investasi. Untuk berkonsultasi dapat menghubungi Email: info@smartcolaw.com.

DPC AAI Jakarta Pusat

Para advokat anggota Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Pusat. Website: http://www.aai-jakpus.com

Globomark

Globomark.com adalah penyedia layanan hukum di bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Globomark.com membantu pihak-pihak yang memerlukan perlindungan hukum dan pendaftaran atas merek dagang, paten, desain industri, hak cipta dan rahasia dagang, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Situs: www.globomark.com 

DPC Peradi Jakarta Selatan

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Selatan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

PSHK

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) adalah non profit dan non partisan yang berjuang untuk mewujudkan pembaruan hukum melalui riset dan advokasi

Advokat dan Konsultan

Kumpulan para advokat, konsultan hukum dan konsultan hak kekayaan intelektual yang menjadi kontributor Klinik hukumonline.

Blog Pelayan Masyarakat

Blog pribadi yang ditulis oleh seorang aparat pembela kebenaran dan keadilan di bumi pertiwi, mencoba menjelaskan mengenai peraturan lalu lintas dan informasi umum kepolisian dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Silakan mampir ke: www.pelayanmasyarakat.blogspot.com

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad

PSKN FH Unpad adalah salah satu pusat studi di lingkungan Fakultas Hukum Unpad. Pusat studi ini dibentuk pada tahun 2005 atas insiatif dosen-dosen pada Bagian Hukum Tata Negara FH Unpad yang didedikasikan untuk melakukan kajian hukum ketatanegaraan dan kebijakan hukum, memfasilitasi pembentukan kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan pada level pusat maupun  daerah, serta diseminisasi/pembukaan diskursus publik untuk menanggapi isu-isu ketatanegaraan terkini. Email: psknfhunpad@gmail.com

Suara Keadilan

Didirikan oleh sekelompok advokat dan peneliti yang sering terlibat dalam kegiatan pembaharuan hukum dan melakukan advokasi terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

LKHT

LKHT FHUI adalah singkatan dari Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lembaga ini adalah salah satu lembaga penelitian yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Situs web: http://lkht.net

LeIP

LeIP memperjuangkan perwujudan independensi peradilan melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik, serta advokasi kasus dan kebijakan

Indonesia Christian Legal Society (ICLS)

Sarana/wadah bagi para pelaku penegak hukum kristiani, meliputi para hakim, jaksa, polisi dan pengacara (advokat), dan para akademisi di bidang hukum, termasuk mahasiswa, serta para penggiat hukum lainnya di Indonesia, yang peduli atas situasi dan kondisi penegakan hukum di Indonesia, dimana esensi dari penegakan hukum adalah keadilan dan ketertiban.
http://www.indocls.com

ANR Law Firm

ANR-Law Firm adalah kantor hukum yang lebih dari 10 tahun menyediakan jasa hukum dan berpengalaman, terutama di bidang penyelesaian sengketa, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan juga hukum perusahaan. Selengkapnya silakan kunjungi www.anr-lawfirm.com.

PBH Peradi

Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) adalah lembaga yang dibentuk Peradi. Salah satu tugas PBH Peradi adalah melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat sesuai UU Advokat, PP Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat Indonesia, dan Peraturan PERADI. Website: www.pbhperadi.org.

LBH Jakarta

Organisasi non pemerintah yang mengkhususkan kerjanya pada pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Didirikan di Jakarta pada tahun 1971.

USAID-E2J

E2J adalah program empat tahun yang didukung oleh USAID dan dilaksanakan oleh The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Kemitraan dan Asian Law Center-University of Washington (ALC-UWLS). Program E2J berupaya berkontribusi dalam proses reformasi hukum di Indonesia dan mempersiapkan generasi lulusan fakultas hukum yang memiliki pengetahuan, keahlian, wawasan, dan kesempatan untuk meniti karir di sektor publik dengan bermitra dengan 8 Fakultas Hukum, 18 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Institusi Penegak Hukum. Tujuan E2J adalah meningkatkan kapasitas universitas negeri dalam menyediakan pendidikan hukum dan penelitian yang berkontribusi pada upaya reformasi hukum; meningkatkan kapasitas OMS dalam melakukan riset, advokasi dan monitoring reformasi hukum serta; meningkatkan kolaborasi antara fakultas hukum, OMS dan institusi penegak hukum. Informasi lebih jauh mengenai E2J: www.pendidikanhukumklinis.net.

Ikatan Advokat Indonesia

DPC IKADIN Jakarta Pusat merupakan wadah bagi advokat untuk meningkatkan serta mengembangkan kualitas profesinya. Dalam upaya memberikan informasi hukum kepada masyarakat luas dan memperdayakan masyarakat tentang hukum Indonesia, hukumonline.com bekerjasama dengan DPC IKADIN Jakarta Pusat dalam mengasuh rubrik klinik hukum.