Dalam hal ini, kami mengasumsikan bahwa pasangan suami istri tersebut beragama selain Islam. Sehingga, hukum waris yang berlaku adalah hukum adat (Batak) atau hukum waris Barat yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (”KUH Perdata”).
Di dalam hukum adat Batak, kedudukan perempuan tidak seimbang dengan kedudukan laki-laki dalam hal mewaris. Karena sistem pewarisan yang digunakan dalam masyarakat hukum Batak adalah sistem patrilineal. Patrilineal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti:
mengenai hubungan keturunan melalui garis kerabat pria saja, bapak: sistem kekerabatan pd masyarakat Batak bersifat -- murni
Istri dari pewaris dalam sistem hukum adat Batak tidak berhak untuk menguasai harta bawaan peninggalan dari pewaris. Tapi, istri hanya berhak untuk memelihara dan menikmati harta bawaan tersebut sepanjang dia masih dalam ikatan perkawinan yang sama atau sampai dia menikah lagi. Apabila di kemudian hari dia menikah lagi, maka penguasaan terhadap rumah tersebut menjadi milik saudara kandung pewaris (dengan catatan, saudara kandung yang dapat memiliki rumah tersebut hanyalah saudara laki-laki dari pewaris). Demikian kurang lebih penjelasan yang kami kutip dari buku “Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba” yang ditulis J.C. Vergouwen.
Sedangkan menurut KUH Perdata, seorang istri berdasarkan Pasal 852a KUH Perdata berhak mewaris dengan kedudukan yang sama dengan kedudukan seorang anak dalam mewaris. Kedudukan seorang istri yang hidup lebih lama menutup kemungkinan saudara dari pewaris untuk mendapatkan bagian waris karena kedudukan istri sebagai golongan pertama menutup saudara sebagai golongan kedua. Sehingga apabila yang dipergunakan KUH Perdata, maka istri tersebut dapat mewarisi rumah tersebut secara utuh.
Mengenai pilihan hukum atas pembagian warisan kembali kepada keputusan keluarga pewaris, apakah hendak menggunakan hukum adat atau KUH Perdata.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23).
Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.
Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.
