Selasa, 03 April 2012
Dibaca: 21129
Pertanyaan :
Apakah Teror Bom SMS Adalah Tindak Pidana?
Yth. Moderator serta Admin hukumonline, apakah teror melalui private number ke nomor Hp tertentu dapat dikatakan tindak kriminal? Dan apakah saya dapat melaporkan hal tersebut ke kantor polisi? Serta, apakah aksi bom sms juga merupakan suatu tindak kriminal yang dapat dilaporkan? Adakah aturan perundangan yang melindungi terhadap korban teror-teror tak bertanggungjawab tersebut? Untuk diketahui, setiap hari saya diteror oleh ratusan sms, serta teror bom sms dari nomor tidak dikenal.  
Jawaban :

Berdasarkan penelusuran kami dari berbagai sumber, bom sms adalah semacam teknologi yang memungkinkan seseorang mengirimkan sms massal dalam waktu bersamaan ke nomor/pengguna handphone (telepon seluler) tertentu. Pada umumnya, tujuan pengirim bom sms adalah untuk mengganggu orang lain. Sekali pengiriman bom sms ini, si penerima sms bisa menerima ratusan, ribuan bahkan puluhan ribu sms pada saat yang bersamaan. Hal ini tentu dapat mengakibatkan si penerima merasa terganggu, atau bahkan frustasi dan mungkin berakibat perangkat handphone-nya menjadi rusak.

 

Mengenai jasa pengiriman bom sms ini di dunia maya (internet) juga banyak ditawarkan, yang umumnya disebut sebagai jasa sms bomber. Penggunaan jasa sms bomber ini mungkin dilatarbelakangi karena adanya dendam, ingin meneror saingan dalam hal asmara, persaingan bisnis, dan berbagai alasan lain.

 

Pada dasarnya, memang belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai bom sms atau pelakunya ini. Adapun yang diatur secara khusus adalah mengenai sms broadcast atau pengiriman jasa pesan singkat ke banyak tujuan. Hal ini diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 01/Per/M.Kominfo/01/2009 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat (Short Messaging Service/SMS) ke Banyak Tujuan (Broadcast) (“Perkominfo 1/2009”). 

 

Namun, antara bom sms dan sms broadcast ini sangat berbeda. Seperti disebutkan dalam Pasal 18 Perkominfo 1 /2009 bahwa Pengirim jasa pesan singkat (short messaging service/sms) ke banyak tujuan (broadcast) wajib menyediakanfasilitas kepada penerima pesan untuk menolak pengiriman pesan berikutnya.Sedangkan sms bomber tidak menyediakan fasilitas kepada penerima pesan untuk menolak pengiriman pesan berikutnya. Sehingga memang, sms bomber akan mengirimkan banyak sms tanpa dapat ditolak oleh penerima sms.

 

Dari segi hukum, pada dasarnya, teror, penghinaan, atau perbuatan lain yang dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat adalah tindak pidana dan sepatutnya diberikan sanksi bagi si pelaku. Dalam perbuatan teror melalui SMS, SMS hanyalah digunakan sebagai media. Sebagai referensi, Anda dapat menyimak artikel Teror Melalui SMS, Modus Baru Tindak Pidana di Indonesia.

 

Terkait dengan teror bom SMS yang kerap kali Anda terima setiap harinya, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”)dalam Bab VII, Pasal 27 s/d Pasal 37 menentukan beberapa perbuatan yang dilarang antara lain:

 

Pasal 27

(1).       Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(2).       Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

(3).       Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4).       Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

 

Terhadap perbuatan tersebut, pelakunya dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 45 s/d Pasal 52 UU ITE.

 

Melihat dari ketentuan tersebut di atas, perbuatan pengiriman bom sms dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika muatannya mengandung hal-hal yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU ITE. Jadi, yang menjadi persoalan adalah apakah muatan sms tersebut termasuk muatan yang dilarang atau bukan.

 

Namun, jika memang bom sms tersebut terus menerus berlanjut dan meresahkan Anda, Anda dapat menghubungi perusahaan penyedia jasa telekomunikasi yang bersangkutan untuk dapat dilacak siapa pengirim bom sms tersebut. Atau, jika memang bom sms tersebut sampai pada tahap tertentu hingga meresahkan Anda dan sangat mengganggu dan merugikan Anda, Anda dapat saja melaporkannya kepada pihak kepolisian untuk kemudian dapat dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut mengenai siapa pelakunya dan diproses menurut hukum acara yang berlaku.

 

Jika sudah diketemukan pelaku teror sms tersebut, selain dapat dijerat dengan UU ITE (dalam hal muatannya melanggar larangan dalam UU ITE), pelakunya juga dapat digugat secara perdata atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”) karena kerugian moril atau idiil yang timbul karena bom sms yang dikirimkannya kepada Anda.

 

Rosa Agustina dalam buku “Perbuatan Melawan Hukum” (hal. 55) menjelaskan bahwa tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian uang saja, tapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Lebih jauh, simak artikel Dapatkah Menuntut Pengirim SMS Tidak Senonoh?

 

Mengenai perlindungan korban tindak pidana, sudah ada UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjamin perlindungan bagi saksi maupun korban yang lebih jauh dapat Anda simak dalam artikel Perlindungan Saksi dan Korban.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:

1.      Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2.      Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

3.      Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/Per/M.Kominfo/01/2009 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat (Short Messaging Service/SMS) ke Banyak Tujuan (Broadcast).

  

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.