Dalam bahasa lain, pertanyaan Anda adalah apakah ijazah pendidikan seorang pejabat publik dapat diakses publik? Pertanyaan ini berkaitan dengan rumusan Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (“UU KIP”)
Keterbukaan informasi yang dikumandangkan UU KIP, juga sejumlah Freedom of Information Act di luar negeri, memegang prinsip maximum access limited exemption (“MALE”). Dengan prinsip ini terkandung makna akses informasi dibuka seluas-luasnya, dan pengecualian hanya sesedikit mungkin. Rahasia negara merupakan salah satu isu krusial dalam keterbukaan informasi, meskipun hingga kini definisi rahasia negara belum jelas dan baku.
Selain kerahasiaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, UU KIP memuat kerahasiaan pribadi. Pasal 17 huruf h menyinggungnya. Informasi yang dikecualikan meliputi antara lain informasi yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi, termasuk hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, dan catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan (formal atau non-formal).
Ijazah merupakan salah satu dokumen dalam satuan pendidikan yang dipersyaratkan dalam pengisian jabatan publik. Berdasarkan Pasal 61 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ("Sisdiknas"), ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
Kerahasiaan catatan latar belakang pendidikan seseorang tidak mutlak. Dengan kata lain, kerahasiaannya bersyarat. Pasal 18 UU KIP menyebutkan dua syarat alternatif. Pertama, pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Kedua, pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 menyebutkan pula bahwa masa retensi informasi privasi seseorang ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi tersebut (Pasal 8 ayat [2]).
Poin pentingnya adalah kepentingan publik menjadi acuan untuk menentukan apakah suatu informasi dikecualikan atau tidak. Salah satu rujukan yang relevan dikemukakan adalah Putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) No. 153/V/KIP-PS-A/2011 dalam sengketa LBH Medan melawan Pemko Medan dan Universitas Sumatera Utara (USU). Dalam kasus ini sejumlah peserta ujian penerimaan pegawai telah meminta dokumen jawaban peserta ujian guna membuktikan para pemohon sengketa informasi tidak layak lulus. Dokumen-dokumen yang diminta bersifat pribadi dan berkaitan dengan perlindungan privasi orang tertentu. Anda bisa membaca putusan ini sebagai perbandingan.
1. Dessy Eko Prayitno dkk. Penafsiran atas Pengecualian dalam Hak atas Informasi, Pengalaman di Indonesia dan Negara Lain. Jakarta: Center for Law and Democracy – ICEL, 2012.
2. Koalisi untuk Kebebasan Informasi. Melawan Tirani Informasi. Jakarta: Koalisi untuk Kebebasan Informasi – Asia Foundation, 2001.
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.
Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.
