hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Kamis, 19 April 2012
Pertanyaan:
Jika Pengusaha Membayar Iuran Jamsostek Tak Sesuai Upah Sebenarnya
Saya Anto, di perusahaan saya antara gaji dan Jamsostek tidak sama. Misalnya, gaji Rp3 juta (sesuai dengan pembayaran pajak PPh Pasal 21), sedang yang dibayar ke Jamsostek sesuai upah minimum. Untuk kasus seperti ini, bisa komplain atau tidak? Kalau bisa ke lembaga mana? Terima kasih, Anto.  
anto99
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4f82c1c43ef9e/lt4f8d6eae96199.jpg

Bapak Anto yang terhormat,

 

Ketentuan mengenai Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (“Jamsostek”) dan pelaksanaannya diatur di dalam UU RI No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (“UU Jamsostek”) dan PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (“PP Jamsostek”) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 84 Tahun 2010, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans).

 

Program Jamsostek merupakan hak sekaligus jaminan perlindungan yang diberikan terhadap pekerja, yang wajib didaftar oleh perusahaan yang mempekerjakan minimal 10 orang atau lebih, atau membayar upah pekerja paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang meliputi (vide/lihat Pasal 6 ayat [1] UU Jamsostek ) :

a.      Jaminan Kecelakaan Kerja;

b.      Jaminan Kematian;

c.       Jaminan Hari Tua;

d.       Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

 

Kepesertaan Program Jamsostek sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) UU Jamsostek di atas, dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

 

1.      Kepesertaan Tenaga Kerja dalam Hubungan Kerja (TK DHK), yaitu orang yang bekerja pada setiap bentuk usaha (perusahaan) atau perorangan dengan menerima upah, termasuk tenaga harian lepas, borongan, dan kontrak, sebagaimana diatur di dalam Permenakertrans No. PER-12/MEN/VI/2007 (“Permen No. 12 Tahun 2007”) juncto Permenakertrans No. PER-06/MEN/III/2009 tentang  Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (“Permen No. 06 Tahun 2009”).

 

2.      Kepesertaan Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja (TK LHK), yaitu setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, sebagaimana diatur di dalam Permenakertrans No. PER-24/MEN/VI/2006 tentang  Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja; dan

 

3.      Kepesertaan Tenaga Kerja Jasa Konstruksi (HBK JK), yaitu Program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi, sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-196/MEN/1999.

 

Oleh karena Bapak Anto tidak menjelaskan secara rinci pertanyaan Bapak, apakah Bapak bekerja pada perusahaan sendiri atau di perusahaan milik orang lain, juga tidak menjelaskan status hubungan kerja dan bidang usaha perusahaan Bapak, apakah Jasa Kontruksi atau Non-Konstruksi. Namun, berdasarkan penyampaian Bapak yang menyebutkan kata-kata “ di perusahaan saya”, maka kami mengasumsikan Bapak menjadi Kepesertaan Jamsostek di dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Permen No. 12 Tahun 2007 juncto Permen No. 06 Tahun 2009.

 

Berdasarkan pertanyaan yang Bapak sampaikan, maka menurut kami perhitungan pembayaran iuran yang dilakukan oleh perusahaan kepada Badan Penyelenggara, dalam hal ini PT. Jamsostek (Persero), harus didasarkan pada upah bulan yang bersangkutan yang diterima oleh pekerja. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Permen No. 12 Tahun 2007 dihubungkan Pasal 9 PP Jamsostek, yang menyebutkan:

 

Iuran setiap bulan wajib dibayar oleh pengusaha secara berurutan dihitung berdasarkan upah bulan yang bersangkutan yang diterima oleh tenaga kerja dan dibayarkan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada badan penyelenggara dengan mela mpirkan formulir jamsostek 2 dan formulir jamsostek 2a untuk bulan yang bersangkutan beserta data pendukungnya.

 

Lebih lanjut, Pasal 1 angka 3 PP Jamsostek menyebutkan bahwa upah sebulan adalah upah yang sebenarnya diterima oleh tenaga kerja selama satu bulan yang terakhir.

 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka menurut kami perhitungan besarnya iuran yang disetorkan perusahaan kepada PT. Jamsostek adalah didasarkan pada persentase (%) jenis Jaminan yang didaftarkan oleh perusahaan atas diri Bapak (Jaminan Kecelakaan, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, dan/atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan), dikali upah yang diterima Bapak pada bulan yang bersangkutan (dalam hal ini dikali Rp3 juta sebagaimana permisalan yang bapak buat). Oleh karenanya, perhitungan besarnya iuran bukan didasarkan pada upah minimum, karena upah minimum adalah salah satu bagian dari komponen upah yang diterima pekerja. Sebagaimana diketahui, upah terdiri dari upah pokok (serendah-rendahnya upah minimum) ditambah tunjangan yang bersifat tetap, yang rinciannya dapat dilihat dari uraian Slip Gaji yang biasa diterima oleh pekerja setiap bulannya.

 

Perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan Bapak yang didasarkan pada upah minimum, dapat dimungkinkan oleh beberapa hal, yaitu :

-          Ketidaktahuan perusahaan mengenai besaran dan teknis perhitungan iuran yang harusnya disetor oleh perusahaan kepada PT. Jamsostek; atau

-          Perusahaan ingin meminimalisasi kewajiban perusahaan dengan mengurangi iuran setiap bulan yang harus disetor kepada PT. Jamsostek, karena berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) PP Jamsostek, pengusaha menanggung penuh iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan untuk iuran jaminan Hari Tua 3,70% ditanggung oleh pengusaha dan 2% ditanggung oleh tenaga kerja.

 

Dengan adanya perhitungan yang didasarkan pada upah minimum atau tidak sesuai dengan upah sebenarnya yang diterima oleh Bapak Anto, maka akan mengakibatkan iuran yang disetorkan perusahaan kepada PT. Jamsostek akan lebih kecil dan secara signifikan akan menyebabkan pengurangan terhadap besarnya uang Jaminan yang Bapak akan terima di kemudian hari. Oleh karenanya, Bapak mempunyai hak mengajukan complaint atau keberatan terlebih dahulu kepada Perusahaan agar Perusahaan segera mengajukan perubahan perhitungan upah (perubahan upah) kepada PT. Jamsostek. Hal ini karena yang wajib mengajukan perubahan adalah Perusahaan.

 

Bapak juga dapat menginformasikan dan mengajukan keberatan kepada PT. Jamsostek, baik di kantor cabang maupun kantor pusat, apabila ternyata perusahaan tidak mengindahkan dan menindaklanjuti keberatan Bapak. Di samping itu, Bapak juga bisa mengajukan pengaduan kepada Pengawas Ketenagakerjaan di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, baik di kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat, apabila ada dugaan kesengajaan pembayaran iuran dan pelaporan data upah Bapak yang tidak benar yang diberikan perusahaan kepada PT. Jamsostek. 

 

Apabila ternyata terbukti benar perusahaan/pengusaha menyampaikan data yang tidak benar, yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Jaminan kepada tenaga kerja (Bapak Anto), maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU Jamsostek, perusahaan/pengusaha wajib memenuhi kekurangan jaminan tersebut. Di samping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Jamsostek, pengusaha dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

 

Demikian Jawaban kami, mohon maaf apabila ada kekeliruan dan semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.      Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

2.      Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2010;

3.      Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-12/MEN/VI/2007 juncto  No. PER-06/MEN/III/2009 Tentang  Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

4.      Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER- 24/MEN/VI/2006) Tentang  Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan Di Luar Hubungan Kerja; dan

5.      Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4f82a0fb58603/lt4f978fbe090fa.jpg

80131 hits
Di: Buruh & Tenaga Kerja
sumber dari: PAHAM Indonesia
Share:

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Bung Pokrol

Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.

MITRA KLINIK
INDOLaw

INDOLaw Legal Training Center merupakan salah satu lembaga pelatihan hukum terlengkap dan berkualitas, baik pada forum-forum seminar, diskusi, workshop atau pelatihan hukum, maupun in house training untuk suatu topik tertentu. Website: www.indolawcenter.com.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

LBH Mawar Saron adalah lembaga non profit yang mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara hukum, tanpa memungut bayaran (prodeo dan probono) tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya. Website: http://www.lbhmawarsaron.or.id

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

Indonesia Cyber Law Community (ICLC) adalah sebuah sebuah komunitas cyber law dalam media virtual yang memberikan layanan kepada masyarakat di bidang konsultasi, advokasi, dan sosialisasi di bidang hukum cyber. ICLC dibentuk oleh beberapa praktisi hukum cyber dari pemerintah dan non-pemerintah (swasta) pada 2011 dengan tujuan turut mencerdaskan masyarakat di bidang hukum cyber dan menjadi jembatan pengetahuan setiap orang atau badan hukum untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam tatanan dunia cyber. Website: www.cyberlawindonesia.net. E-mail: informasi[at]cyberlawindonesia[dot]net.

PAHAM Indonesia

 Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) adalah lembaga advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didirikan dengan tujuan memberikan dukungan dan pembelaan Hukum/HAM terhadap warga masyarakat yang lemah dan miskin. Website: http://pahamindonesia.org/

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Praktisi hukum, penulis buku-buku hukum praktis populer. Situs: www.irmadevita.com.

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Wadah informal para advokat alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya secara berkualitas dengan cara saling bertukar pengalaman dan pengetahuan satu sama lain. Situs web: www.advokat-ui.org

Albert Aries & Partners Law Firm

Albert Aries & Partners Law Firm. Menara Kadin Indonesia 30th floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950. E-mail: office[at]albertaries.com.

Adisuryo Prasetio & Co

Adisuryo Prasetio & Co adalah kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang korporasi litigasi dan non-litigasi. Website: http://www.adisuryo.com

Legal 1O1

Sekumpulan yuris muda yang ingin berbagi pengetahuan hukum dasar untuk orang-orang yang ingin belajar hukum. Twitter: @Legal1O1

Leks&Co

 

Leks&Co adalah firma hukum yang menyediakan berbagai jenis jasa hukum, yang terdiri dari orang muda, enerjik, kreatif, yang menyediakan pelayanan hukum premium. Website : www.lekslawyer.com / blog: www.hukumproperti.com.

SMART Attorneys at Law

 

SMART Attorneys at Law merupakan kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang hukum bisnis dan investasi. Untuk berkonsultasi dapat menghubungi Email: info@smartcolaw.com.

ADCO Attorneys at Law

ADCO Attorneys at Law adalah kantor hukum yang berdiri atas latar belakang keahlian dan pengalaman para lawyernya di bidang natural resource and corporate commercial litigation.

DPC AAI Jakarta Pusat

Para advokat anggota Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Pusat. Website: http://www.aai-jakpus.com

Globomark

Globomark.com adalah penyedia layanan hukum di bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Globomark.com membantu pihak-pihak yang memerlukan perlindungan hukum dan pendaftaran atas merek dagang, paten, desain industri, hak cipta dan rahasia dagang, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Situs: www.globomark.com 

DPC Peradi Jakarta Selatan

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Selatan.

S&H Attorneys at Law

S&H Attorneys at Law adalah kantor hukum dimana para advokatnya memiliki pengalaman menangani berbagai kasus hukum secara mendalam. www.shlaw.co.id 

Advokat dan Konsultan

Kumpulan para advokat, konsultan hukum dan konsultan hak kekayaan intelektual yang menjadi kontributor Klinik hukumonline.

Blog Pelayan Masyarakat

Blog pribadi yang ditulis oleh seorang aparat pembela kebenaran dan keadilan di bumi pertiwi, mencoba menjelaskan mengenai peraturan lalu lintas dan informasi umum kepolisian dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Silakan mampir ke: www.pelayanmasyarakat.blogspot.com

IPAS Institute

IPAS Institute adalah lembaga yang didirikan dengan kegiatan utama memberikan layanan jasa Konsultasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual, studi, menyelenggarakan kursus, pendidikan non-formal, pelatihan-pelatihan, seminar, lokakarya, mentorship, serta pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya di bidang hukum hak kekayaan intelektual. www.ipasinstitute.com

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

PSHK

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) adalah non profit dan non partisan yang berjuang untuk mewujudkan pembaruan hukum melalui riset dan advokasi

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad

PSKN FH Unpad adalah salah satu pusat studi di lingkungan Fakultas Hukum Unpad. Pusat studi ini dibentuk pada tahun 2005 atas insiatif dosen-dosen pada Bagian Hukum Tata Negara FH Unpad yang didedikasikan untuk melakukan kajian hukum ketatanegaraan dan kebijakan hukum, memfasilitasi pembentukan kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan pada level pusat maupun  daerah, serta diseminisasi/pembukaan diskursus publik untuk menanggapi isu-isu ketatanegaraan terkini. Email: psknfhunpad@gmail.com

ANR Law Firm

ANR-Law Firm adalah kantor hukum yang lebih dari 10 tahun menyediakan jasa hukum dan berpengalaman, terutama di bidang penyelesaian sengketa, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan juga hukum perusahaan. Selengkapnya silakan kunjungi www.anr-lawfirm.com.

LeIP

LeIP memperjuangkan perwujudan independensi peradilan melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik, serta advokasi kasus dan kebijakan

Suara Keadilan

Didirikan oleh sekelompok advokat dan peneliti yang sering terlibat dalam kegiatan pembaharuan hukum dan melakukan advokasi terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Indonesia Christian Legal Society (ICLS)

Sarana/wadah bagi para pelaku penegak hukum kristiani, meliputi para hakim, jaksa, polisi dan pengacara (advokat), dan para akademisi di bidang hukum, termasuk mahasiswa, serta para penggiat hukum lainnya di Indonesia, yang peduli atas situasi dan kondisi penegakan hukum di Indonesia, dimana esensi dari penegakan hukum adalah keadilan dan ketertiban.
http://www.indocls.com

LKHT

LKHT FHUI adalah singkatan dari Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lembaga ini adalah salah satu lembaga penelitian yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Situs web: http://lkht.net

PBH Peradi

Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) adalah lembaga yang dibentuk Peradi. Salah satu tugas PBH Peradi adalah melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat sesuai UU Advokat, PP Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat Indonesia, dan Peraturan PERADI. Website: www.pbhperadi.org.

LBH Jakarta

Organisasi non pemerintah yang mengkhususkan kerjanya pada pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Didirikan di Jakarta pada tahun 1971.

USAID-E2J

E2J adalah program empat tahun yang didukung oleh USAID dan dilaksanakan oleh The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Kemitraan dan Asian Law Center-University of Washington (ALC-UWLS). Program E2J berupaya berkontribusi dalam proses reformasi hukum di Indonesia dan mempersiapkan generasi lulusan fakultas hukum yang memiliki pengetahuan, keahlian, wawasan, dan kesempatan untuk meniti karir di sektor publik dengan bermitra dengan 8 Fakultas Hukum, 18 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Institusi Penegak Hukum. Tujuan E2J adalah meningkatkan kapasitas universitas negeri dalam menyediakan pendidikan hukum dan penelitian yang berkontribusi pada upaya reformasi hukum; meningkatkan kapasitas OMS dalam melakukan riset, advokasi dan monitoring reformasi hukum serta; meningkatkan kolaborasi antara fakultas hukum, OMS dan institusi penegak hukum. Informasi lebih jauh mengenai E2J: www.pendidikanhukumklinis.net.

Ikatan Advokat Indonesia

DPC IKADIN Jakarta Pusat merupakan wadah bagi advokat untuk meningkatkan serta mengembangkan kualitas profesinya. Dalam upaya memberikan informasi hukum kepada masyarakat luas dan memperdayakan masyarakat tentang hukum Indonesia, hukumonline.com bekerjasama dengan DPC IKADIN Jakarta Pusat dalam mengasuh rubrik klinik hukum.