Senin, 29 Pebruari 2016
Dibaca: 29402
Pertanyaan :
Apakah Anak yang Melakukan Tindak Pidana Dapat Dihukum Mati?
 Saya hanya ingin bertanya: 1. Bisa atau tidak pelaku tindak pidana anak-anak dijatuhi hukuman mati? 2. Bisa atau tidak pelaku tindak pidana anak-anak dijatuhi seumur hidup? 3. Bisa atau tidak pelaku tindak pidana anak-anak dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan pengadilan? 4. Jika pelaku tindak pidana anak-anak bisa dijatuhi hukuman penjara, lantas berapa lamanya hukuman penjara baginya? 5. Jika dalam undang-undang terdapat ancaman pidana minimal untuk pelaku tindak pidana anak-anak, lantas berapa lama ancaman pidana minimumnya? Terima kasih. 
Jawaban :
 

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judulApakah Anak Nakal Dapat Dijatuhi Hukuman Mati?yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H.dandipublikasikan pertama kali pada Selasa, 03 April 2012.

 
Intisari:
 
 

Anak yang Berkonflik dengan Hukum tidak bisa dijatuhi pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

 

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Kemudian terkait ancaman pidana minimum, minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.

 

Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.

 
 
 
Ulasan:
 

1.    Dalam poin ini, kami akan menjawab pertanyaan Anda yang pertama dan kedua. Secara hukum, anak sebagai pelaku tindak pidana (Anak yang Berkonflik dengan Hukum[1] - “Anak”) dengan ancaman pidana mati, tidak akan dikenai pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.[2]

 

2.    Mengenai pidana bagi Anak, ada pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:[3]

a.    pidana peringatan;

b.    pidana dengan syarat:

1)    pembinaan di luar lembaga;

2)    pelayanan masyarakat; atau

3)    pengawasan.

c.    pelatihan kerja;

d.    pembinaan dalam lembaga; dan

e.    penjara.

 

Sedangkan pidana tambahan terdiri atas:[4]

  1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  2. Pemenuhan kewajiban adat. Yang dimaksud dengan “kewajiban adat” adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat Anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak.
 

Ini berarti pengumuman putusan pengadilan tidak termasuk sebagai pidana tambahan yang diberikan kepada anak.

 

Perlu diketahui bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.[5] Pada intinya adalah pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.[6]

 

Mengenai pengumuman putusan pengadilan, mungkin yang Anda maksud adalah pembacaan putusan pengadilan. Pembacaan putusan pengadilan bukanlah pidana tambahan bagi Anak. Pada dasarnya memang pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak.[7] Akan tetapi perlu diingat bahwa identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa (media cetak ataupun elektronik) dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.[8]

 

3.    Mengenai berapa lama pidana penjara dijatuhkan kepada Anak, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.[9]

 

Jadi, harus dilihat kembali pada ketentuan pidananya. Misalnya, jika anak tersebut dijerat dengan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:

s

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

 

Maka, pidana untuk Anak yang melakukan pembunuhan karena kealpaan dan dijerat dengan Pasal 359 KUHP adalah paling lama 2,5 (dua setengah) tahun.

 

Perlu diketahui, dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:[10]

a.    menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau

b.    mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan

 

4.    Mengenai ancaman pidana minimum, minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.[11]

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar Hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2.    Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

 

 



[1] Anak yang Berkonflik dengan Hukum (“Anak”) adalah anak yang telah berumur 12  (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak - “UU SPPA”).

[2] Pasal 81 ayat (6) UU SPPA

[3] Pasal 71 ayat (1) UU SPPA

[4] Pasal 71 ayat (2) UU SPPA

[5] Pasal 71 ayat (3) UU SPPA

[6] Pasal 71 ayat (4) UU SPPA

[7] Pasal 61 ayat (1) UU SPPA

[8] Pasal 61 ayat (2) UU SPPA

[9] Pasal 81 ayat (2) UU SPPA

[10] Pasal 21 ayat (1) UU SPPA

[11] Pasal 79 ayat (3) UU SPPA

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Letezia Tobing mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi), dan gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Indonesia pada 2015.