Kamis, 12 April 2012
Dibaca: 40964
Pertanyaan :
Perubahan Status HGB Tanah Perumnas Menjadi HM
Teman saya baru saja membeli rumah Perumnas dengan status dalam sertifikat adalah Hak Pengelolaan. Apakah status tanah Hak Pengelolaan Lahan dapat ditingkatkan menjadi Hak Milik? Apakah dasar hukum yang melandasinya?  
Jawaban :

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, terlebih dulu kita lihat siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pemegang Hak Pengelolaan (“HPL”). Menurut Pasal 67 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (“PMNA/KBPN No. 9/1999”), HPL dapat diberikan kepada:

a.      Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah;

b.      Badan Usaha Milik Negara;

c.      Badan Usaha Milik Daerah;

d.      PT. Persero;

e.      Badan Otorita;

f.       Badan-badan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah.

 

Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut, teman Anda sebagai individu tidak mungkin memiliki HPL di dalam sertifikat tanahnya. Subyek hukum yang bisa menjadi pemegang HPL dalam hal ini adalah Perum Perumnas sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

 

Hal ini ditegaskan di dalam Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 500-3460 Tahun 1998 bahwa Perum Perumnas salah satu subyek hukum yang dapat memegang HPL dalam hal pemanfaatan tanah Negara. Dalam pelaksanaannya kemudian, Perum Perumnas membangun kawasan perumahan dan permukiman di atas HPL dengan diberikan Hak Guna Bangunan (“HGB”) atau Hak Pakai (“HP”) di atas HPL.

 

Apabila di kemudian hari para pemegang HGB atau HP atas HPL ingin melakukan perubahan hak atas tanah menjadi Hak Milik (“HM”), maka harus mendapatkan persetujuan dari pemegang HPL tersebut. Dengan demikian, persetujuan itu wajib diberikan oleh Perum Perumnas sepanjang mengenai tanah yang dipergunakan untuk rumah tinggal, mengingat bidang tugas pemegang Hak Pengelolaan (HPL) ini adalah memang mengembangkan perumahan dan pemukiman

 

Karena itu, kami asumsikan teman Anda membeli rumah dengan sertipikat HGB atau HP, maka proses perubahan hak atas tanah yang dapat dilakukan adalah sebagaimana dijelaskan dalam boks-boks di bawah ini:

 

Boks 1. Perubahan Hak dari HGB Menjadi HM

untuk RS/RSS* Tanpa Ganti Blanko
 
Dasar Hukum:

1.      Undang-Undang No 5 Tahun 1960

2.      Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

3.      Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997

4.      Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1997

5.      Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 1997

6.      Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1998

7.      Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002

8.      SE Ka.BPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003

Persyaratan:

1.      Surat Permohonan perubahan hak

2.      Identitas diri pemegang hak dan atau kuasanya (foto copy KTP yang masih berlaku)  *)

3.      Surat Kuasa, jika permohonannya dikuasakan

4.      Sertipikat HAT (HGB/HP), luas tidak lebih dari 200 m2 untuk perkotaan dan tidak lebih dari 400 m2 untuk luar perkotaan

5.      Akta Jual Beli / Surat Perolehan (harga perolehan tidak lebih dari Rp. 30.000.000,-)

6.      Surat Persetujuan dari pemegang HT (jika dibebani HT)

7.      Membayar uang pemasukan kepada Negara.

Biaya dan Waktu

1.      Rp. 25.000,-

2.      Waktu: 3 hari kerja

3.      1 (satu) hari kerja = 8 (delapan) jam

Keterangan:
*) dilegalisir oleh pejabat berwenang


Catatan :

1.      Persyaratan no. 2 tidak diperlukan KK (NIK sudah tercantum dalam KTP)

2.      Persyaratan no. 3 Surat kuasa bermeterai cukup

 
Boks 2. Perubahan Hak dari HGB Menjadi HM
untuk RS/RSS Dengan Ganti Blanko
 
Dasar Hukum:

1.      Undang-Undang No 5 Tahun 1960

2.      Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

3.      Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997

4.      Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1997

5.      Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 1997

6.      Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1998

7.      Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002

8.      SE Ka.BPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003

Persyaratan:

1.      Surat Permohonan perubahan hak

2.      Identitas diri pemegang hak dan atau kuasanya (foto copy KTP yang masih berlaku)  *)

3.      Surat Kuasa, jika permohonannya dikuasakan

4.      Sertipikat HAT (HGB/HP), luas tidak lebih dari 200 m2 untuk perkotaan dan tidak lebih dari 400 m2 untuk luar perkotaan

5.      Akta Jual Beli / Surat Perolehan (harga perolehan tidak lebih dari Rp. 30.000.000,-)

6.      Surat Persetujuan dari pemegang HT (jika dibebani HT)

7.      Membayar uang pemasukan kepada Negara.

Biaya dan Waktu

1.      Rp. 50.000,-

2.      Waktu: 10 hari kerja

3.      1 (satu) hari kerja = 8 (delapan) jam

Keterangan:
*) dilegalisir oleh pejabat berwenang


Catatan :

1.      Persyaratan no. 2 tidak diperlukan KK (NIK sudah tercantum dalam KTP)

2.      Persyaratan no. 3 Surat kuasa bermeterai cukup

3.      10 hari adalah jangka waktu maksimal


Pemberian Informasi surat Ukur dikenakan Biaya Rp.25000 meliputi kegiatan:

1.      Surat Ukur untuk sertipikat pengganti karena (Rusak,Hillang,ganti blanko dan sertipikat yang tidak di serahkan karena ekskusi lelang serta penggantian sertipikat berdasarkan Keputusan Pengadilan

2.      Salinan Surat Ukur untuk keperluan permohonan  perubahan hak,perpajangan dan pembaharuan hak atas  tanah.

3.      Permohonan informasi tentang satu bidang tanah berupa fotocopy surat ukur sesuai dengan DI 207 pada PMNA/KBPN Nomor 3/1997.

Sumber: www.bpn.go.id
 
*Catatan:
RS = Rumah Sederhana
RSS = Rumah Sangat Sederhana
 

Demikian penjelasan singkat dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar Hukum

1.      Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

2.      Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

3.      Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional

4.      Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997

5.      Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1997

6.      Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 1997

7.      Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1998

8.      Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 500-3460 Tahun 1998 Perihal Petunjuk lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal;

9.      Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan

10. Surat Edaran Kepala BPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003

  

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Try Indriadi, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.