Selasa, 01 Maret 2016
Dibaca: 28822
Pertanyaan :
Apakah Calon Kepala Daerah Harus Putra Asli Daerah Pemilihan?
Apakah sekarang dalam pemilihan kepala daerah salah satu syaratnya harus mengutamakan putra asli daerah? Trims.  
Jawaban :
 

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul yang samayang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 06 April 2012.

 
Intisari:
 
 

Dalam undang-undang tidak ada persyaratan bahwa yang dapat menjadi calon kepala daerah adalah putra daerah.

 

Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.

 
 
 
Ulasan:
 

Mengenai kepala daerah secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU Pemerintahan Daerah”). Sedangkan mengenai ketentuan pemilihan kepala daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (“UU 8/2015”).

 

Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah.[1] Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut wali kota.[2]

 

Mengenai persyaratan untuk menjadi kepala daerah, dapat dilihat dalam UU 8/2015. Calon kepala daerah (gubernur, walikota, atau bupati) bisa merupakan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau bisa juga merupakan pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.[3]

 

Untuk dapat menjadi calon kepala daerah, yang pasti adalah orang tersebut harus Warga negara Indonesia. Kemudian calon kepala daerah tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:[4]

  1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  4. Dihapus
  5. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
  6. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
  7. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  8. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  9. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
  10. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
  11. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
  12. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  13. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
  14. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
  15. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota;
  16. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
  17. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;
  18. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana[5];
  19. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah[6];
  20. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan
  21. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
 
 

Ini berarti, tidak ada keharusan bahwa kepala daerah harus berasal dari daerah tersebut atau merupakan putra daerah tersebut.

 

Akan tetapi, di beberapa daerah ada rencana untuk membuat peraturan daerah yang ingin mengakomodir putra asli daerah menjadi calon kepala daerah. Sebagai contoh dalam artikel Ranperdasus Pilkada Papua Barat Usulkan Calon Kepala Daerah Putra Asli Papua Barat yang kami akses dari situs media beritasatu.com.

 

Dalam artikel tersebut diberitakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Khusus (“Ranperdasus”) tentang Pemilihan Kepala Daerah (“Pilkada”) di Papua Barat disusun berdasarkan hak inisiatif DPR Papua Barat. Salah satu butir utama Ranperdasus yakni diakomodirnya putra asli Papua Barat sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mulai dari provinsi, kabupaten/ kota.

 

Landasan filosofis Ranperdasus yakni belum adanya keadilan dalam upaya keberpihakan dan pemberdayaan kepada orang asli Papua terkait hak berpartisipasi di bidang pemerintahan di Papua Barat. Sedangkan landasan sosiologisnya yaitu tuntutan orang asli Papua untuk diberikan peran seluas-luasnya dan sepenuhnya menjadi penyelenggara utama aktor utama pemerintahan di daerah Papua Barat.

 

Jadi pada dasarnya sejauh ini tidak ada syarat khusus yang mengatur bahwa calon kepala daerah haruslah putra daerah.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2.    Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

 

 



[1] Pasal 59 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah

[2] Pasal 59 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah

[3] Pasal 39 UU 8/2015

[4] Pasal 7 UU 8/2015

[5] Syarat ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015

[6] Syarat ini tetap berlaku sepanjang dimaknai sepanjang dimaknai pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD, DPRD ditetapkan sejak memenuhi persyaratan oleh KPU sebagai calon kepala daerah. Syarat ini juga tertuang di dalam putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Letezia Tobing mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi), dan gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Indonesia pada 2015.