1. Kata insentif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti tambahan penghasilan (uang, barang, dsb.) yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja. Istilah insentif tidak dikenal peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Adapun istilah yang dikenal dan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan adalah tunjangan.
Tunjangan adalah bagian dari komponen upah di samping upah pokok (basic salary) dan pendapatan non-upah, seperti fasilitas, bonus dan/atau THR (lihat Pasal 12 ayat (2) PP No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upahdan SE Menteri Tenaga Kerja RI No. SE-07/Men/1990). Mengenai jenis-jenis tunjangan, di bawah ini kami kutipkan penjelasan dari Umar Kasim dalam artikel jawaban Peraturan Mengenai Tunjangan Keahlian:
Berbagai jenis tunjangan tersebut, dapat diklasifikasikan menjadi tunjangan tetap (fixed allowance) dan tunjangan tidak tetap. Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang –diterimakan secara– teratur kepada pekerja berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok (SE Menteri Tenaga Kerja RI No.SE-07/Men/1990). Dalam undang-undang didefinisikan lebih sederhana yaitu tunjangan tetap adalah pembayaran kepada pekerja/buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian suatu prestasi kerja, seperti tunjangan jabatan atau profesi, tunjangan daerah terpencil dan lain-lain (lihat Penjelasan Pasal 94 UU No. 13/2003).
Dengan demikian, secara a contrario, tunjangan tidak tetap adalah pembayaran kepada pekerja/buruh yang dilakukan secara tidak teratur dan selalu dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian suatu prestasi kerja (uang transport, uang makan, tunjangan kinerja atau produktivitas).
2. Berdasarkan jawaban poin 1 di atas, maka insentif atau tunjangan merupakan komponen upah di samping upah pokok, sehingga seharusnya menambah upah (total salary) yang Anda terima, dan bukan menguranginya. Selain itu, kami tidak menemukan peraturan perundang-undangan yang membolehkan pengusaha memotong tunjangan seorang pekerja untuk membayar upah pekerja lainnya. Alasan memotong upah seorang pekerja (dalam hal Anda hingga 4 persen) untuk membayar upah lembur pekerja lainnya, juga tidak dapat dibenarkan secara hukum Membayar upah lembur merupakan kewajiban perusahaan berdasarkan Pasal 78 ayat (2) UU No. 13/2003, yang tidak dapat dibebankan kepada pekerja.
Jadi, menurut hemat kami, perusahaan tempat Anda bekerja tidak boleh memberikan insentif atau apapun namanya yang sifatnya mengurangi upah pekerja.
Dasar hukum:
1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah
3. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI No.SE-07/Men/1990 tentang Pengelompokan Upah dan Pendapatan Non Upah
Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.
Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.
