Jumat, 27 April 2012
Dibaca: 48397
Pertanyaan :
Prosedur Pemecahan Sertipikat Tanah
Kasus posisi: Nenek saya meninggal dengan warisan sebidang tanah di Bandung. Nenek mempunyai 4 orang anak laki-laki (2 orang meninggal sebelum nenek, dengan masing-masing mempunyai 2 anak). Keluarga bermaksud memecah SHM atas nama nenek menjadi 4 SHM atas nama ahli waris (termasuk ahli waris pengganti-cucu). Bagaimana proses pemecahan sertipikat? Jika perlu penetapan ahli waris terlebih dahulu, bagaimana prosesnya? Faktor apa saja yang menentukan besarnya biaya pemecahan sertipikat? Terima kasih, salam.  
Jawaban :

Karena pembagian waris berupa sebidang tanah akan dibagikan berdasarkan jumlah anak si pewaris, maka peralihan hak atas tanah tersebut harus disertai dengan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris. Hal ini diatur berdasarkan Pasal 42 ayat (4) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP Pendaftaran Tanah”), yang berbunyi:

 

Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut.

 

Surat tanda bukti waris, menurut penjelasan Pasal 42 PP Pendaftaran Tanah, dapat berupa Akta Keterangan Hak Mewaris, atau Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris. Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) untuk Warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan oleh Direktorat Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) di Jakarta, yaitu:

 

-         Golongan Keturunan Eropah (Barat) dibuat oleh Notaris;

-         Golongan penduduk asli Surat Keterangan oleh Ahli Waris, disaksikan oleh Lurah/Desa dan diketahui oleh Camat.

-         Golongan keturunan Tionghoa, oleh Notaris;

-         Golongan Timur Asing bukan Tionghoa, oleh Balai Harta Peninggalan (BHP).

 

Akan tetapi, apabila Anda tetap ingin membuat penetapan ahli waris maka Penetapan ahli waris dikeluarkan oleh pengadilan (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama). Penetapan ahli waris untuk yang beragama Islam dibuat oleh Pengadilan Agama atas permohonan para ahli waris. Dasar hukumnya adalah Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan, penetapan ahli waris yang beragama selain Islam dibuat oleh Pengadilan Negeri. Dasar hukumnya adalah Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”).

 

Mengenai prosedur, persyaratan dan biaya pemecahan sertipikat tanah berdasarkan situs bpn.go.id adalah:

 

Dasar Hukum:

1.      Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”).

2.      Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

3.      Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

4.      Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

5.      Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.

Persyaratan:

1.      Permohonan yang disertai alasan Pemecahan tersebut.

2.      Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotocopy KTP).

3.      Sertipikat Hak Atas Tanah asli.

4.      Site Plan (Untuk Kawasan Pembangunan Perumahan).

Biaya dan Waktu

1.      Rp. 25.000,- dikalikan banyaknya sertipikat pemecahan yang diterbitkan.

2.      Waktu: 7 hari kerja = 1 bidang diluar waktu Pengukuran.

3.      1 (satu) hari kerja = 8 (delapan) jam.

Keterangan:

Catatan: Untuk menghapus catatan dalam sertipikat tentang ijin pejabat yang berwenang diperlukan SE KBPN.

 

Lebih lanjut, simak artikel-artikel berikut:

-         Biaya Pengurusan Penetapan Ahli Waris Sampai Rp20 Juta?

-         Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Negeri

-         Bagaimana Proses Permohonan Penetapan Ahli Waris Dari Pengadilan Agama

-         Dasar Hukum Penetapan Waris dan Akta Waris

-         Bagan Proses Prosedur Pembuatan Sertipikat Tanah

 

Demikian penjelasan singkat dari kami, semoga bermanfaat.


Dasar Hukum:

1.      Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23);

2.      Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria;

3.      Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4.      Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

5.      Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional;

6.      Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997;

7.      Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Try Indriadi, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.