Sabtu, 30 Juni 2012
Dibaca: 53132
Pertanyaan :
Tentang Percampuran Harta Istri dan Suami Karena Perkawinan
Sebelum menikah saya membeli rumah seharga Rp75 juta. Awalnya, antara saya dan penjual sepakat melaksanakan jual beli secara tunai. Belakangan saya ketahui bangunan rumah tersebut tidak memiliki IMB. Akhirnya, disepakati saya bayar tunai Rp50 juta hari itu juga dan sisanya Rp25 juta dibayar melalui KPR (dengan jangka waktu kredit selama 5 tahun) setelah keluarnya surat IMB. Akibatnya, akta perjanjian kredit baru keluar setelah saya menikah. Akta pernikahan saya tidak memuat perjanjian harta terpisah, saya dan istri masing-masing bekerja sebagai karyawan dan saya membayar angsuran dari gaji saya sendiri. Setelah pinjaman sisa Rp10 juta, istri saya melunasi sisa pinjaman tersebut. Beberapa tahun kemudian saya dan istri punya usaha online bisnis bersama di mana hasil usaha ini ditransfer ke rekening saya dan rekening istri. Pertanyaan saya: Apakah rumah dan hasil usaha ini merupakan harta bersama? Terima kasih sebelumnya atas penjelasannya.  
Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Saudara. Sebelumnya, ada 2 (dua) hal dari pertanyaan Anda yang bisa diuraikan:

  1. Terkait dengan rumah
  2. Terkait dengan hasil usaha dari online business.
 

Pertama, kami akan mencoba menjelaskan mengenai harta bersama. Menurut Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”) diatur tentang Harta Benda dalam Perkawinan, yang menyatakan:

1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

2) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

 

Dengan demikian, jika harta diperoleh suami dan/atau istri selama perkawinan maka harta tersebut merupakan harta bersama sepanjang tidak diperjanjikan lain dalam Perjanjian Perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah sebuah perjanjian tertulis yang dibuat sebelum perkawinan dan disahkan oleh Pejabat Pencatat Perkawinan mengenai kedudukan harta dalam perkawinan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Pasal 29 UUP).

 

Oleh karena itu, untuk hasil usaha dari online business, diketahui bahwa usaha ini dimulai pada saat Anda sudah menikah dengan istri Anda dan hasilnya pun sudah ditransfer ke rekening Anda dan istri Anda. Selain itu, Anda menyebutkan bahwa Anda dan istri Anda tidak membuat perjanjian perkawinan harta terpisah. Merujuk pada definisi harta bersama Pasal 35 UUP, maka jelas sekali hasil usaha tersebut merupakan harta bersama Anda dan istri Anda karena diperoleh selama perkawinan Anda dengan istri Anda.

 

Sedangkan terkait dengan rumah, diketahui bahwa sebelum perkawinan Anda telah melakukan jual beli rumah seharga Rp75 juta. Pembayaran sebesar Rp50 juta dilakukan secara tunai dan Rp25 juta dengan Kredit Pemilikan Rumah (“KPR”). Untuk itu, proses pengajuan KPR telah dilakukan sebelum perkawinan Anda. Menurut situs www.bi.go.id, untuk mengajukan KPR, pemohon (nasabah) harus melampirkan:

 1. KTP suami dan atau istri (bila sudah menikah)
2. Kartu Keluarga (“KK”)
3. Keterangan penghasilan atau slip gaji.
4. Laporan keuangan (untuk wiraswasta)
5. NPWP Pribadi (untuk kredit di atas Rp100 juta)

6. SPT PPh Pribadi (untuk kredit di atas Rp50 juta).

7. Foto kopi sertifikat induk dan atau pecahan (bila membelinya dari developer)

8. Foto kopi sertifikat (bila jual beli perorangan)
9. Foto kopi IMB
 

Oleh karena pengajuan KPR dilakukan sebelum perkawinan, maka KTP dan KK yang dilampirkan hanyalah KTP dan KK Anda. Walaupun akta perjanjian kredit keluar setelah perkawinan Anda, namun akta perjanjian kredit tersebut masih atas nama Anda sebelum perkawinan, sehingga secara formalitas hukum, rumah tersebut atas nama Anda dan bisa dikategorikan sebagai harta bawaan.

 

Mengenai sisa pinjaman Rp10 juta yang akhirnya diunasi oleh istri Anda, yang harus Anda ketahui adalah selama tidak ada perjanjian perkawinan, maka setelah perkawinan secara hukum terjadi percampuran harta, sehingga tidak ada lagi istilah uang Anda atau uang istri Anda. Harta benda yang didapat setelah perkawinan adalah Harta Anda bersama. Namun dalam kasus tanah, karena proses administrasi bank yang mana Anda harus melampirkan surat-surat seperti dijelaskan sebelumnya, maka secara formalitas hukum rumah tersebut atas nama Anda.

 

Menurut kami, yang bisa Anda lakukan karena rumah tersebut memang dilunasi oleh harta bersama maka pada saat KPR Anda sudah selesai, sebaiknya Anda melakukan balik nama atas sertifikat rumah dan tanah atas nama Anda dan istri Anda.

 
Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com