hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Kamis, 26 Juli 2012
Pertanyaan:
Keabsahan Hibah Harta Peninggalan Istri Pertama Kepada Istri Kedua
Singkat saja, Bapak saya menghibahkan 1 petak sawah kepada istri mudanya, sedangkan sawah tersebut peninggalan Ibu kandung saya dan bapak yang masih hidup. Anak tidak setuju dengan pemberian hibah tersebut. Bagaimana hukumnya, apakah hibah tersebut sah atau tidak? Mohon penjelasannya. Terima kasih.  
halili_66
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4fbded50bf741/lt4fcc5e79a314b.jpg

Sebelumnya perlu diketahui bahwa secara umum untuk semua WNI, ada hukum positif yang berlaku untuk kita semua terkait dengan perkawinan, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”) yang juga mengatur soal pewarisan, karena adanya ketentuan mengenai harta benda dalam perkawinan.

 

UU Perkawinan mengatur Harta Benda dalam Perkawinan pada Pasal 35 UUP jo. Pasal 85 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), yang menyatakan:     

(1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

(2). Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

 

Harta bawaan Ayah adalah sepenuhnya menjadi hak Ayah, sedangkan harta bawaan Ibu menjadi bagian dari harta warisan yang akan dibagi ketika Ibu meninggal bersama dengan bagian Ibu atas harta bersama.

 

Dari pertanyaan Saudara yang menyebutkan bahwa “sawah tersebut peninggalan Ibu kandung saya dan bapak yang masih hidup” kami asumsikan sawah tersebut merupakan bagian dari harta bersama almarhumah Ibu dan Ayah kandung Saudara.

 

Untuk memperjelas penjelasan kami, perhatikan skema berikut ini:
 

Dalam pertanyaan saudara tidak disebutkan agama dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, kami akan membahas satu persatu ketentuan hibah menurut sistem hukum Islam, sistem hukum perdata barat (BW), dan sistem hukum adat.

 

a.    Sistem hukum Islam

      Pewarisan menurut sistem hukum Islam merujuk pada KHI. Sesuai Pasal 174 ayat (2) KHI, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

    Mengenai harta bersama, Pasal 96 ayat (1) KHI, apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Lebih jauh ditentukan besar bagian bagi duda yang mewaris bersama anak dalam Pasal 179 KHI adalah:

 “Duda mendapat separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.”
 
Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut di atas, harta warisan Ibu akan dibagi untuk anak, ayah, ibu, dan duda yang ditinggalkan. Separoh bagian dibagi dua antara ayah dan anak (masing-masing seperempat), separoh bagian dibagi untuk ayah dan ibu dari Ibu Saudara.  
 

Apabila 1 petak sawah yang dihibahkan adalah merupakan bagian yang menjadi hak Ayah Saudara (duda dari Ibu Saudara) dari harta yang diwariskan maka hibah tersebut sah. Jika sawah tersebut bukan sepenuhnya bagian warisan Ayah Saudara, maka untuk menghibahkan sawah tersebut haruslah memperoleh persetujuan dari para ahli waris lain yang berhak. Lebih jauh mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan pembagiannya, bisa Saudara simak dalam artikel Hukum Waris dari Ibu Kandung.

 

b.    Sistem hukum perdata barat (BW)

Sistem hukum perdata barat (BW) berlaku bagi orang non muslim dan tidak mengikatkan diri pada hukum adat. Dalam Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer/BW) disebutkan:

 

“Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.”

 

Jadi, menurut hukum perdata BW, harta bersama harus dibagi kepada para ahli waris yakni dalam hal ini suami dan anak-anaknya (bila ada anak) sebagai ahli waris golongan I. Lebih jauh simak artikel Hak Waris Kakak dan Adik.

 
Seperti halnya dalam sistem hukum Islam, hibah yang dilakukan oleh Ayah Saudara adalah sah bila 1 petak sawah tersebut adalah sepenuhnya bagian yang diperolehnya dari pembagian warisan.
 
Apabila 1 petak sawah tersebut sama nilai nominalnya dengan bagian harta yang berhak diterima oleh Ayah Saudara, maka 1 petak sawah tersebut adalah sah miliknya dan ia boleh menghibahkan. Akan tetapi, ada persoalan lain yaitu apabila sawah tersebut dihibahkan kepada istri kedua ada risiko mengurangi hak dari anak atas harta peninggalan ayah, apabila ayah Saudara nanti meninggal dunia. Hak mutlak dari ahli waris terhadap harta pewaris sehingga pewaris tidak boleh mengalihkan harta warisan agar hak mutlak ahli waris tidak berkurang. Dalam KUHPer halini disebut dengan Legitime Portie dan dalam KHI disebut dengan Dzawil Furud.
 
Jadi, walaupun misalnya sawah tersebut adalah bagian yang berhak diterima oleh Ayah Saudara, tetapi perbuatan hibahnya tidak boleh mengurangi besar bagian warisan yang mutlak diterima anak-anaknya apabila Ayah Saudara nanti meninggal.
 

c.    Sistem hukum adat

Untuk sistem hukum waris adat, kami asumsikan bahwa sistem perkawinan dan warisnya adalah patrilineal, karena dalam sistem matrilineal suami tidak mungkin menjadi ahli waris dari harta peninggalan istri terlebih lagi tanah berupa sawah.

 

Dalam buku yang disusun oleh Mochtar Naim yang berjudul “Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau” terbitan Center for Minangkabau Studies Press di Padang tahun 1968 (hal. 122), sistem waris adat Minangkabau adalah contoh sistem hukum waris adat matrilineal.

 

Dalam sistem waris Minangkabau, sawah adalah termasuk harta pusako tinggi (rumah, tanah, ladang, sawah) yang harus diturunkan menurut garis keturunan perempuan sehingga yang berhak memiliki adalah anak perempuan, ibu, saudara perempuan, baru kemudian kemenakan perempuan. Dengan demikian ayah tidak akan memperoleh sawah tersebut dan tidak berhak menghibahkannya.

 

Contoh dari sistem hukum waris adat patrilineal adalah sistem hukum waris Batak. J.C. Vergouwen dalam bukunya “Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba” (Yogyakarta: LKiS, 2004, hal. 380) menerangkan bahwa sawah yang telah diwariskan dari generasi ke generasi hanya dapat diwariskan ke anak laki-laki dan bila memiliki lebih dari satu anak laki-laki, harus dibagi diantaranya. Ketentuan ini jelas bahwa tanah dan sawah dalam hukum adat adalah harta pusaka yang yang harus diwariskan menurut adat, dalam hal ini adalah anak- laki-laki.

 

Jadi, menurut hukum waris adat Batak sebagai salah satu contoh sistem kewarisan patrilineal ditetapkan bahwa harta pusaka diwariskan kepada anak laki-laki, sehingga perbuatan dengan menghibahkan sawah kepada istri muda mengakibatkan anak laki-laki tidak dapat melanjutkan kewarisan sawah tersebut.

 

Berdasarkan penjelasan di atas, perbuatan hibah yang dilakukan Ayah Saudara memiliki persyaratan dan ketentuan sesuai dengan sistem hukum waris masing-masing. Bila Saudara merasa tidak puas atau merasa dirugikan dengan hibah tersebut, Saudara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama bila beragama Islam berdasarkan Pasal Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atau ke Pengadilan Negeri dengan dasar perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPer bila beragama selain Islam.

 

Akan tetapi, kami lebih menyarankan agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan mengingat hubungan orang tua-anak yang harus lebih diutamakan dibanding harta benda.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Staatsblad No. 23 Tahun 1847);

2.    Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

3.    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4.    Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b46e0113e026.jpg

9107 hits
Di: Hukum Keluarga dan Waris
sumber dari: Bung Pokrol
Share:

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Bung Pokrol

Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.

MITRA KLINIK
INDOLaw

INDOLaw Legal Training Center merupakan salah satu lembaga pelatihan hukum terlengkap dan berkualitas, baik pada forum-forum seminar, diskusi, workshop atau pelatihan hukum, maupun in house training untuk suatu topik tertentu. Website: www.indolawcenter.com.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

LBH Mawar Saron adalah lembaga non profit yang mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara hukum, tanpa memungut bayaran (prodeo dan probono) tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya. Website: http://www.lbhmawarsaron.or.id

PAHAM Indonesia

 Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) adalah lembaga advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didirikan dengan tujuan memberikan dukungan dan pembelaan Hukum/HAM terhadap warga masyarakat yang lemah dan miskin. Website: http://pahamindonesia.org/

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

Indonesia Cyber Law Community (ICLC) adalah sebuah sebuah komunitas cyber law dalam media virtual yang memberikan layanan kepada masyarakat di bidang konsultasi, advokasi, dan sosialisasi di bidang hukum cyber. ICLC dibentuk oleh beberapa praktisi hukum cyber dari pemerintah dan non-pemerintah (swasta) pada 2011 dengan tujuan turut mencerdaskan masyarakat di bidang hukum cyber dan menjadi jembatan pengetahuan setiap orang atau badan hukum untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam tatanan dunia cyber. Website: www.cyberlawindonesia.net. E-mail: informasi[at]cyberlawindonesia[dot]net.

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Wadah informal para advokat alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya secara berkualitas dengan cara saling bertukar pengalaman dan pengetahuan satu sama lain. Situs web: www.advokat-ui.org

Albert Aries & Partners Law Firm

Albert Aries & Partners Law Firm. Menara Kadin Indonesia 30th floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950. E-mail: office[at]albertaries.com.

Adisuryo Prasetio & Co

Adisuryo Prasetio & Co adalah kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang korporasi litigasi dan non-litigasi. Website: http://www.adisuryo.com

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Praktisi hukum, penulis buku-buku hukum praktis populer. Situs: www.irmadevita.com.

Legal 1O1

Sekumpulan yuris muda yang ingin berbagi pengetahuan hukum dasar untuk orang-orang yang ingin belajar hukum. Twitter: @Legal1O1

Leks&Co

 

Leks&Co adalah firma hukum yang menyediakan berbagai jenis jasa hukum, yang terdiri dari orang muda, enerjik, kreatif, yang menyediakan pelayanan hukum premium. Website : www.lekslawyer.com / blog: www.hukumproperti.com.

SMART Attorneys at Law

 

SMART Attorneys at Law merupakan kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang hukum bisnis dan investasi. Untuk berkonsultasi dapat menghubungi Email: info@smartcolaw.com.

ADCO Attorneys at Law

ADCO Attorneys at Law adalah kantor hukum yang berdiri atas latar belakang keahlian dan pengalaman para lawyernya di bidang natural resource and corporate commercial litigation.

DPC AAI Jakarta Pusat

Para advokat anggota Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Pusat. Website: http://www.aai-jakpus.com

Globomark

Globomark.com adalah penyedia layanan hukum di bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Globomark.com membantu pihak-pihak yang memerlukan perlindungan hukum dan pendaftaran atas merek dagang, paten, desain industri, hak cipta dan rahasia dagang, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Situs: www.globomark.com 

DPC Peradi Jakarta Selatan

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Selatan.

Advokat dan Konsultan

Kumpulan para advokat, konsultan hukum dan konsultan hak kekayaan intelektual yang menjadi kontributor Klinik hukumonline.

Blog Pelayan Masyarakat

Blog pribadi yang ditulis oleh seorang aparat pembela kebenaran dan keadilan di bumi pertiwi, mencoba menjelaskan mengenai peraturan lalu lintas dan informasi umum kepolisian dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Silakan mampir ke: www.pelayanmasyarakat.blogspot.com

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

PSHK

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) adalah non profit dan non partisan yang berjuang untuk mewujudkan pembaruan hukum melalui riset dan advokasi

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad

PSKN FH Unpad adalah salah satu pusat studi di lingkungan Fakultas Hukum Unpad. Pusat studi ini dibentuk pada tahun 2005 atas insiatif dosen-dosen pada Bagian Hukum Tata Negara FH Unpad yang didedikasikan untuk melakukan kajian hukum ketatanegaraan dan kebijakan hukum, memfasilitasi pembentukan kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan pada level pusat maupun  daerah, serta diseminisasi/pembukaan diskursus publik untuk menanggapi isu-isu ketatanegaraan terkini. Email: psknfhunpad@gmail.com

IPAS Institute

IPAS Institute adalah lembaga yang didirikan dengan kegiatan utama memberikan layanan jasa Konsultasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual, studi, menyelenggarakan kursus, pendidikan non-formal, pelatihan-pelatihan, seminar, lokakarya, mentorship, serta pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya di bidang hukum hak kekayaan intelektual. www.ipasinstitute.com

LeIP

LeIP memperjuangkan perwujudan independensi peradilan melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik, serta advokasi kasus dan kebijakan

ANR Law Firm

ANR-Law Firm adalah kantor hukum yang lebih dari 10 tahun menyediakan jasa hukum dan berpengalaman, terutama di bidang penyelesaian sengketa, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan juga hukum perusahaan. Selengkapnya silakan kunjungi www.anr-lawfirm.com.

S&H Attorneys at Law

S&H Attorneys at Law adalah kantor hukum dimana para advokatnya memiliki pengalaman menangani berbagai kasus hukum secara mendalam. www.shlaw.co.id 

Suara Keadilan

Didirikan oleh sekelompok advokat dan peneliti yang sering terlibat dalam kegiatan pembaharuan hukum dan melakukan advokasi terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

LKHT

LKHT FHUI adalah singkatan dari Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lembaga ini adalah salah satu lembaga penelitian yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Situs web: http://lkht.net

Indonesia Christian Legal Society (ICLS)

Sarana/wadah bagi para pelaku penegak hukum kristiani, meliputi para hakim, jaksa, polisi dan pengacara (advokat), dan para akademisi di bidang hukum, termasuk mahasiswa, serta para penggiat hukum lainnya di Indonesia, yang peduli atas situasi dan kondisi penegakan hukum di Indonesia, dimana esensi dari penegakan hukum adalah keadilan dan ketertiban.
http://www.indocls.com

PBH Peradi

Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) adalah lembaga yang dibentuk Peradi. Salah satu tugas PBH Peradi adalah melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat sesuai UU Advokat, PP Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat Indonesia, dan Peraturan PERADI. Website: www.pbhperadi.org.

LBH Jakarta

Organisasi non pemerintah yang mengkhususkan kerjanya pada pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Didirikan di Jakarta pada tahun 1971.

USAID-E2J

E2J adalah program empat tahun yang didukung oleh USAID dan dilaksanakan oleh The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Kemitraan dan Asian Law Center-University of Washington (ALC-UWLS). Program E2J berupaya berkontribusi dalam proses reformasi hukum di Indonesia dan mempersiapkan generasi lulusan fakultas hukum yang memiliki pengetahuan, keahlian, wawasan, dan kesempatan untuk meniti karir di sektor publik dengan bermitra dengan 8 Fakultas Hukum, 18 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Institusi Penegak Hukum. Tujuan E2J adalah meningkatkan kapasitas universitas negeri dalam menyediakan pendidikan hukum dan penelitian yang berkontribusi pada upaya reformasi hukum; meningkatkan kapasitas OMS dalam melakukan riset, advokasi dan monitoring reformasi hukum serta; meningkatkan kolaborasi antara fakultas hukum, OMS dan institusi penegak hukum. Informasi lebih jauh mengenai E2J: www.pendidikanhukumklinis.net.

Ikatan Advokat Indonesia

DPC IKADIN Jakarta Pusat merupakan wadah bagi advokat untuk meningkatkan serta mengembangkan kualitas profesinya. Dalam upaya memberikan informasi hukum kepada masyarakat luas dan memperdayakan masyarakat tentang hukum Indonesia, hukumonline.com bekerjasama dengan DPC IKADIN Jakarta Pusat dalam mengasuh rubrik klinik hukum.