Katalog Produk

Berlangganan Pro

Produk Pilihan

Legal Analysis

Temukan definisi istilah-istilah hukum secara gratis dan tepercaya dari peraturan perundang-undangan

Online Course

Online Course Platform belajar hukum terbaik secara online dan fleksibel dengan materi dan pengajar yang berkualitas, serta kemudahan waktu belajar.

Regulatory Compliance System

Temukan definisi istilah-istilah hukum secara gratis dan tepercaya dari peraturan perundang-undangan

Regulatory Compliance System

Temukan definisi istilah-istilah hukum secara gratis dan tepercaya dari peraturan perundang-undangan

Regulatory Compliance System

Temukan definisi istilah-istilah hukum secara gratis dan tepercaya dari peraturan perundang-undangan

...
di Semua
...
di Analisis
...
di Peraturan
...
di Putusan
...
di Berita
...
di Klinik
...
di Events

Ada Pertanyaan? Hubungi Kami

Daftar Masuk

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com

Klinik Berita Data Pribadi Jurnal

Personalisasi

Halo,

Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap

Mulai Berlangganan Sekarang

Profil

Keluar

Ada pertanyaan? Hubungi Kami

Bahasa

Hambatan-hambatan Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban

Pidana

Hambatan-hambatan Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban

Maharani Siti Shopia, S.H.Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

15 Mei, 2012Bacaan 10 Menit

Hambatan-hambatan Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban

PERTANYAAN

Apa saja hambatan atau masalah dalam menerapkan perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006?

DAFTAR ISI

INTISARI JAWABAN

ULASAN LENGKAP

Hambatan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (“UU 13/2006”) antara lain:

1. Belum adanya definisi mengenai pelapor,whistleblower dan justice collaborator (saksi pelaku yang bekerja sama);

2. Belum adanya jaminan perlindungan dan reward atau penghargaan terhadap whistleblower dan justice collaborator;

KLINIK TERKAIT

Bisakah Tindakan Main Hakim Sendiri Dipidana?

22 Des 2023

Sahkah Keterangan Anak sebagai Saksi Tindak Pidana?

19 Sep 2023

Begini Peran dan Fungsi Advokat dalam Perkara Pidana

14 Agt 2023

2 Cara Korban Menuntut Ganti Rugi kepada Terpidana

03 Jul 2023

3. Belum adanya pengaturan mengenai perlindungan terhadap saksi ahli;

4. Ketentuan kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (“LPSK”) yang masih lemah mengenai kesekretariatan, organisasi, dan struktur organisasi LPSK.

Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000

5. Tidak adanya pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan pembentukan LPSK di daerah;

6. Keberadaan LPSK dan UU 13/2006 masih belum dipahami dan diketahui aparat penegak hukum di daerah;

7. Jaminan hukum pemberian bantuan, restitusi, dan kompensasi yang saat ini belum cukup kuat karena hukum acaranya masih diatur dalam peraturan pemerintah bukan setingkat undang-undang.

Terkait kendala dan kelemahan tersebut, LPSK mengajukan upaya revisi UU 13/2006 dan saat ini telah mendapatkan izin prakarsa dari Presiden RI.

Demikian jawaban kami.

Dasar hukum:

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.