hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Rabu, 30 Mei 2012
Pertanyaan:
Kekuatan Hukum Putusan Adat
Saya memiliki lahan yang dikerjakan secara turun temurun. lahan saya tersebut terletak di wilayah izin usaha pertambangan perusahaan tambang. Oleh karena perusahaan hendak melakukan kegiatan pertambangan di lahan saya tersebut, maka perusahaan berniat untuk membebaskan lahan Saya. Pembebasan Lahan oleh perusahaan ini menjadi terkendala karena ada klaim dari pihak lain yang mengaku berhak atas lahan tersebut sehingga perusahaan menunda untuk membebaskan lahan saya sampai adanya penyelesaian antara saya dan pihak yang mengklaim tadi. Penyelesaian sengketa lahan ini diselesaikan melalui hukum adat setempat. Pihak yang bertindak sebagai "Penggugat" adalah orang yang mengklaim lahan saya. Dalam putusan adat, pihak yang dimenangkan adalah Saya. Adapun alasan Demang (Hakim Adat) memenangkan saya adalah karena Penggugat telah dipanggil 3 kali dalam rangka penyelesaian sengketa ini tapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah. Dalam Putusan Adat disebutkan bahwa jika pihak yang kalah tidak mengajukan upaya keberatan / banding dalam waktu yang ditentukan maka dianggap menerima putusan tersebut dan ternyata jangka waktu yang ditentukan untuk pengajuan keberatan / banding telah lewat dan tidak dipergunakan oleh pihak penggugat. Namun, dalam kenyataannya, pihak penggugat walaupun sudah ada putusan adat, masih saja mengklaim bahwa itu tanah miliknya. Pertanyaan Saya, bagaimanakah kekuatan hukum putusan adat tersebut?  
Ibnusalehsh
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4fbded50bf741/lt4fcc5e79a314b.jpg

 

Berdasarkan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UUKK”), disebutkan bahwa:

 

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”


Sehingga, pengadilan adat maupun hakim adat tidak dikenaldalam hukum positif di Indonesia. Walaupun demikian, bukan berarti keberlakuan dari hukum adat yang diputuskan oleh masyarakat hukum adat tersebut tidak ada sama sekali. Seperti yang diungkapkan oleh Van Vollenhoven sebagaimana dikutip dalam buku “Hukum Adat dan Modernisasi Hukum” (Terbitan FH UII, 1998; hal. 169) bahwa hukum adat adalah hukum asli sekelompok penduduk di Indonesia yang terikat karena hubungan geneologis (kesukuan) atau territorial (desa) (lihat Pasal 131 dan 163 Indische Staatsregeling - S. 1855-2).

 

Dalam hukum nasional saat ini, masyarakat hukum adat diakui oleh konstitusi Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

 

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

 

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat ini antara lain juga kita temui dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Secara khusus terkait dengan hukum agraria di Indonesia Pasal 5 UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) menentukan bahwa:

 

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

 

Penguasaan masyarakat hukum adat terhadap tanah adat disebut dengan hak ulayat dan masyarakat hukum adat berhak untuk mengatur wilayah ulayat tersebut. Dalam  Surat Direktur Jenderal Kehutanan dan Perkebunan Pengelolaan Hutan Produksi Nomor 922/VI-PHT/2000 Tahun 2000 Tanggal 8 Mei 2000 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila ada sekelompok orang yang masih terikat dengan tatanan hukum adat sebagai persekutuan hukum, memiliki tanah ulayat yang menjadi lingkungan hidupnya, dan terdapat hukum adat mengenai pengaturan tanah ulayat yang masih ditaati. Kemudian keberadaan adanya tanah ulayat dan masyarakat hukum adatnya diatur dengan Peraturan Daerah.

 

Pada kasus Saudara, mengenai adanya pengadilan adat di wilayah tersebut menandakan keberadaan masyarakat hukum adat yang mengatur wilayah tersebut (tanah ulayat). Namun, perlu dilihat apakah pemerintah setempat mengakui keberadaan masyarakat adat yang memutus perkara Saudara dalam Peraturan Daerah setempat.

 

Dengan diakuinya keberadaan masyarakat hukum adat tertentu dalam Peraturan Daerah (Perda) setempat, maka hal tersebut dapat menguatkan kedudukan hukum (legal standing) bagi suatu masyarakat hukum adat untuk berperkara di pengadilan. Dalam kasus ini, posisi Saudara dikuatkan dengan adanya pengakuan melalui Perda tersebut.

 

Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H. dalam bukunya “Hukum Adat dalam Yurisprudensi(hal. 85-91) memberikan satu contoh kasus yang bisa dikatakan tidak jauh berbeda dengan kasus Saudara yang kami sarikan sebagai berikut:

 

Duduk perkara kasus tersebut adalah sengketa antara R.A. Darmosewojo sebagai penggugat melawan R.M. Brotodirdjo sebagai tergugat.

 

Keduanya tinggal di desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kawedanan Gondangwinangun, Kabupaten Klaten. Penggugat mendalilkan bahwa ayah penggugat, R.M. Ng.Djojosasmito sebelum meninggal dunia telah menghibahkan sebidang tanah pekarangan, akan tetapi Rapat Desa Plawikan memutuskan bahwa tanah itu adalah barang warisan R.M. Ng.Djojosasmito sehingga harus dibagi dua antara kedua anak kandungnya yaitu penggugat dan tergugat.

 

Penggugat kemudian membawa perkara ini ke Pengadilan Negeri Klaten dan menuntut pengesahan atas hibah tersebut dan membatalkan Putusan Desa tanggal 25 Agustus 1955. Pengadilan Negeri Klaten dalam putusannya No. 1/1956/Pdt tanggal 30 Juli 1956 menolak tuntutan untuk mengesahkan hibah. Karena tidak puas, penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya yang dalam Putusan No.510/1957/Pdt tanggal 8 Juli 1958 membatalkan putusan PN Klaten.

 

Pengadilan Tinggi Surabaya kemudian memutuskan memerintahkan penyitaan atas barang yang termuat dalam berita acara. Akhirnya Mahkamah Agung dalam putusannya No.340 K/Sip/1958 tanggal 19 November 1958 memutuskan untuk menolak semua tuntutan penggugat (R.A. Darmosewojo). Pada salah satu pertimbangannya, Mahkamah Agung berpendapat:

 

“Pengadilan Negeri secara tidak tepat antara lain mempertimbangkan tentang kemungkinan pembatalan putusan desa, oleh karena telah menjadi yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung bahwa tidak termasuk atribusi Hakim Negeri untuk meninjau benar/tidaknya sesuatu putusan desa.”

 
 

Dari contoh tersebut, sengketa dapat diselesaikan melalui hukum adat. Tapi, ketika masih timbul sengketa terhadap suatu putusan adat, sengketa dapat dibawa ke pengadilan negeri untuk diselesaikan secara hukum (dalam hal ini adalah hukum nasional/negara).

 

Kesimpulannya, walaupun dalam hierarki kekuasaan kehakiman putusan hakim adat tidak diakui secara tegas, tetapi dalam praktiknya keberadaan putusan hakim adat tetap diakui sepanjang masyarakat hukum adatnya telah juga telah diakui dan diatur dalam Peraturan Daerah setempat. Sehingga, setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim adat berlaku mengikat bagi masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Meski memang, menurut logika hukumnya putusan pengadilan lebih memiliki kekuatan hukum dibandingkan dengan putusan pengadilan adat karena didasarkan pada hukum positif.

 

Demikian jawaban dari kami semoga bermanfaat untuk Anda.

 

Dasar Hukum:

2.    Indische Staatsregeling;

3.    Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

4.    Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5.    Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

6.    Surat Direktur Jenderal Kehutanan dan Perkebunan Pengelolaan Hutan Priduksi Nomor 922/VI-PHT/2000 Tahun 2000 Tanggal 8 Mei 2000 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

 
Putusan:

1.    Putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 1/1956/Pdt tanggal 30 Juli 1956;

2.    Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.510/1957/Pdt tanggal 8 Juli 1958;

3.    Putusan Mahkamah Agung No. 340 K/Sip/1958 tanggal 19 November 1958.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b46e0113e026.jpg

24163 hits
Di: Kenegaraan
sumber dari: Bung Pokrol
Share:

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Bung Pokrol

Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.

MITRA KLINIK
INDOLaw

INDOLaw Legal Training Center merupakan salah satu lembaga pelatihan hukum terlengkap dan berkualitas, baik pada forum-forum seminar, diskusi, workshop atau pelatihan hukum, maupun in house training untuk suatu topik tertentu. Website: www.indolawcenter.com.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

LBH Mawar Saron adalah lembaga non profit yang mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara hukum, tanpa memungut bayaran (prodeo dan probono) tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya. Website: http://www.lbhmawarsaron.or.id

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

Indonesia Cyber Law Community (ICLC) adalah sebuah sebuah komunitas cyber law dalam media virtual yang memberikan layanan kepada masyarakat di bidang konsultasi, advokasi, dan sosialisasi di bidang hukum cyber. ICLC dibentuk oleh beberapa praktisi hukum cyber dari pemerintah dan non-pemerintah (swasta) pada 2011 dengan tujuan turut mencerdaskan masyarakat di bidang hukum cyber dan menjadi jembatan pengetahuan setiap orang atau badan hukum untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam tatanan dunia cyber. Website: www.cyberlawindonesia.net. E-mail: informasi[at]cyberlawindonesia[dot]net.

PAHAM Indonesia

 Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) adalah lembaga advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didirikan dengan tujuan memberikan dukungan dan pembelaan Hukum/HAM terhadap warga masyarakat yang lemah dan miskin. Website: http://pahamindonesia.org/

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Praktisi hukum, penulis buku-buku hukum praktis populer. Situs: www.irmadevita.com.

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Wadah informal para advokat alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya secara berkualitas dengan cara saling bertukar pengalaman dan pengetahuan satu sama lain. Situs web: www.advokat-ui.org

Albert Aries & Partners Law Firm

Albert Aries & Partners Law Firm. Menara Kadin Indonesia 30th floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950. E-mail: office[at]albertaries.com.

Adisuryo Prasetio & Co

Adisuryo Prasetio & Co adalah kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang korporasi litigasi dan non-litigasi. Website: http://www.adisuryo.com

Legal 1O1

Sekumpulan yuris muda yang ingin berbagi pengetahuan hukum dasar untuk orang-orang yang ingin belajar hukum. Twitter: @Legal1O1

Leks&Co

 

Leks&Co adalah firma hukum yang menyediakan berbagai jenis jasa hukum, yang terdiri dari orang muda, enerjik, kreatif, yang menyediakan pelayanan hukum premium. Website : www.lekslawyer.com / blog: www.hukumproperti.com.

SMART Attorneys at Law

 

SMART Attorneys at Law merupakan kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang hukum bisnis dan investasi. Untuk berkonsultasi dapat menghubungi Email: info@smartcolaw.com.

ADCO Attorneys at Law

ADCO Attorneys at Law adalah kantor hukum yang berdiri atas latar belakang keahlian dan pengalaman para lawyernya di bidang natural resource and corporate commercial litigation.

DPC AAI Jakarta Pusat

Para advokat anggota Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Pusat. Website: http://www.aai-jakpus.com

Globomark

Globomark.com adalah penyedia layanan hukum di bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Globomark.com membantu pihak-pihak yang memerlukan perlindungan hukum dan pendaftaran atas merek dagang, paten, desain industri, hak cipta dan rahasia dagang, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Situs: www.globomark.com 

DPC Peradi Jakarta Selatan

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Selatan.

Advokat dan Konsultan

Kumpulan para advokat, konsultan hukum dan konsultan hak kekayaan intelektual yang menjadi kontributor Klinik hukumonline.

Blog Pelayan Masyarakat

Blog pribadi yang ditulis oleh seorang aparat pembela kebenaran dan keadilan di bumi pertiwi, mencoba menjelaskan mengenai peraturan lalu lintas dan informasi umum kepolisian dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Silakan mampir ke: www.pelayanmasyarakat.blogspot.com

IPAS Institute

IPAS Institute adalah lembaga yang didirikan dengan kegiatan utama memberikan layanan jasa Konsultasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual, studi, menyelenggarakan kursus, pendidikan non-formal, pelatihan-pelatihan, seminar, lokakarya, mentorship, serta pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya di bidang hukum hak kekayaan intelektual. www.ipasinstitute.com

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

S&H Attorneys at Law

S&H Attorneys at Law adalah kantor hukum dimana para advokatnya memiliki pengalaman menangani berbagai kasus hukum secara mendalam. www.shlaw.co.id 

PSHK

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) adalah non profit dan non partisan yang berjuang untuk mewujudkan pembaruan hukum melalui riset dan advokasi

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad

PSKN FH Unpad adalah salah satu pusat studi di lingkungan Fakultas Hukum Unpad. Pusat studi ini dibentuk pada tahun 2005 atas insiatif dosen-dosen pada Bagian Hukum Tata Negara FH Unpad yang didedikasikan untuk melakukan kajian hukum ketatanegaraan dan kebijakan hukum, memfasilitasi pembentukan kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan pada level pusat maupun  daerah, serta diseminisasi/pembukaan diskursus publik untuk menanggapi isu-isu ketatanegaraan terkini. Email: psknfhunpad@gmail.com

ANR Law Firm

ANR-Law Firm adalah kantor hukum yang lebih dari 10 tahun menyediakan jasa hukum dan berpengalaman, terutama di bidang penyelesaian sengketa, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan juga hukum perusahaan. Selengkapnya silakan kunjungi www.anr-lawfirm.com.

LeIP

LeIP memperjuangkan perwujudan independensi peradilan melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik, serta advokasi kasus dan kebijakan

Suara Keadilan

Didirikan oleh sekelompok advokat dan peneliti yang sering terlibat dalam kegiatan pembaharuan hukum dan melakukan advokasi terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Indonesia Christian Legal Society (ICLS)

Sarana/wadah bagi para pelaku penegak hukum kristiani, meliputi para hakim, jaksa, polisi dan pengacara (advokat), dan para akademisi di bidang hukum, termasuk mahasiswa, serta para penggiat hukum lainnya di Indonesia, yang peduli atas situasi dan kondisi penegakan hukum di Indonesia, dimana esensi dari penegakan hukum adalah keadilan dan ketertiban.
http://www.indocls.com

LKHT

LKHT FHUI adalah singkatan dari Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lembaga ini adalah salah satu lembaga penelitian yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Situs web: http://lkht.net

PBH Peradi

Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) adalah lembaga yang dibentuk Peradi. Salah satu tugas PBH Peradi adalah melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat sesuai UU Advokat, PP Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat Indonesia, dan Peraturan PERADI. Website: www.pbhperadi.org.

LBH Jakarta

Organisasi non pemerintah yang mengkhususkan kerjanya pada pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Didirikan di Jakarta pada tahun 1971.

USAID-E2J

E2J adalah program empat tahun yang didukung oleh USAID dan dilaksanakan oleh The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Kemitraan dan Asian Law Center-University of Washington (ALC-UWLS). Program E2J berupaya berkontribusi dalam proses reformasi hukum di Indonesia dan mempersiapkan generasi lulusan fakultas hukum yang memiliki pengetahuan, keahlian, wawasan, dan kesempatan untuk meniti karir di sektor publik dengan bermitra dengan 8 Fakultas Hukum, 18 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Institusi Penegak Hukum. Tujuan E2J adalah meningkatkan kapasitas universitas negeri dalam menyediakan pendidikan hukum dan penelitian yang berkontribusi pada upaya reformasi hukum; meningkatkan kapasitas OMS dalam melakukan riset, advokasi dan monitoring reformasi hukum serta; meningkatkan kolaborasi antara fakultas hukum, OMS dan institusi penegak hukum. Informasi lebih jauh mengenai E2J: www.pendidikanhukumklinis.net.

Ikatan Advokat Indonesia

DPC IKADIN Jakarta Pusat merupakan wadah bagi advokat untuk meningkatkan serta mengembangkan kualitas profesinya. Dalam upaya memberikan informasi hukum kepada masyarakat luas dan memperdayakan masyarakat tentang hukum Indonesia, hukumonline.com bekerjasama dengan DPC IKADIN Jakarta Pusat dalam mengasuh rubrik klinik hukum.