Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Ilman Hadi, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 06 Juni 2012, dan dimutakhirkan pertama kali oleh Lezetia Tobing, S.H., M.Kn pada Senin, 31 Juli 2017.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

KLINIK TERKAIT

Ketentuan Masa Kerja WNA di Indonesia

12 Mei 2023

Syarat Tenaga Kerja Asing Bisa Bekerja di Indonesia

03 Feb 2023

Bolehkah TKA Menjabat Sebagai Presiden Direktur?

16 Jun 2020

Wajibkah Pengusaha Mengurus RPTKA Jika TKA Tidak Bekerja di Indonesia?

30 Jul 2018

Jabatan-Jabatan Bagi Tenaga Kerja Asing

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Asing (“TKA”). Tenaga Kerja Asing adalah Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.^[1]

Pada dasarnya, TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.^[2]

Lalu, terdapat batasan mengenai penempatan TKA di Indonesia. UU Cipta Kerja mengatur bahwa TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia.^[3] Adapun berdasarkan Lampiran Kepmenaker 349/2019, jabatan-jabatan yang dilarang diduduki TKA adalah:

1. Direktur Personalia (Personnel Director);
2. Manajer Hubungan Industrial (Industrial Relation Manager);
3. Manajer Personalia (Human Resource Manager);
4. Supervisor Pengembangan Personalia (Personnel Development Supervisor);
5. Supervisor Perekrutan Personalia (Personnel Recruitment Supervisor);
6. Supervisor Penempatan Personalia (Personnel Placement Supervisor);
7. Supervisor Pembinaan Karir Pegawai (Employee Career Development Supervisor);
8. Penata Usaha Personalia (Personnel Declare Administrator);
9. Ahli Pengembangan Personalia dan Karir (Personnel and Careers Specialist);
10. Spesialis Personalia (Personnel Specialist);
11. Penasehat Karir (Career Advisor);
12. Penasehat Tenaga Kerja (Job Advisor);
13. Pembimbing dan Konseling Jabatan (Job Advisor and Counseling);
14. Perantara Tenaga Kerja (Employee Mediator);
15. Pengadministrasi Pelatihan Pegawai (Job Training Administrator);
16. Pewawancara Pegawai (Job Interviewer);
17. Analis Jabatan (Job Analyst);
18. Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai (Occupational Safety Specialist).

Menurut hemat kami, Anda harus melihat lebih rinci pada ketentuan-ketentuan terkait bidang atau industri yang dijalankan perusahaan yang ingin menggunakan TKA. Artinya, Anda perlu memastikan apakah dalam ketentuan perusahaan terkait, jabatan atau pekerjaan yang akan diduduki oleh TKA tersebut memang dapat diberikan kepada TKA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Izin Tinggal Tetap Bagi Tenaga Kerja Asing

Selanjutnya, berkaitan dengan TKA di Indonesia, penting untuk diketahui perizinannya, salah satunya KITAP. Apa itu KITAP? Pada dasarnya, Izin Tinggal Tetap (“ITAP”) adalah izin yang diberikan kepada orang asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia. ^[4]  Sedangkan yang dimaksud dengan KITAP adalah Kartu Izin Tinggal Tetap.

Kemudian, ITAP dapat diberikan kepada:[5]

1. orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan rumah kedua;
2. keluarga karena perkawinan campuran;
3. suami, istri, dan/atau anak dari orang asing pemegang ITAP; dan
4. orang asing eks Warga Negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda republik indonesia.

ITAP bagi orang asing yang bekerja sebagaimana dimaksud di atas diberikan melalui alih status.[6] ITAP bagi orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas (“ITAS”) yang bekerja (pemohon) dapat diberikan setelah pemohon tinggal menetap selama 3 tahun berturut-turut dan menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia.[7]

Lantas, bagaimana cara mendapatkan KITAP/ITAP? Berikut ulasannya.

Cara Mengurus Izin Tinggal Tetap

Cara mendapatkan KITAP/ITAP dapat kami rangkum sebagai berikut:

1. Permohonan ITAP diajukan oleh orang asing atau penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang bersangkutan.[8]
2. Permohonan ITAP diajukan dengan mengisi data dan melampirkan persyaratan:^[9]
   1. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
   2. Bukti penjaminan dari Penjamin atau Jaminan Keimigrasian;
   3. Pernyataan Integrasi; dan
   4. Dokumen lain untuk menerangkan maksud/tujuan atau status orang asing.
3. Kemudian, Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk memeriksa kelengkapan permohonan tersebut.[10]
4. Dalam hal pemeriksaan kelengkapan permohonan telah terpenuhi dan telah dilakukan pengambilan foto, Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 4 hari kerja menerbitkan ITAP.^[11]

Sebagaimana telah kami uraikan, ITAP bagi orang asing yang bekerja diberikan melalui alih status. Permenkumham 22/2023 mengatur bahwa permohonan alih status ITAS menjadi ITAP diajukan oleh orang asing (dalam hal ini TKA), penjamin, atau penanggung jawab melalui aplikasi kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan melampirkan:[12]

1. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
2. Pernyataan Integrasi kecuali bagi anak yang berusia di bawah 18 tahun dan belum kawin;
3. ITAS orang asing yang bersangkutan;
4. Bukti penjaminan dari penjamin dalam hal memiliki penjamin;
5. Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga penjamin atau penanggung jawab dalam hal memiliki penjamin atau penanggung jawab; dan
6. ITAP suami, istri, ayah, ibu, atau anak, dalam hal bergabung dengan suami, istri, ayah, ibu, atau anak pemegang ITAP.

Selain persyaratan di atas, TKA juga harus memperhatikan pertimbangan kelengkapan persyaratan dan penyampaian pembaharuan komitmen sesuai ketentuan saat pemberian ITAS melalui Visa Tinggal Terbatas atau pemberian ITAP, antara lain:^[13]

1. bukti keabsahan perusahaan;
2. bukti keabsahan perizinan ketenagakerjaan;
3. bukti keabsahan kegiatan rohaniwan;
4. bukti rekening terbaru;
5. perubahan akta perusahaan;
6. pajak bumi bangunan terbaru;
7. laporan keuangan terbaru;
8. pajak perusahaan terbaru;
9. bukti pendapatan terbaru;
10. surat obligasi terbaru;
11. kepemilikan saham terbaru; atau
12. bukti lain yang menguatkan maksud atau tujuan tinggal Wilayah Indonesia.

Kemudian, penting untuk diketahui bahwa ITAS tidak dapat dialihstatuskan menjadi ITAP, jika ketentuan pemenuhan komitmen yang dipersyaratkan saat pengajuan Izin Tinggal Terbatas pertama kali yang berasal dari Visa Tinggal Terbatas, alih status, atau peralihan belum dilaksanakan.^[14] Selain itu, alih status ITAS menjadi ITAP bagi orang asing sebagai pekerja diberikan dengan ketentuan orang asing yang bersangkutan telah berada di Wilayah Indonesia paling singkat 3 tahun berturut-turut sejak tanggal diberikannya ITAS.^[15]

Lalu, karena Anda berdomisili di Bali, bagaimana cara mendapatkan KITAP di Bali? Sebagaimana telah kami jelaskan, permohonan KITAP/ITAP diajukan oleh orang asing kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sesuai dengan tempat tinggal orang asing yang bersangkutan. Maka, Anda dapat mengajukan permohonan KITAP/ITAP ke Kantor Imigrasi Denpasar, dan melakukan Pendaftaran Layanan WNA.

Kesimpulannya, ITAP dapat diberikan kepada orang asing pemegang ITAS sebagai pekerja, jika orang asing telah memenuhi syarat kelengkapan dokumen dan ketentuan pemenuhan komitmen, telah tinggal menetap selama 3 tahun berturut-turut di Indonesia dan telah menandatangani Pernyataan Integrasi. Selain itu, jabatan atau pekerjaan yang akan diduduki oleh TKA tidak boleh melanggar ketentuan dalam Kepmenaker 349/2019 mengenai jabatan-jabatan yang dilarang diduduki oleh TKA. 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang  Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
5. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 349 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang dilarang diduduki oleh Tenaga Kerja Asing;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.

Referensi:

Pendaftaran Layanan WNA, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, diakses pada 20 Oktober 2023, pukul 14.40 WIB.