Rabu, 06 Juni 2012
Dibaca: 61704
Pertanyaan :
Jabatan-jabatan yang Dapat Dijabat oleh Orang Asing
Dear rekan, saya mau tanya, apakah ada peraturan Menteri yang menerangkan jabatan apa saja bagi tenaga kerja asing untuk mendapatkan KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap) di Indonesia? Kalau ada, mohon diberitahukan ke milis.  
Jawaban :

Sebelumnya, perlu kami luruskan bahwa Hukumonline tidak memiliki milis (mailing list), setidaknya sampai saat ini. Jika ada milis yang mengatasnamakan Hukumonline atau Klinik Hukumonline, hal itu di luar tanggung jawab kami.

 
Sesuai ketentuan Pasal 42 (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”), tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
 

Untuk bisa mendapatkan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), berarti Tenaga Kerja Asing (TKA) tersebut juga harus berada pada jabatan-jabatan yang memang diperbolehkan atau tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

 

Pasal 46 ayat (1) UUK menentukan bahwa tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu. Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asinglebih spesifik lagi menyebutkan jabatan-jabatan apa saja yang dilarang untuk diduduki oleh TKA di Indonesia, antara lain:

 

(1).      Direktur Personalia (Personnel Director);

(2).      Manajer Hubungan Industrial (Industrial Relation Manager);

(3).      Manajer Personalia (Human Resource Manager);

(4).      Supervisor Pengembangan Personalia (Personnel Development Supervisor);

(5).      Supervisor Perekrutan Personalia (Personnel Recruitment Supervisor);

(6).      Supervisor Penempatan Personalia (Personnel Placement Supervisor);

(7).      Supervisor Pembinaan Karir Pegawai (Emlployee Career Development Supervisor);

(8).      Penata Usaha Personalia (Personnel Declare Administrator);

(9).      Kepala Eksekutif Kantor (Chief Executive Officer);

(10).   Ahli Pengembangan Personalia dan Karir (Personnel and Careers Specialist);

(11).   Spesialis Personalia (Personnel Specialist);

(12).   Penasehat Karir (Career Advisor);

(13).   Penasehat Tenaga Kerja (Job Advisor);

(14).   Pembimbing dan Konseling Jabatan (Job Advisor and Counseling);

(15).   Perantara Tenaga Kerja (Employee Mediator);

(16).   Pengadministrasi Pelatihan Pegawai (Job Training Administrator);

(17).   Pewawancara Pegawai (Job Interviewer);

(18).   Analis Jabatan (Job Analyst);

(19).   Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai (Occupational Safety Specialist).

 

Selanjutnya, menurut Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) mengenai perolehan KITAP, harus mendapatkan visa izin tinggal terbatas terlebih dahulu untuk kemudian ditingkatkan menjadi visa izin tinggal tetap. Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU Keimigrasian, Izin Tinggal tetap akan diberikan kepada Tenaga Kerja Asing setelah tinggal menetap 3 tahun berturut-turut dan menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia. Untuk permohonan pengajuan alih status dari Izin Tinggal Tetap (ITAS) menjadi Izin Tinggal Tetap (ITAP) diatur lebih jauh dalam Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-310,IZ.01.01.10 tahun 1995 tentang Tata Cara Alih Status Izin Keimigrasian.

 

Jadi, menjawab pertanyaan Anda, ada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing yang mengatur jabatan apa saja yang dilarang diduduki oleh tenaga kerja asing. Selain dari jabatan yang dilarang tersebut, berarti dibolehkan untuk dijabat oleh orang asing sepanjang belum ada ketentuan lain yang melarangnya. Dan dalam hal tenaga kerja asing tersebut telah memiliki izin tinggal terbatas (KITAS), dapat dialihkan statusnya menjadi KITAP ketika telah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.    Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

3.    Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing;

4.    Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-310,IZ.01.01.10 tahun 1995 tentang Tata Cara Alih Status Izin Keimigrasian.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Ilman Hadi, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.