Rabu, 06 Juni 2012
Dibaca: 62538
Pertanyaan :
Sudah Lama Bekerja Tapi Gaji Setara Karyawan Baru
Saya adalah seorang pekerja pabrik di Kabupaten Bekasi. Pabrik saya menetapkan bahwa UMK yang digunakan adalah UMK sektor 1 yaitu sebesar Rp 1.849.000. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah ketentuan UMK tersebut berlaku untuk semua karyawam baik yang baru maupun yang sudah lama bekerja? Karena saat ini gaji pokok saya yang telah bekerja selama 10 tahun 3 bulan sama dengan gaji pokok karyawan yang baru masuk yaitu sesuai dengan UMK .  
Jawaban :

 

Sesuai ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”), pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Lebih jauh simak artikel Langkah Hukum Jika Upah di Bawah Standar Minimum.

 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum (“Permenaker 1/1999”) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP-226/MEN/2000, juga merupakan payung hukum bagi perlindungan upah pekerja/buruh serta bentuk dan upaya untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja.

 

Selain itu, ketentuan yang juga mengatur mengenai upah minimum dapat kita temui dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Tahapan Pelaksanaan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak ("Permenakertrans 17/2005").

 

Sebagaimana dijelaskan dalam artikel Penerapan Peninjauan Upah Bagi Pekerja yang Upahnya di Atas UMP, pemberian upah minimum hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 ayat (2) Permenaker No. 1 Tahun 1999 dan Pasal 4 ayat (3) Permenakertrans 17/2005. Sedangkan, bagi pekerja yang masa kerjanya 1 (satu) tahun atau lebih, pemerintah dalam Permenaker 1/ 1999 maupun Permenakertrans 17/2005 tersebut, memberikan ruang dan mekanisme peninjauan upah sebagai pembeda antara pekerja yang masanya kerja kurang dari 1 (satu) tahun dengan pekerja yang masa kerjanya lebih dari satu tahun.

 

Namun demikian, pemerintah tidak mengatur lebih lanjut mekanisme teknis pelaksanaan peninjauan upah tersebut dalam bentuk regulasi, melainkan diserahkan kepada kesepakatan antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha melalui mekanisme perundingan.

 

Hal ini sejalan dengan definisi upah itu sendiri dalam peraturan perundang-undangan dapat kita temui dalam Pasal 1 angka 30 UUK jo Pasal 1 huruf a PP No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah yakni:

 

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”

 

Dalam Pasal 92 ayat (1) UUK juga telah ditentukan bahwa pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Ditentukan pula bahwa secara berkala pengusaha melakukan peninjauan upah dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas (Pasal 92 ayat [2] UUK).

 

Dari ketentuan tersebut memang masa kerja menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun struktur dan skala upah. Namun, selain masa kerja, juga ada faktor lain yaitu golongan, jabatan, pendidikan dan kompetensi yang juga menjadi faktor penentu struktur dan skala upah. Sedangkan peninjauan upah dilakukan sesuai dengan harga kebutuhan hidup, prestasi kerja, perkembangan dan kemampuan perusahaan (penjelasan Pasal 92 ayat [2] UUK).

 

Dengan demikian, memang peraturan perundang-undangan tidak menentukan bahwa mutlak masa kerja akan menjadi penentu bahwa upah seorang pekerja akan lebih besar dari pekerja yang masa kerjanya lebih pendek. Mengingat masih ada beberapa faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam menentukan struktur dan skala upah yakni golongan, jabatan, pendidikan dan kompetensi.

 

Selain itu, merujuk pada definisi upah, upah ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, sehingga, upah juga dapat ditentukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan di antara pengusaha dan pekerja mengenai besarnya upah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada (misal: besarnya di bawah upah minimum).

 

Mengutip penjelasan dalam salah satu artikel jawaban Umar Kasim berjudul Struktur dan Skala Upah, berdasarkan azas kebebasan berkontrak (beginselen der contractsvrijheid) boleh saja dilakukan penyusunan struktur dan skala upah (dalam Peraturan Perusahaan/PP atau Perjanjian Kerja Bersama/PKB) tanpa mengacu pada peraturan perundang-undangan, sepanjang dilakukan sesuai dengan mekanisme pembuatan PP atau PKB yakni adanya saran dan masukan dari pekerja (dalam PP) atau disepakati di antara para pihak (dalam PKB) dan tetap mengindahkan syarat sahnya perjanjian.

 

Jadi, memang untuk pekerja yang sudah bekerja lebih lama seharusnya dilakukan peninjauan upah. Sehingga tidak disamakan dengan pekerja yang bekerja di bawah satu tahun atau baru masuk. Dalam hal ini, yang dapat kami sarankan adalah Anda dapat mengajukan kepada pihak perusahaan agar besarnya upah Anda ditinjau ulang dengan memperhatikan masa kerja, prestasi kerja dan kompetensi Anda yang tentunya sudah berkembang dibandingkan dengan kali pertama Anda bekerja.

 
Demikian jawaban dari kami, semoga membantu.
 
Dasar hukum:

1.    Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.    Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;

3.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-01/MEN/1999 jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP-226/MEN/2000 tentang Upah Minimum;

4.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-17/MEN/VIII/ 2005 tentang Komponen dan Tahapan Pelaksanaan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.