hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Kamis, 21 Juni 2012
Pertanyaan:
Korupsi dan Asas Non-Retroaktif
Saya ingin bertanya tentang pemberlakuan hukum secara surut (retroaktif). Apakah dalam memutuskan suatu perkara korupsi hakim boleh memberlakukan hukum secara retroaktif? Seandainya hakim memberlakukan hukum retroaktif, apa implikasinya terhadap putusan tersebut, apakah bisa dikatakan batal demi hukum? Apakah pihak kejaksaan boleh melakukan eksekusi terhadap suatu putusan yang berdasarkan hukum berlaku surut?  
uray wirya
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4fbded50bf741/lt4fcc5e79a314b.jpg

Berdasarkan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

 

Pemberlakuan hukum secara surut (retroaktif) merupakan penyimpangan dari prinsip utama hukum pidana (legalitas) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”):

 

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

 

Pengecualian atas asas retroaktif menurut Prof. Jimly Asshidiqie hanya dapat diberlakukan pada kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam Penjelasan Pasal 104 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kejahatan terhadap kemanusiaan disebut dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat seperti pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic diserimination). Sedangkan korupsi tidak termasuk di dalamnya.

 

Meskipun, hingga saat ini masih ada perdebatan mengenai hal ini, apakah korupsi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat atau tidak.

 

Pendapat lain pernah dikemukakan oleh Dr. Indriyanto Seno Adji, salah satu tim pakar yang menggodok perubahan UU No. 31 tahun 1999 yang berpendapat bahwa sesuai Doktrin International Covenant Economic and Social Right, tindak pidana korupsi itu dapat dimasukkan dalam kriteria pelanggaran HAM berat. Lebih jauh simak artikel Korupsi Merupakan Pelanggaran HAM Berat dan Korupsi Diarahkan Menjadi Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.

 

Mengenai penyimpangan atau pengecualian dari asas larangan berlaku surut ini, E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (hal. 71) mengatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP tidaklah berlaku mutlak. Pengecualian atau penyimpangan dari ketentuan tersebut dapat dibuat oleh pembuat undang-undang dengan peraturan yang sederajat. KUHP (Wetboek van Starfrecht) disetarakan dengan “undang-undang” sehingga pengecualian atau penyimpangan asas retroaktif bisa dilakukan dengan menerbitkan undang-undang.

 

Jadi, sepanjang UU pemberantasan korupsi yang saat ini berlaku (UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi“UU Pemberantasan Tipikor”) tidak mengatur atau memberikan peluang diberlakukannya asas retroaktif, maka pemberlakuan surut hukum untuk tindak pidana korupsi belum dapat dilakukan.

 

Dalam hal hakim menerapkan asas retroaktif dalam perkara korupsi, dapat dikatakan hakim salah menerapkan hukum, sehingga dapat ditempuh upaya hukum kasasi (Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana“KUHAP”).

 

Jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan harus melaksanakan isi putusan Hakim tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sepanjang putusan tersebut belum dibatalkan (Pasal 1 angka 6KUHAP jo. Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).

 

Jadi, sampai saat ini, pemberlakuan asas retroaktif belum dimungkinkan oleh UU Pemberantasan Tipikor. Sehingga, hakim tidak seharusnya memberlakukan surut hukum untuk perkara korupsi kecuali ada peraturan (undang-undang) yang memungkinkannya.

 

Dasar hukum :

1.    Undang-Undang Dasar 1945;

2.    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht Staatsblad Nomor 732 Tahun 1915);

3.    Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

4.    Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

5.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

6.    Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b46e0113e026.jpg

6393 hits
Di: Hukum Pidana
sumber dari: Bung Pokrol
Share:

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Bung Pokrol

Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.

MITRA KLINIK
INDOLaw

INDOLaw Legal Training Center merupakan salah satu lembaga pelatihan hukum terlengkap dan berkualitas, baik pada forum-forum seminar, diskusi, workshop atau pelatihan hukum, maupun in house training untuk suatu topik tertentu. Website: www.indolawcenter.com.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

LBH Mawar Saron adalah lembaga non profit yang mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara hukum, tanpa memungut bayaran (prodeo dan probono) tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya. Website: http://www.lbhmawarsaron.or.id

PAHAM Indonesia

 Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) adalah lembaga advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didirikan dengan tujuan memberikan dukungan dan pembelaan Hukum/HAM terhadap warga masyarakat yang lemah dan miskin. Website: http://pahamindonesia.org/

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

Indonesia Cyber Law Community (ICLC) adalah sebuah sebuah komunitas cyber law dalam media virtual yang memberikan layanan kepada masyarakat di bidang konsultasi, advokasi, dan sosialisasi di bidang hukum cyber. ICLC dibentuk oleh beberapa praktisi hukum cyber dari pemerintah dan non-pemerintah (swasta) pada 2011 dengan tujuan turut mencerdaskan masyarakat di bidang hukum cyber dan menjadi jembatan pengetahuan setiap orang atau badan hukum untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam tatanan dunia cyber. Website: www.cyberlawindonesia.net. E-mail: informasi[at]cyberlawindonesia[dot]net.

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Wadah informal para advokat alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya secara berkualitas dengan cara saling bertukar pengalaman dan pengetahuan satu sama lain. Situs web: www.advokat-ui.org

Adisuryo Prasetio & Co

Adisuryo Prasetio & Co adalah kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang korporasi litigasi dan non-litigasi. Website: http://www.adisuryo.com

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Praktisi hukum, penulis buku-buku hukum praktis populer.