Berdasarkan Pasal 1 angka 21 jo Pasal 116 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”), perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan atau hasil musyawarah antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Lebih jauh simak artikel Perundingan PKB.
Disebutkan dengan jelas dalam Pasal 118 UUK bahwa dalam 1 (satu) perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) perjanjian kerja bersama yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan.
Apabila suatu perusahaan memiliki cabang, maka ketentuan mengenai Perjanjian Kerja Bersama merujuk pada Pasal 13 Permenakertrans No. PER.16/MEN/XI/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (“Kepmenakertrans 16/2011”):
|
Pasal 13
(1) Dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) PKB yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan. (2) Dalam hal perusahaan yang bersangkutan memiliki cabang, dibuat PKB induk yang berlaku di semua cabang perusahaan serta dapat dibuat PKB turunan yang berlaku di masing-masing cabang perusahaan. (3) PKB induk memuat ketentuan-ketentuan yang berlaku umum di seluruh cabang perusahaan dan PKB turunan memuat pelaksanaan PKB induk yang disesuaikan dengan kondisi cabang perusahaan masing-masing. (4) Dalam hal PKB induk telah berlaku di perusahaan namun dikehendaki adanya PKB turunan di cabang perusahaan, maka selama PKB turunan belum disepakati tetap berlaku PKB induk |
Setelah Perjanjian Kerja Bersama dibuat, perjanjian tersebut didaftarkan kepada Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan (Pasal 27 ayat [1] Kepmenakertrans 16/2011). Bila perusahaan ada pada lebih dari 1 provinsi seperti yang Saudara tanyakan, maka berdasarkan Pasal 28 ayat (1) huruf c Kepmenakertrans 16/2011, perjanjian Kerja Bersama tersebut didaftarkan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Jadi, sesuai uraian di atas, bila suatu perusahaan memiliki pabrik di dua lokasi dalam provinsi yang berbeda (memiliki cabang), hanya perlu dibuat satu Perjanjian Kerja Bersama induk, dan untuk cabang dari perusahaan tersebut yang berada di provinsi lain dapat dibuat Perjanjian Kerja Bersama turunan untuk mengakomodasi perbedaan yang ada, disesuaikan dengan kondisi cabang perusahaan masing-masing.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.
Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.
