Kamis, 20 April 2017
Dibaca: 18432
Pertanyaan :
Jika Advokat Tidak Membayar Upah Karyawannya
Saya adalah salah satu karyawan di kantor advokat terkenal di Jakarta Selatan. Saya sudah 5 (lima) bulan bekerja di kantor tersebut, tapi gaji saya belum juga dibayarkan oleh kantor. Selama ini saya hanya diberi uang makan sebesar Rp25 ribu per hari. Kantor advokat tersebut tidak profesional dalam urusan sehari-hari. Saya selama ini tidak mendapatkan hak saya sebagaimana mestinya seperti: kontrak kerja, imbalan atas jasa, jadwal kerja, dan jamsostek. Saya sudah mengundurkan diri dari kantor tersebut. Tapi sampai sekarang gaji saya belum juga dibayarkan. Yang saya ingin tanyakan kepada Bapak/Ibu adalah: Bagaimana cara melaporkan advokat tersebut? Pasal berapa yang dapat menjadi dasar saya untuk melaporkan advokat tersebut?
Jawaban :

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul yang sama yang dibuat oleh Ilman Hadi, S.H. dan pernah dipublikasikan pada Jumat, 15 Juni 2012.

 

Intisari:

 

 

Tindakan advokat sebagai pemberi kerja (pengusaha) yang menahan upah/gaji pekerja merupakan pelanggaran atas Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“PP Pengupahan”).

 

Apabila kantor advokat tempat Anda bekerja tidak memberikan upah atau terlambat membayar upah Anda, maka perusahaan tersebut dapat dikenakan denda. Pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar upah kepada Anda.

 

Anda dapat melakukan musyawarah dengan perusahaan tempat Anda bekerja. Jika musyawarah gagal, Anda dapat melakukan mediasi. Jika mediasi juga tidak memberikan hasil, Anda dapat melakukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Perjanjian Kerja

Anda menyebutkan bahwa Anda tidak memperoleh hak atas kontrak/perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.[1] Mengenai kontrak atau perjanjian kerja, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) menentukan:

 

Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.  

 

Khusus untuk Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) harus dibuat secara tertulis. Jika tidak tertulis, maka dinyatakan sebagai Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”) atau pekerja tersebut dipekerjakan secara permanen/tetap.[2]

 

Sedangkan dalam hal Anda memang pekerja tetap/permanen, ini berarti Anda melakukan pekerjaan berdasarkan PKWTT. Jika PKWTT dibuat secara lisan, pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan.[3]

 

Dengan demikian, jika Anda pekerja kontrak, maka Anda seharusnya memperoleh perjanjian kerja tertulis. Jika tidak, maka status Anda adalah sebagai pekerja dengan PKWTT (pekerja tetap). Sedangkan jika memang Anda adalah pekerja tetap, maka seharusnya setidaknya Anda mendapatkan surat pengangkatan.

 

Waktu Kerja

Terkait dengan waktu kerja, mengutip artikel Karena Advokat Juga Manusia, disebutkan bahwa pada sebagian besar advokat di Indonesia, senior ataupun junior memang melekat stigma bekerja tak kenal waktu. Pantang pulang sebelum pekerjaan rampung.

 

Sedangkan ketentuan waktu kerja (jam kerja) di suatu perusahaan, secara umum adalah dengan 2 (dua) pola, yakni:[4]

a.    pola 6:1, atau 6 (enam) hari kerja dan 1 (satu) hari istirahat mingguan, dengan ketentuan maksimum 7 (tujuh) jam per-hari dan 40 jam per-minggu.

b.    pola 5:2, atau 5 (lima) hari kerja dan 2 (dua) hari istirahat mingguan, dengan ketentuan maksimum 8 (delapan) jam per-hari dan 40 jam per-minggu.

 

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana diatur di atas wajib membayar upah kerja lembur.[5]

 

Meskipun, ketentuan waktu kerja ini tidak bisa diterapkan untuk semua jenis pekerjaan. Lebih jauh simak artikel Waktu Kerja di Perusahaan Penerbangan dan Waktu Kerja Wartawan.

 

Ketentuan Upah

Upah atau gaji adalah hak setiap pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya sebagai imbalan atas pekerjaan yang dia lakukan.[6] Jadi, setiap pekerja yang bekerja berhak atas upah.

 

Perselisihan hak atas gaji termasuk sengketa hubungan industrial berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”), maka perselisihan tersebut diselesaikan berdasarkan ketentuan UU PPHI.

 

Langkah Hukum yang Dapat Dilakukan

Pertama-tama, perselisihan hubungan industrial harus dimusyawarahkan terlebih dahulu antara pengusaha dan pekerja paling lama 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan.[7]

 

Bila musyawarah gagal, perselisihan tersebut kemudian dicatatkan ke instansi ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan.[8] Untuk perselisihan hak, yang dapat dilakukan adalah melakukan mediasi. Mediasi Hubungan Industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.[9]

 

Apabila mediasi berhasil, maka hasil kesepakatan dituangkan dalam suatu Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator serta didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.[10] Jika tidak terdapat titik temu, maka Mediator menuangkan hasil perundingan dalam suatu anjuran tertulis[11] dan apabila salah satu pihak menolak anjuran tersebut, maka salah satu pihak dapat melakukan gugatan perselisihan pada Pengadilan Hubungan Industrial.[12]

 

Jalur Pengadilan Hubungan Industrial adalah jalur yang ditempuh oleh pekerja/pengusaha melalui mekanisme gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial yang mewilayahi tempat kerja Anda dengan dasar gugatan Perselisihan Hak berupa upah pekerja yang tidak dibayarkan oleh perusahaan.[13]

 

Jika Pengusaha Menahan Gaji Karyawannya

Tindakan advokat sebagai pemberi kerja yang menahan upah/gaji pekerja merupakan pelanggaran atas Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“PP Pengupahan”).

 

Apabila kantor advokat tempat Anda bekerja tidak memberikan upah atau terlambat membayar upah Anda, maka perusahaan tersebut dapat dikenakan denda.[14]

 

Lebih lanjut, Pengusaha yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar upah dikenai denda, dengan ketentuan:[15]

a.    mulai dari hari ke-4 sampai hari ke-8 terhitung tanggal seharusnya Upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan dari Upah yang seharusnya dibayarkan;

b.    sesudah hari ke-8, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari Upah yang seharusnya dibayarkan; dan

c.    sesudah sebulan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah.

 

Pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar Upah kepada Pekerja/Buruh.[16]

 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Mengenai kepesertaan karyawan dalam BPJS Ketenagakerjaan, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“UU BPJS”) mengatur sebagai berikut:

 

Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.

 

Adapun sanksi jika perusahaan selain penyelenggara negara tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS adalah sanksi administratif.[17]

 

Sanksi administratif itu dapat berupa:[18]

a.    teguran tertulis -> dilakukan oleh BPJS.

b.    denda; dan/atau -> dilakukan oleh BPJS.

c.    tidak mendapat pelayanan publik tertentu -> dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.    Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

3.    Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;

5.    Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

 

 



[1] Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) dan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“PP Pengupahan”)

[2] Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan

[3] Pasal 63 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[4] Pasal 77 ayat (2) UU Ketenagakerjaan

[5] Pasal 78 ayat (2) UU Ketenagakerjaan

[6] Pasal 1 angka 30 UU Ketenagakerjaan

[7] Pasal 3 UU PPHI

[8] Pasal 4 ayat (1) UU PPHI

[9] Pasal 1 angka 11 UU PPHI

[10] Pasal 13 ayat (1) UU PPHI

[11] Pasal 13 ayat (2) huruf a UU PPHI

[12] Pasal 14 ayat (1) UU PPHI

[13] Pasal 5 UU PPHI

[14] Pasal 95 ayat (2) UU Ketenagakerjaan

[15] Pasal 55 ayat (1) PP 78/2015

[16] Pasal 55 ayat (2) PP 78/2015

[18]  Pasal 17 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU BPJS dan Pasal 5 ayat (2) PP 86/2013

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).