Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (“UU PKDRT”) yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam ketentuan tersebut hanya menyebutkan “setiap perbuatan” dan tidak mensyaratkan harus dilakukan sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar.
Perbuatan suami yang menyundut rokok pada istrinya dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik. Pasal 6 UU PKDRT menyebutkan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Perbuatan semacam itu oleh suami kepada istri berdasarkan Pasal 44 ayat (1) jo. ayat (4) UU PKDRT diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000.
Namun, dalam hal ini perlu diperhatikan pula penyebab KDRT dari sudut pandang si suami. Akibat perbuatan istrinya, si suami kehilangan martabat di depan mitra bisnis yang dapat berakibat pada reputasi dan ekonomi keluarga. Perbuatan si istri pun bisa dikategorikan sebagai kekerasan psikis. Pasal 7 UU PKDRT menyebutkan bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Berdasarkan Pasal 45 UU PKDRT, kekerasan psikis yang dilakukan si istri bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000.
Berdasarkan Pasal 51 dan Pasal 52 UU PKDRT, tindak pidana kekerasan fisik serta tindak pidana kekerasan psikis yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, keduanya adalah delik aduan.Artinya, tindak pidana tersebut hanya akan diproses secara hukum apabila ada pengaduan kepada pihak kepolisian saja.
Dalam hal ini, kami lebih menyarankan agar permasalahan antara suami-istri semacam ini diselesaikan terlebih dahulu secara kekeluargaantanpa harus diproses secara hukum.
Sebagai tambahan informasi, Saudara dapat membaca artikel Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Ingin Cerai Karena Suami Suka Menghina.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.
Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.
