Rabu, 27 Juni 2012
Dibaca: 3889
Pertanyaan :
Alasan-alasan Penghentian Perlindungan Saksi
Bagaimana prosedur/mekanisme/tahapan penghentian pemberian perlindungan terhadap korban dan/atau saksi pelanggaran hak asasi manusia yang berat? Disertai dasar hukumnya ya.  
Jawaban :

Sesuai ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa perlindungan atas keamanan saksi dan atau korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan:

 

A.    Saksi dan atau korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;

B.    Atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap saksi dan atau korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan;

C.    Saksi dan atau korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian;

D.   Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (“LPSK”) berpendapat bahwa saksi dan atau korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan;

E.    Penghentian perlindungan keamanan seorang saksi dan atau korban harus dilakukan secara tertulis.

 

Terhadap ketentuan hal tersebut, LPSK akan memutuskan penghentian perlindungan terhadap saksi dan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan tindak pidana lain sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan dalam rapat paripurna LPSK dan memberitahukan keputusan tersebut kepada terlindung LPSK serta pihak terkait.

 

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.