Senin, 23 Juli 2012
Dibaca: 24589
Pertanyaan :
Masa Daluarsa Penagihan Piutang
Apakah sebuah piutang mempunyai masa daluarsa untuk ditagihkan menurut hukum?
Jawaban :

Menurut Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk.

 

Namun demikian, terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan penangguhan daluwarsa, yaitu sebagai berikut:

1. Daluwarsa berlaku terhadap siapa saja, kecuali terhadap mereka yang dikecualikan oleh undang-undang (Pasal 1986 KUH Perdata).

 

2. Daluwarsa tidak dapat mulai berlaku atau berlangsung terhadap anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang ada di bawah pengampuan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang (Pasal 1987 KUH Perdata).

 

3. Daluwarsa tidak dapat terjadi di antara suami istri (Pasal 1988 KUH Perdata).

 

4. Daluwarsa tidak berlaku terhadap seorang istri selama ia berada dalam status perkawinan (Pasal 1989 KUH Perdata):

·         bila tuntutan istri tidak dapat diteruskan, kecuali setelah ia memilih akan menerima persatuan atau akan melepaskannya;

·         bila suami, karena menjual barang milik pribadi istri tanpa persetujuannya, harus menanggung penjualan itu, dan tuntutan istri harus ditujukan kepada suami.

 

5.Daluwarsa tidak berjalan:

  • terhadap piutang yang bersyarat, selama syarat ini tidak dipenuhi (Pasal 1990 ayat [1] KUHPerdata);
  • dalam hal suatu perkara untuk menanggung suatu penjualan, selama belum ada putusan untuk menyerahkan barang yang bersangkutan kepada orang lain (Pasal 1990 ayat [2] KUHPerdata);
  • terhadap suatu piutang yang baru dapat ditagih pada hari yang telah ditentukan, selama hari itu belum tiba (Pasal 1990 ayat [3] KUHPerdata);
  • terhadap seorang ahli waris yang telah menerima suatu warisan dengan hak istimewa untuk membuat pendaftaran harta peninggalan, tidak dapat dikenakan daluwarsa mengenai piutang-piutangnya terhadap harta peninggalan (Pasal 1991 ayat [1] KUH Perdata);
 

6.Daluwarsa berlaku terhadap suatu warisan yang tak terurus, meskipun tidak ada pengampu warisan itu (Pasal 1991 ayat [2] KUH Perdata);

 

7.Daluwarsa itu berlaku selama ahli waris masih mengadakan perundingan mengenai warisannya (Pasal 1992 KUH Perdata).

 

Semoga penjelasan kami dapat menjawab pertanyaan Saudara.

 

Dasar hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23).


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.