Pro
Pusat Data
Koleksi terlengkap dan terkini berisi peraturan putusan pengadilan preseden serta non-preseden
Solusi
Wawasan Hukum
Klinik
Tanya jawab tentang berbagai persoalan hukum, mulai dari hukum pidana hingga perdata, gratis!
Berita
Informasi terkini tentang perkembangan hukum di Tanah Air, yang disajikan oleh jurnalis Hukumonline
Jurnal
Koleksi puluhan ribu artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk berbagai penelitian hukum Anda
Event
Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini
Klinik
Berita
Login
Pro
Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium.
Solusi
Solusi kebutuhan dan permasalahan hukum Anda melalui pemanfaatan teknologi.
Wawasan Hukum
Layanan edukasi dan informasi hukum tepercaya sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia.
Catalog Product
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami
Saya pernah ikut diklat di kampus dan itu cukup mengagetkan saya sendiri dikarenakan, diklat tersebut ada acara bentak-bentak, maki-maki, bahkan ada juga yang main tangan (memukul). Pertanyaannya, apakah hal tersebut bisa dipidanakan? Alasan mereka sih melakukan hal tersebut untuk melatih mental kita mahasiswa.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Pendidikan dan Latihan (Diklat) yang Anda sebutkan di atas pada hakikatnya merupakan kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru. Kegiatan ini merujuk pada buku “Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru” (selanjutnya ditulis “Panduan Umum”) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Ditjen Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional pada 2003. Panduan Umum ini merujuk pada produk-produk hukum yaitu:
- Keputusan Menteri P dan K Tahun 1979 No. 0125/U/1979 tentang Penertiban Acara/Upacara Penerimaan Siswa dan Mahasiswa Baru dalam Rangka Pengenalan Program Studi dan Program Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi; dan
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 38/DIKTI/Kep/2000 tentang Pengaturan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi.
Panduan Umum ini disusun dengan maksud mempercepat proses pembimbingan mahasiswa baru agar dapat beradaptasi dengan kehidupan akademik dan non-akademik di perguruan tinggi dengan semangat percepatan adaptasi tanpa kekerasan.
Dalam Panduan Umum tersebut juga dijelaskan bahwa penyampaian materi-materi terkait Pengenalan Kehidupan Kampus dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- Ceramah
- Pemutaran video/film
- Praktik
- Pameran
- Kunjungan
- Buku-buku
- Diskusi
- Analisis
- Visualisasi materi
- Dsb.
Dari cara-cara tersebut terlihat bahwa seharusnya tidak terjadi kekerasan dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus.
Dari yang pengalaman yang Anda ceritakan, dalam acara tersebut terjadi bentakan, makian, serta pemukulan. Sayangnya, Anda tidak menjelaskan lebih detail mengenai isi dari makian atau bentakan tersebut. Secara umum, menurut kami, bentakan dan makian serta pemukulan tersebut berpotensi terjadinya dugaan tindak pidana atau delik-delik sebagai berikut:
1. Perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP),
2. Penghinaan (Pasal 310 ayat [1] KHP), dan
3. Penganiayaan (Pasal 351 dan Pasal 352 KUHP).
Mengenai bentakan yang dialami oleh peserta plonco/ospek biasanya terbagi atas 3 (tiga) jenis, yaitu:
1. Perintah untuk melakukan sesuatu
2. Perintah untuk tidak melakukan sesuatu
3. Peringatan atas sesuatu.
Apabila perintah-perintah tersebut disampaikan dengan cara yang tidak disenangi oleh peserta, maka perintah tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan. Mengenai delik ini diatur dalam Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), Bab XVIII tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang yang rumusannya berbunyi:
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama atau tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;
Ke-1: barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain.
Ke-2: barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
(2) Dalam hal diterangkan ke-2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.
Dalam Pasal 335 KUHP ini, terdapat dua unsur yang merupakan kunci untuk pembuktian delik ini, yaitu unsur “memakai kekerasan” atau “ancaman kekerasan”. Apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka dapat dikategorikan sebagai delik perbuatan tidak menyenangkan.
Mahkamah Agung atas Pasal 335 KUHP ini berpendapat, bahwa kekerasan yang terjadi tidak harus merupakan paksaan fisik melainkan juga paksaan psikis. Jadi, apabila panitia Diklat (plonco/ospek) melakukan paksaan dalam memberikan perintah yang tidak anda senangi maka hal itu dapat dikategorikan sebagai delik perbuatan tidak menyenangkan. Untuk lebih jelasnya, sila buka artikel Perbuatan Tidak Menyenangkan.
Makian yang dilontarkan oleh panitia Diklat (plonco/ospek) terhadap peserta dapat dikategorikan sebagai penghinaan. Perbuatan penghinaan ini diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang berbunyi:
Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Dalam Pasal 310 KUHP ini terdapat unsur yang harus diperhatikan yakni unsur “sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal” dan unsur “maksud untuk diketahui umum”. Jika unsur-unsur ini terpenuhi maka dapat dikategorikan sebagai penghinaan.
Delik penghinaan ini merupakan delik aduan. Jadi, tuntutan hanya bisa dilakukan apabila ada aduan yang disampaikan kepada polisi. Informasi lebih lanjut sila simak artikel Penghinaan.
Pemukulan yang dilakukan panitia terhadap peserta merupakan delik penganiayaan. Delik penganiayaan ini diatur dalam Pasal 351 dan Pasal 352 KUHP. Sebelumnya, terlebih dahulu diklasifikasikan delik pemukulan (penganiayaan) yang terjadi apakah merupakan penganiayaan berat atau ringan.
Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi:
1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP yang berbunyi:
1. Selain daripada yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya bila kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya.
2. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.
Menurut R. Soesilo, tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 352 KUHP disebut ‘penganiayaan ringan’, dan masuk kategori ‘kejahatan ringan’. Perbuatan penganiayaan yang masuk kategori Pasal 352 KUHP adalah:
b. perbuatan yang tidak sampai membuat korban terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.
Soesilo memberi contoh penganiayaan ringan; A menempeleng B tiga kali. Meskipun B merasa sakit tetapi tidak menghalanginya untuk bekerja sehari-hari.
Penganiayaan ini merupakan delik biasa yang berarti perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban) atau laporan dari korban maupun saksi. Penjelasan selengkapnya simak Batasan Penganiayaan Ringan.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(Wetboek Van Strafrecht, Staatsblad1915 No. 732).
Butuh lebih banyak artikel?
