a.    telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain;

c.    sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;

d.    tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;

e.    terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau

Lebih jauh lagi dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b PP No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (PP 43/2011), nama Perseroan yang diajukan harus memenuhi persyaratanbelum dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau tidak sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain.

Meskipun dalam UUPT maupun PP 43/2011 tidak disebutkan secara jelas apakah nama PT yang telah dibubarkan dapat dipakai kembali atau tidak. Ketika suatu PT bubar atau tutup, demi hukum status badan hukum PT berakhir. Lebih jauh mengenai definisi PT tutup bisa Saudara simak dalam artikel Prosedur Penyelesaian Utang Piutang Jika Perusahaan Tutup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Aidir Amin Daud, DFM, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa nama PT yang telah dibubarkan dapat digunakan kembali oleh pihak yang ingin menggunakannya. Oleh karena itu, pembubaran PT wajib diberitahukan kepada pihak Ditjen AHU pada Kementerian Hukum dan HAM agar segera dihapus dari daftar nama PT (Pasal 152 ayat [5] UUPT).

Jadi, nama PT yang telah dibubarkan dapat digunakan kembali.

1.    Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.