hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Kamis, 02 Agustus 2012
Pertanyaan:
Perizinan Peternakan yang Dekat Daerah Permukiman
Kepada yang terhormat pengasuh rubrik hukumonline, Di daerah tempat tinggal saya di Kebumen ada beberapa pengusaha ayam pedaging yang menjalankan usahanya berjarak sangat dekat dengan permukiman warga dan tempat pendidikan (Sekolah Dasar). Tempat usaha peternakan ayam tersebut berada sekitar 50 meter dari permukiman. Yang menjadi permasalahan adalah bau tidak sedap yang ditimbulkan dari usaha peternakan tersebut sangat mengganggu masyarakat sekitar peternakan. Selain itu adalah banyaknya lalat yang timbul hingga masuk ke rumah-rumah penduduk sekitar yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan warga sekitar. Pertanyaan : 1) Apakah ada aturan khusus tentang izin usaha peternakan khususnya di daerah dekat permukiman? 2) Upaya hukum yang bisa ditempuh dan kemanakah kami harus komplain, mengingat sebelumnya sudah melaporkan kepada RT dan Lurah setempat, beberapa waktu lalu pernah berhenti beroperasi, akan tetapi sekarang mulai beroperasi kembali. Terima kasih atas saran dan tanggapannya.  
Erlan b
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4fbded50bf741/lt4fcc5e79a314b.jpg

1.    Mengutip artikel Tata Cara Pembuatan Izin Gangguan (HO) dan Terganggu Asap Tukang Sate,  intinya setiap usaha harus memiliki Izin Gangguan.

 

Menurut Pasal 2 ayat (1) Permendagri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, Izin Gangguan diatur di dalam Peraturan Daerah, sehingga kewenangan menentukan peraturan Izin Gangguan ada pada daerah masing-masing.  Izin gangguan di Kabupaten Kebumen diatur dalam Perda Kabupaten Kebumen No. 4 Tahun 2006 tentang Izin Gangguan (“Perda 4/2006”).

 

Berdasarkan Pasal 2 Perda 4/2006, setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan atau memperluas tempat usaha yang kegiatannya dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati. Dalam penjelasan pasal 2 disebutkan bahwa peternakan termasuk sebagai tempat usaha yang wajib memperoleh izin gangguan.

 

Jika pelaku usaha telah memperoleh izin gangguan, izin gangguan tersebut berlaku selama usaha masih beroperasi dan setiap 3 tahun sekali dilakukan daftar ulang (Pasal 4 ayat [1] Perda 4/2006). Bagi setiap pemegang izin berkewajibanantara lain (Pasal 5 ayat [1] Perda 4/2006):

a.         memasang Piagam Tanda Izin Gangguan;

b.         memasang papan nama  tempat usaha;

c.         menyediakan alat pemadam kebakaran dan obat-obatan (PPPK);

d.        mencegah terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan;

e.     memelihara dan menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan dankeindahan dalam lingkungan tempat usaha; dan

f.         mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Izin gangguan yang telah diberikan dapat dicabut dengan diberikan surat peringatan sekali terlebih dahulu oleh Bupati apabila (Pasal 8 Perda 4/2006):

a.    pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);

b.    pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

c.    melakukan pencemaran yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

 

Pencabutan izin gangguan ini merupakan langkah represif pemerintah dalam menindaklanjuti kewajibannya sesuai Pasal 63 ayat (1) dan (2) UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, (“UU Peternakan”) untuk menjaga kesehatan lingkungan dengan menjamin higiene dan sanitasi juga merupakan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dengan cara pengawasan, inspeksi, dan audit terhadap tempat produksi, rumah pemotongan hewan, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, dan tempat penjualan atau penjajaan serta alat dan mesin produk hewan.

 

Selain ketentuan soal izin gangguan, berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU Peternakan, setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh nomor kontrol veteriner kepada pemerintah daerah provinsi. Diuraikan dalam penjelasan pasal tersebut:

 

“Yang dimaksud dengan “nomor kontrol veteriner (NKV)” adalah nomor registrasi unit usaha produk hewan sebagai bukti telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk hewan.

Bagi unit usaha produk hewan yang mengedarkan produk hewan segar di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia atau memasukkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau mengeluarkan ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki NKV.”

         

Jadi, selain harus memiliki izin gangguan, pemilik peternakan juga wajib memiliki NKV sesuai beberapa ketentuan di atas.

 

2.    Apabila usaha peternakan tersebut sudah memiliki HO, Saudara dapat mengajukan komplain kepada pejabat yang menerbitkan HO-nya (dalam hal ini adalah Bupati Kebumen) karena sangat mengganggu serta membahayakan kesehatan masyarakat.

 

Kemudian apabila belum memiliki HO, penduduk dapat melakukan pengaduan kepada pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil terkait pelanggaran izin gangguan (Pasal 9 Perda 4/2006). Saudara dapat pula mengadukan kepada Dinas Peternakan, Perikanan dan kelautan Kabupaten Kebumen karena dinas tersebut adalah yang bertanggung jawab terhadap pembinaan umum peternakan serta pemberian izin dan pembinaan teknis peternakan (Pasal 3 Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen).

 

Selain itu, upaya hukum lain yang dapat dilakukan apabila timbul masalah kesehatan dengan adanya peternakan tersebut adalah melalui gugatan perdata ke pengadilan negeri sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap pelaku usaha peternakan tersebut:

 

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

 

Jadi, setiap usaha harus memiliki Izin gangguan (HO) dan NKV khususnya untuk usaha peternakan. Usaha yang tidak memiliki HO tidak boleh beroperasi dan meskipun telah memiliki HO ketika menimbulkan kerugian dapat digugat secara perdata.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847;

2.    Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

3.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

4.    Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Gangguan.

5.    Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b46e0113e026.gif

16577 hits
Di: Hukum Perdata
sumber dari: Bung Pokrol
Share:

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Bung Pokrol

Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.

MITRA KLINIK
INDOLaw

INDOLaw Legal Training Center merupakan salah satu lembaga pelatihan hukum terlengkap dan berkualitas, baik pada forum-forum seminar, diskusi, workshop atau pelatihan hukum, maupun in house training untuk suatu topik tertentu. Website: www.indolawcenter.com.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

LBH Mawar Saron adalah lembaga non profit yang mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara hukum, tanpa memungut bayaran (prodeo dan probono) tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya. Website: http://www.lbhmawarsaron.or.id

PAHAM Indonesia

 Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) adalah lembaga advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didirikan dengan tujuan memberikan dukungan dan pembelaan Hukum/HAM terhadap warga masyarakat yang lemah dan miskin. Website: http://pahamindonesia.org/

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

Indonesia Cyber Law Community (ICLC) adalah sebuah sebuah komunitas cyber law dalam media virtual yang memberikan layanan kepada masyarakat di bidang konsultasi, advokasi, dan sosialisasi di bidang hukum cyber. ICLC dibentuk oleh beberapa praktisi hukum cyber dari pemerintah dan non-pemerintah (swasta) pada 2011 dengan tujuan turut mencerdaskan masyarakat di bidang hukum cyber dan menjadi jembatan pengetahuan setiap orang atau badan hukum untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam tatanan dunia cyber. Website: www.cyberlawindonesia.net. E-mail: informasi[at]cyberlawindonesia[dot]net.

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Wadah informal para advokat alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya secara berkualitas dengan cara saling bertukar pengalaman dan pengetahuan satu sama lain. Situs web: www.advokat-ui.org

Adisuryo Prasetio & Co

Adisuryo Prasetio & Co adalah kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang korporasi litigasi dan non-litigasi. Website: http://www.adisuryo.com

Albert Aries & Partners Law Firm

Albert Aries & Partners Law Firm. Menara Kadin Indonesia 30th floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950. Telp: (021)-5289-1955, Fax: (021)-5299-4599. E-mail: office[at]albertaries.com.

Legal 1O1

Sekumpulan yuris muda yang ingin berbagi pengetahuan hukum dasar untuk orang-orang yang ingin belajar hukum. Twitter: @Legal1O1

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Praktisi hukum, penulis buku-buku hukum praktis populer. Situs: www.irmadevita.com.

Leks&Co

 

Leks&Co adalah firma hukum yang menyediakan berbagai jenis jasa hukum, yang terdiri dari orang muda, enerjik, kreatif, yang menyediakan pelayanan hukum premium. Website : www.lekslawyer.com / blog: www.hukumproperti.com.

ADCO Attorneys at Law

ADCO Attorneys at Law adalah kantor hukum yang berdiri atas latar belakang keahlian dan pengalaman para lawyernya di bidang natural resource and corporate commercial litigation.

SMART Attorneys at Law

 

SMART Attorneys at Law merupakan kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang hukum bisnis dan investasi. Untuk berkonsultasi dapat menghubungi Email: info@smartcolaw.com.

DPC AAI Jakarta Pusat

Para advokat anggota Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Pusat. Website: http://www.aai-jakpus.com

Globomark

Globomark.com adalah penyedia layanan hukum di bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Globomark.com membantu pihak-pihak yang memerlukan perlindungan hukum dan pendaftaran atas merek dagang, paten, desain industri, hak cipta dan rahasia dagang, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Situs: www.globomark.com 

DPC Peradi Jakarta Selatan

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Selatan.