Kamis, 02 Agustus 2012
Dibaca: 107744
Pertanyaan :
Perizinan Peternakan yang Dekat Daerah Permukiman
Kepada yang terhormat pengasuh rubrik hukumonline, Di daerah tempat tinggal saya di Kebumen ada beberapa pengusaha ayam pedaging yang menjalankan usahanya berjarak sangat dekat dengan permukiman warga dan tempat pendidikan (Sekolah Dasar). Tempat usaha peternakan ayam tersebut berada sekitar 50 meter dari permukiman. Yang menjadi permasalahan adalah bau tidak sedap yang ditimbulkan dari usaha peternakan tersebut sangat mengganggu masyarakat sekitar peternakan. Selain itu adalah banyaknya lalat yang timbul hingga masuk ke rumah-rumah penduduk sekitar yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan warga sekitar. Pertanyaan : 1) Apakah ada aturan khusus tentang izin usaha peternakan khususnya di daerah dekat permukiman? 2) Upaya hukum yang bisa ditempuh dan kemanakah kami harus komplain, mengingat sebelumnya sudah melaporkan kepada RT dan Lurah setempat, beberapa waktu lalu pernah berhenti beroperasi, akan tetapi sekarang mulai beroperasi kembali. Terima kasih atas saran dan tanggapannya.  
Jawaban :

1.    Mengutip artikel Tata Cara Pembuatan Izin Gangguan (HO) dan Terganggu Asap Tukang Sate,  intinya setiap usaha harus memiliki Izin Gangguan.

 

Menurut Pasal 2 ayat (1) Permendagri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, Izin Gangguan diatur di dalam Peraturan Daerah, sehingga kewenangan menentukan peraturan Izin Gangguan ada pada daerah masing-masing.  Izin gangguan di Kabupaten Kebumen diatur dalam Perda Kabupaten Kebumen No. 4 Tahun 2006 tentang Izin Gangguan (“Perda 4/2006”).

 

Berdasarkan Pasal 2 Perda 4/2006, setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan atau memperluas tempat usaha yang kegiatannya dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati. Dalam penjelasan pasal 2 disebutkan bahwa peternakan termasuk sebagai tempat usaha yang wajib memperoleh izin gangguan.

 

Jika pelaku usaha telah memperoleh izin gangguan, izin gangguan tersebut berlaku selama usaha masih beroperasi dan setiap 3 tahun sekali dilakukan daftar ulang (Pasal 4 ayat [1] Perda 4/2006). Bagi setiap pemegang izin berkewajibanantara lain (Pasal 5 ayat [1] Perda 4/2006):

a.         memasang Piagam Tanda Izin Gangguan;

b.         memasang papan nama  tempat usaha;

c.         menyediakan alat pemadam kebakaran dan obat-obatan (PPPK);

d.        mencegah terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan;

e.     memelihara dan menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan dankeindahan dalam lingkungan tempat usaha; dan

f.         mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Izin gangguan yang telah diberikan dapat dicabut dengan diberikan surat peringatan sekali terlebih dahulu oleh Bupati apabila (Pasal 8 Perda 4/2006):

a.    pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);

b.    pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

c.    melakukan pencemaran yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

 

Pencabutan izin gangguan ini merupakan langkah represif pemerintah dalam menindaklanjuti kewajibannya sesuai Pasal 63 ayat (1) dan (2) UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, (“UU Peternakan”) untuk menjaga kesehatan lingkungan dengan menjamin higiene dan sanitasi juga merupakan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dengan cara pengawasan, inspeksi, dan audit terhadap tempat produksi, rumah pemotongan hewan, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, dan tempat penjualan atau penjajaan serta alat dan mesin produk hewan.

 

Selain ketentuan soal izin gangguan, berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU Peternakan, setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh nomor kontrol veteriner kepada pemerintah daerah provinsi. Diuraikan dalam penjelasan pasal tersebut:

 

“Yang dimaksud dengan “nomor kontrol veteriner (NKV)” adalah nomor registrasi unit usaha produk hewan sebagai bukti telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk hewan.

Bagi unit usaha produk hewan yang mengedarkan produk hewan segar di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia atau memasukkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau mengeluarkan ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki NKV.”

         

Jadi, selain harus memiliki izin gangguan, pemilik peternakan juga wajib memiliki NKV sesuai beberapa ketentuan di atas.

 

2.    Apabila usaha peternakan tersebut sudah memiliki HO, Saudara dapat mengajukan komplain kepada pejabat yang menerbitkan HO-nya (dalam hal ini adalah Bupati Kebumen) karena sangat mengganggu serta membahayakan kesehatan masyarakat.

 

Kemudian apabila belum memiliki HO, penduduk dapat melakukan pengaduan kepada pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil terkait pelanggaran izin gangguan (Pasal 9 Perda 4/2006). Saudara dapat pula mengadukan kepada Dinas Peternakan, Perikanan dan kelautan Kabupaten Kebumen karena dinas tersebut adalah yang bertanggung jawab terhadap pembinaan umum peternakan serta pemberian izin dan pembinaan teknis peternakan (Pasal 3 Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen).

 

Selain itu, upaya hukum lain yang dapat dilakukan apabila timbul masalah kesehatan dengan adanya peternakan tersebut adalah melalui gugatan perdata ke pengadilan negeri sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap pelaku usaha peternakan tersebut:

 

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

 

Jadi, setiap usaha harus memiliki Izin gangguan (HO) dan NKV khususnya untuk usaha peternakan. Usaha yang tidak memiliki HO tidak boleh beroperasi dan meskipun telah memiliki HO ketika menimbulkan kerugian dapat digugat secara perdata.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847;

2.    Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

3.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

4.    Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Gangguan.

5.    Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Ilman Hadi, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.