Selasa, 14 Agustus 2012
Dibaca: 84851
Pertanyaan :
Kewenangan Penyidikan KPK dan Polri
Siapakah yang pantas menyelidiki kasus korupsi di kapolantas? Kalau KPK yang pantas, jelaskan.  
Jawaban :

Menanggapi pertanyaan Saudara, belakangan ini sedang marak pemberitaan soal kasus korupsi pengadaan driving simulator di Korps Kepolisian Lalu Lintas yang menimbulkan isu yang serupa dengan pertanyaan Saudara.

 

Sebelum menjawab pertanyaan Saudara, perlu dijelaskan terlebih dahulu perbedaan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatuperistiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknyadilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

 

Sedangkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP).

 

Penyelidikan dilakukan untuk mencari unsur tindak pidana dari sebuah peristiwa, sedangkan penyidikan adalah tahap setelah penyelidikan karena peristiwa tersebut sudah ditemukan unsur pidananya dan sedang mencari tersangkanya.

 

Saat ini tersangka kasus korupsi pengadaan simulator tersebut sudah ditetapkan, walaupun berbeda versi, baik oleh Polri maupun oleh KPK. Oleh karena itu, kasus ini sudah masuk dalam tahap penyidikan. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU Polri”), Kepolisian bertugas menyelidik dan menyidik semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewenangan penyidik Polri diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP:

 

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

       a.    menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

       b.    melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

       c.    menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

       d.    melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

       e.    melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

       f.     mengambil sidik jari dan memotret seorang;

       g.    memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

       h.    mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

       i.      mengadakan penghentian penyidikan;

       j.     mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

 

Di sisi lain, kewenangan KPK untuk menangani kasus korupsi diatur dalam Pasal 6 huruf c UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU KPK”), bahwa KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

 

Dengan demikian, baik Polri maupun KPK, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Polri serta Pasal 6 huruf c UU KPK, keduanya memang memiliki kewenangan untuk menyidik tindak pidana korupsi.

 

Namun, KPK memiliki kewenangan tambahan yaitu dapat mengambil alih perkara korupsi walaupun sedang ditangani oleh Kepolisian atau Kejaksaan (Pasal 8 ayat (2) UU KPK). Akan tetapi, pengambil alihan perkara korupsi tersebut harus dengan alasan yang diatur dalam Pasal 9 UU KPK:

 
Pasal 9

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

a.         laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;

b.         proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

c.         penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;

d.         penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;

e.         hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau

f.         keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapatdipertanggungjawabkan.

 
 

Selain kewenangan untuk mengambil alih perkara korupsi, ada hal lain yang menjadi kewenangan KPK yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU KPK dan Pasal 50 UU KPK:

 
Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

a.         melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan  tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

b.         mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau

c.              menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

 

Pasal 50

(1)      Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.

(2)      Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(3)      Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.

(4)      Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

 

Mengutip artikel Polri Nyatakan Siap Dukung KPK, Polri menyatakan sudah menangkap dan menahan para tersangka kasus korupsi pengadaan driving simulator tersebut. Akan tetapi, bila melihat kembali Pasal 50 UU KPK, asalkan KPK juga sudah memulai penyidikan kasus korupsi, maka Kepolisian atau Kejaksaan seharusnya patuh pada undang-undang.

 

Seperti disebutkan dalam artikel KPK Klaim Lebih Dulu Tangani Kasus Simulator, Ketua KPK Abraham Samad menyatakan bahwa KPK sudah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan termasuk menetapkan tersangka pada 27 Juli 2012, sedangkan Polri baru menetapkan tersangka pada 1 Agustus 2012.

 

Dalam artikel lain, (Polri Serahkan ke KPK Jika Diperintahkan Pengadilan) disebutkan bahwa  Pihak kepolisian melalui Kabareskrim Komjen Pol. Sutarman mengatakan polisi baru akan menyerahkan kasus ini ke KPK jika ada perintah pengadilan. Pendapat berbeda dilontarkan oleh ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Gandjar Laksmana dalam artikel UU KPK Lebih “Kuat” Ketimbang UU Polri. Menurutnya, Pasal 50 ayat (3) dan (4) UU KPK bisa dikatakan sebagai fungsi supervisi yang melekat di lembaga KPK. Sedangkan di dalam UU Polri, tak ada satu pasal pun yang menyebutkan mengenai kewenangan supervisi itu. Dengan begitu, ia berharap, Polri dapat segera memberikan perkara itu kepada KPK.

 

Sebenarnya ada batasan terhadap kewenangan penyidikan dalam Pasal 14 huruf m Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia(“Perkapolri 14/2011”) yang menyatakan Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang  menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

 

Berdasarkan uraian dan analisis di atas, kami tidak bisa menentukan siapa yang lebih pantas untuk melakukan penyidikan karena keduanya (baik KPK maupun Polri) memang memiliki kewenangan untuk menyidik. Tapi jika melihat dari segi etik, dalam penanganan perkara memang sebaiknya objektivitas penyidik harus dijaga, yakni dengan menghindari adanya konflik kepentingan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

2.    Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3.    Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4.   Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Ilman Hadi, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.