Senin, 17 September 2012
Dibaca: 27327
Pertanyaan :
Keabsahan Penyelesaian Kasus Pidana Melalui Pengadilan Adat
Banyak kasus penganiayaan yang terjadi kadang kala berakhir dengan penyelesaian damai. Seperti di daerah saya contohnya, kasus penganiayaan dapat diselesaikan terlebih dahulu dengan membawa beberapa denda adat yang telah ditentukan. Dalam hal ini adat merupakan sarana mediator yang ampuh dalam menyelesaikan suatu kasus pidana di daerah saya. Yang ingin saya tanyakan, apakah pasal 351 KUHP merupakan delik aduan ataukah pidana murni? Apakah sebuah kasus penganiayaan dapat dilanjutkan ke ranah hukum positif, walaupun telah dilakukan penyelesaian damai melalui adat? Mohon petunjuknya, terima kasih.
Jawaban :

I.             Bunyi lengkap dari Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) adalah sebagai berikut:

 

Pasal 351 KUHP

(1)   Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2)   Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(3)   Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(4)   Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

(5)   Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

 

Kami kurang paham apa yang Anda maksud dengan “pidana murni”. Namun, jika yang Anda maksud adalah apakah penganiayaan termasuk delik aduan atau delik laporan, maka secara singkat jawaban kami adalah: penganiayaan adalah delik laporan (delik biasa), dan bukan delik aduan. Dalam delik laporan, walaupun pihak korban sudah memaafkan pelaku, proses hukum akan tetap dijalankanLebih jauh mengenai delik aduan dan delik laporan, silakan simak artikel-artikel berikut:

-      Perbedaan Pengaduan dengan Pelaporan.

-      Adakah Delik Aduan yang Tetap Diproses Meski Pengaduannya Sudah Dicabut?

-      Apakah Kasus Pidana Bisa Diselesaikan Lewat Cara Kekeluargaan?

 

II.           Mengenai penyelesaian kasus pidana melalui hukum atau pengadilan adat, pertama kita harus merujuk pada UU Drt No. 1 Tahun 1951 tentang tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (“UU Drt. 1/1951”). UU Drt. 1/1951 merupakan dasar hukum bagi penyelesaian tindak pidana melalui pengadilan adat. Berkaitan dengan pertanyaan Anda, kita merujuk pada Pasal 5 ayat (3) sub b UU Drt. 1/1951, yang berbunyi:

 

“Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan besar kesalahan terhukum, bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas, bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana yang ada bandingnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana tersebut”.

 

Mengenai Pasal 5 ayat (3) sub b UU Drt. 1/1951, dalam makalah berjudul Hukum Pidana Adat Korelasinya dengan Filsafat Hukum Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. menyimpulkan antara lain bahwa terhadap tindak pidana adat yang ada bandingannya dengan KUHP, maka harus dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan KUHP.

 

Dalam makalahnya, Lilik menyebutkan yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991, yang menyatakan bahwa terhadap terdakwa yang telah melakukan perbuatan hubungan kelamin di luar perkawinan dijatuhi sanksi adat (reaksi adat) oleh kepala adat, tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) kepada badan peradilan negara (pengadilan negeri) dengan dakwaan yang sama melanggar hukum adat dan dijatuhkan hukuman penjara menurut ketentuan hukum pidana. Namun, Lilik menegaskan, dalam putusan tersebut perbuatan melakukan hubungan kelamin di luar perkawinan dikategorisasikan sebagai delik (pidana) yang tidak ada kualifikasinya dalam KUHP (hukum pidana adat).

 

Dengan demikian, tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP tidak dapat diselesaikan hanya dengan pengadilan adat. Karena yurisprudensi Mahkamah Agung hanya mengakui putusan atau sanksi pengadilan adat terhadap tindak pidana yang tidak ada bandingannya atau tidak diatur dalam KUHP.

 

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:

1.            Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) Staatsblad Nomor 732 Tahun 1915

2.            Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil

 
Putusan:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Amrie Hakim, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Amrie Hakim menyelesaikan program S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 2000. Pada tahun itu juga dia bergabung dengan hukumonline.com sebagai peneliti, kemudian menjadi jurnalis sampai dengan 2005. Setelah beberapa tahun bekerja di tempat lain, pada 2008 Amrie kembali berkarya di hukumonline.com sebagai Pengelola dan Editor Klinik Hukum. Saat ini, Amrie menjabat sebagai News & Content Director.   Di saat senggang dia mengisi waktunya dengan membaca, menonton film, menulis, dan bersantai bersama keluarga. Amrie menggemari novel-novel hukum dan kriminal.   Follow Amrie di twitter: @amriehakim