Kamis, 06 September 2012
Dibaca: 112724
Pertanyaan :
Apakah Kasus Pidana Bisa Diselesaikan Lewat Cara Kekeluargaan?
Apakah ada kasus pidana tertentu yang bisa diselesaikan dengan cara damai/kekeluargaan? Serta, apabila sebuah kasus pidana yang sedang berjalan ternyata sudah diikhlaskan oleh keluarga korban (misal pembunuhan), apakah hal ini bisa menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memutus bebas atau mengurangi waktu hukuman tersangka? Terima kasih.
Jawaban :

Seperti yang telah kami jelaskan dalam artikel Adakah Delik Aduan yang Tetap Diproses Meski Pengaduannya Telah Dicabut?, pada dasarnya, dalam suatu perkara pidana, pemrosesan perkara digantungkan pada jenis deliknya. Ada dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa.Dalam delik biasa perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut. Contoh delik laporan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) misalnya delik pembunuhan (Pasal 338), pencurian (Pasal 362), dan penggelapan (Pasal 372).

 

Berbeda dengan delik biasa, delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Contoh delik aduan misalnya perzinahan (Pasal 284 KUHP), pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP), perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP), dan penggelapan/pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Menurut Pasal 75 KUHP orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. Lebih jauh simak artikel Perbedaan Pengaduan dengan Pelaporan.

 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, tindak pidana pembunuhan seperti yang Saudara tanyakan juga termasuk dalam delik biasa/delik laporan, sehingga proses hukum terhadap tersangka akan tetap berjalan walaupun seandainya pihak keluarga korban sudah memaafkan tersangka.

 

Mengenai berat ringannya apakah hukuman pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa, menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009”), hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Hal itu, menurut penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU 48/2009, agar putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya. Selain itu, terkait berat-ringannya hukuman pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa, terdapat pula pengaturan dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ("UU 3/1997") bahwa penjatuhan pidana mati dan pidana seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 tahun (Pasal 26 ayat [2] UU 3/1997). Lebih jauh simak, Apakah Anak Nakal Dapat Dijatuhi Hukuman Mati?

 

Jadi, pada dasarnya dalam tindak pidana yang termasuk delik biasa/delik laporan walaupun korban tindak pidana tersebut telah memaafkan pelaku, proses hukum akan tetap dijalankan. Adapun tindak pidana yang masih dimungkinkan diselesaikan dengan cara damai atau kekeluargaan adalah tindak pidana yang termasuk delik aduan seperti pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, pencurian/penggelapan dalam keluarga, dan delik aduan lainnya.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Catatan editor:

Dalam ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) dikenal adanya Diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7 UU SPPA). Diversi diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU SPPA.

 

Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional (Pasal 8 ayat (1) UU SPPA).

 

Proses diversi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang ancaman hukuman pidanya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA).

 

Akan tetapi, UU SPPA ini baru akan berlaku setelah 2 tahun sejak diundangkan, atau baru mulai berlaku sekitarAgustus 2014 (Pasal 108 UU SPPA). 

 

Dasar hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) Staatsblad Nomor 732 Tahun 1915

 2. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

3.    Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

4.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Ilman Hadi, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.