1. Pengaturan tentang perilaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di antaranya diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (“PP 53/2010”). Kewajiban sebagai seorang PNS untuk taat dan setia terhadap Pemerintah disebutkan dalam Pasal 3 PP 53/2010, yaitu:
“Setiap PNS wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.”
Di dalam penjelasan Pasal 3 PP 53/2010 dikatakan bahwa : yang dimaksud dengan “setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah” adalah setiap PNS di samping taat juga berkewajiban melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebijakan negara dan Pemerintah serta tidak mempermasalahkan dan/atau menentang Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Selain itu, di dalam Pasal 8 angka 8 PP 53/2010 diatur bahwa PNS dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan jika tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakanatau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja. Apabila pelanggaran tersebut berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan, maka PNS yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan hukuman disiplin sedang (Pasal 9 angka 10 PP 53/2010), dan disiplin berat jika berdampak negatif pada pemerintahan dan/atau negara (Pasal 10 angka 8 PP 53/2010).
Berdasarkan ketentuan tersebut, jika seandainya seorang PNS ingin menyampaikan kritik kepada penguasa/pemerintah daerah setempat, maka hal itu harus dilakukan melalui prosedur yang telah diatur. Menurut PP 53/2010 PNS wajib melaporkan kepada atasan jika mengetahui hal yang dapat membahayakanatau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil. Jika kewajiban ini dilanggar, maka PNS tersebut bisa dijatuhi hukuman disiplin mulai dari ringan hingga berat.
Adapun jika kritik tersebut disampaikan melalui media massa, baik sebagai PNS ataupun bukan sebagai PNS, maka pihak yang dirugikan oleh kritik tersebut dapat mengadukan orang yang bersangkutan ke polisi atas tuduhan penghinaan, khususnya dengan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, juga Pasal 311 ayat (1) KUHP.
Pasal 310 ayat (1) KUHP tentang penistaan jo. Pasal 310 ayat (2) KUHP tentang penistaan dengan tulisan:
“Barangsiapa merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500”
“Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan kepada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500”
Pasal 311 ayat (1) KUHP tentang memfitnah:
“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”
2. Kemudian mengenai foto yang diunggah (upload) ke jejaring sosial, foto yang diunggah tersebut termasuk sebagai Informasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”). Kemudian larangan terhadap penggunaan Informasi Elektronik salah satunya diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yaitu
“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”
Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE ditujukan kepada setiap orang dan bukan untuk pihak tertentu saja, sehingga setiap orang yang melanggar ketentuan larangan pasal ini diancam dengan Pasal 45 ayat (1) UUITE yakni pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.
Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.
