Jumat, 12 Oktober 2012
Dibaca: 38487
Pertanyaan :
Aturan Besaran Gaji dan THR Direksi
Saya direktur, dan belum dibayar THR serta gaji bulan terakhir. Apakah direktur memiliki hak yang sama terhadap gaji dan THR?
Jawaban :

Sebelumnya perlu diketahui bahwa di dalam ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), tidak dikenal istilah direktur, yang ada adalah direksi.

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 92 ayat (1) UUPT, direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pengangkatan direksi ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), ketentuan mengenai gaji dan tunjangan direksi juga diatur dalam RUPS (Pasal 94 ayat (1) jo. Pasal 96 ayat (1) UUPT).

 

Mengutip artikel Karyawan Diangkat Jadi Direksi, intinya hubungan kerja direksi dengan perusahaan diatur dalam RUPS, dan bukan dengan perjanjian kerja sehingga direksi bukan termasuk kategori pekerja.

 

Dalam praktiknya, ada juga direksi yang diangkat oleh direksi lainnya. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) UUPT, dan direksi semacam ini sebenarnya termasuk dalam kategori pekerja/karyawan.

 

Menjawab pertanyaan Saudara, direksi memiliki hak untuk menerima gaji dan tunjangan, termasuk tunjangan hari raya (“THR”), sebagaimana diatur dalam RUPS. Dalam hal direksi BUMN, maka besaran THR-nya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-07/MBU/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (penjelasan selengkapnya simak artikel Aturan Besaran THR Direksi BUMN).

 

Jadi, terhadap direksi tidak berlaku ketentuan THR sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Permenaker No. PER-04/MEN/1994 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan (“Permenaker 4/1994”) yang menyatakan,pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah bekerja 3 bulan atau lebih. Dari bunyi ketentuan tersebut jelas kiranya bahwa hak atas THR berdasarkan Permenaker 4/1994 hanya berlaku terhadap pekerja.

 

Kami menyarankan agar Saudara menanyakan mengenai hal ini kepada Dewan Komisaris karena tugas Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan jalannya pengurusan PT pada umumnya (Pasal 108 ayat [1] UUPT).

 

Jadi, direksi bukan termasuk kategori pekerja. Pengangkatan direksi dilakukan dengan RUPS dan bukan dengan perjanjian kerja. Direksi berhak atas gaji dan tunjangan sebagaimana yang diatur dalam RUPS.

 
Demikian jawaban dari kami semoga bermanfaat.
 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

2.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1994 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan

3.    Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-07/MBU/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Ilman Hadi, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.