Selasa, 06 Pebruari 2018
Pertanyaan :
Aturan Besaran Gaji dan THR Direksi
Saya direktur dan belum dibayar THR serta gaji bulan terakhir. Apakah direktur memiliki hak yang sama terhadap gaji dan THR?
Jawaban :

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Ilman Hadi, S.H. dan pernah dipublikasikan pada Jumat, 12 Oktober 2012.

 

Intisari:

 

 

Anggota direksi berhak atas gaji dan tunjangan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau keputusan rapat Dewan Komisaris dalam hal kewenangan menetapkan gaji dan tunjangan anggota direksi dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Sebelumnya perlu diketahui bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), tidak dikenal istilah direktur, yang ada adalah direksi.

 

Kedudukan Anggota Direksi dalam Perusahaan

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.[1]

 

Pengangkatan anggota direksi ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), sedangkan ketentuan mengenai gaji dan tunjangan anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.[2] Akan tetapi perlu diketahui bahwa kewenangan RUPS ini, dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.[3]

 

Mengutip artikel Apakah Direksi Asing Wajib Diikutsertakan Program Jamsostek? intinya hubungan kerja anggota-anggota direksi dengan perusahaan diatur dalam RUPS (jika anggota direksi tersebut diangkat oleh RUPS). Hubungan ini dinamakan hubungan korporasi. Namun, ada juga anggota direksi yang tidak diangkat melalui RUPS (diangkat oleh Direktur Utama). Hubungan ini dinamakan hubungan kerja karena adanya unsur upah, perintah kerja dan pekerjaan.

 

Oleh karena itu, guna menyederhanakan jawaban kami, kami asumsikan anggota direksi yang Anda maksud adalah anggota direksi yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS sehingga anggota direksi tersebut bukan termasuk kategori pekerja.

 

Hak atas Gaji dan THR Bagi Anggota Direksi

Menjawab pertanyaan Anda, anggota direksi memiliki hak untuk menerima gaji dan tunjangan, termasuk Tunjangan Hari Raya (“THR”), sebagaimana diatur dalam RUPS. Dalam hal direksi BUMN, maka besaran THR-nya diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (penjelasan selengkapnya simak artikel Aturan Besaran THR Direksi BUMN).

 

Jadi, terhadap direksi tidak berlaku ketentuan THR sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (“Permenaker 6/2016”) yang menyatakan Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah. Dari bunyi ketentuan tersebut jelas kiranya bahwa hak atas THR berdasarkan Permenaker 6/2016 hanya berlaku terhadap pekerja.

 

Kami menyarankan agar Anda melihat kembali ketentuan dalam keputusan RUPS terkait gaji dan tunjangan anggota direksi atau keputusan rapat Dewan Komisaris dalam hal kewenangan menetapkan gaji dan tunjangan anggota direksi dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

 

Jadi, anggota direksi berhak atas gaji dan tunjangan sebagaimana yang diatur dalam RUPS.

 

Demikian jawaban dari kami semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
  3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

 

 


[1] Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 92 ayat (1) UUPT

[2] Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 96 ayat (1) UUPT

[3] Pasal 96 ayat (2) dan (3) UUPT

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).