Kamis, 18 Oktober 2012
Dibaca: 23016
Pertanyaan :
Jerat Hukum bagi Pelaku Pencabulan terhadap Penderita Gangguan Mental
Ada anak perempuan (18 tahun) yang punya keterbelakangan mental dinodai sampai 4 kali. Anak itu mau gara-gara dia tidak mengerti tentang risiko setelah melakukan hubungan badan itu. Selain itu, pelaku (laki-laki) itu melakukan pemerasan uang terhadap anak itu, dan lagi-lagi anak itu juga mau ngasih uang gara-gara dia tidak mengerti arti "dimanfaatkan". Sekarang laki-laki itu tertangkap oleh polisi. Pasal apa saja yang bisa diterapkan pada kasus ini?
Jawaban :

Pertama-tama, perlu diketahui bahwa seseorang dengan usia 18 tahun tidak lagi dianggap sebagai anak, tetapi sudah termasuk orang dewasa. Karena berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu, perempuan tersebut dikategorikan sebagai orang dewasa.

 

Berdasarkan cerita Anda, apabila hubungan tersebut dilakukan antara wanita dan pria yang sudah dewasa dan tidak terikat dalam perkawinan, pria tersebut tidak dapat dipidana (untuk lebih jelasnya Anda dapat membaca artikel Pelaku Persetubuhan Karena Suka Sama Suka, Bisakah Dituntut?). Akan tetapi karena dalam hal ini, si wanita memiliki keterbelakangan mental, maka laki-laki tersebut dapat dijerat dengan Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yang berbunyi:

 

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

 

Dalam kasus Anda, wanita tersebut dalam keadaan tidak berdaya karena memiliki keterbelakangan mental sehingga tidak dapat berpikir seperti layaknya orang dewasa pada umumnya yang berakibat pada tidak mengertinya wanita tersebut atas apa yang diperbuatnya.

 

Penggunaan Pasal 286 KUHP untuk menjerat pelaku persetubuhan dengan orang yang memiliki keterbelakangan mental dapat dilihat antara lain dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 377 /Pid .B/2011/PN.BB. Dalam kasus tersebut si pelaku melakukan persetubuhan dengan korban yang merupakan seorang wanita dengan IQ 40, dan atas kejahatan tersebut, Mahkamah Agung memutuskan bahwa pelaku bersalah melanggar Pasal 286 jo. Pasal 64 KUKHP.

 

Selain Pasal 286 KUHP, si pelaku dapat juga dijerat dengan Pasal 290 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

 
“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Ke-1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;

……”
 

Yang dimaksud dengan perbuatan cabul dalam pasal ini adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan).

 

Sedangkan, untuk tindakan pria tersebut yang meminta uang dari si wanita, perbuatan itu dapat dijerat dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan jika dilakukan dengan paksaan yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal 386 KUHP berbunyi:

 

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

 

Tetapi, jika tindakan pria tersebut tidak dilakukan dengan paksaan yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, maka pria tersebut dapat dijerat dengan tindak pidana penipuan yang diatur Pasal 378 KUHP, yang berbunyi:

 

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2.    Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Letezia Tobing mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi), dan gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Indonesia pada 2015.