Kamis, 03 Oktober 2013
Dibaca: 39735
Pertanyaan :
Apakah Perubahan Direksi dan Komisaris Termasuk Perubahan Anggaran Dasar?
Dengan hormat. Jika di dalam akta perusahaan susunan komisaris dan direksi, beserta namanya, diletakkan sesudah pasal penutup, apakah bisa disimpulkan bahwa perubahan terhadap susunan tersebut bukan merupakan perubahan terhadap anggaran dasar?
Jawaban :

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris dalam sebuah Perseroan Terbatas (“PT”) bukan merupakan bagian dari Anggaran Dasar (“AD”) PT. Hal tersebut dapat kita ketahui dari ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), yang menyatakan bahwa Isi AD sekurang-kurangnya memuat:

a.    nama dan tempat kedudukan Perseroan;

b.    maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;

c.    jangka waktu berdirinya Perseroan;

d.    besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

e.    jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;

f.     nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

g.    penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

h.    tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

i.      tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

 

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris merupakan data perseroan sebagaimana terdapat dalam Pasal 29 ayat (2) huruf g UUPT, yaitu:

 

(2) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data tentang Perseroan yang meliputi:

a.    nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu

a.    pendirian, dan permodalan;

b.    alamat lengkap Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

c.    nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);

d.    nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);

e.    nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);

f.     nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;

g.    nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;

 

Hal ini juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, yang berbunyi:

 

(2) Perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.     perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya;

b.     perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama;

c.     perubahan susunan nama dan jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

d.     ……

 

Oleh karena itu, perubahan susunan Direksi dan Komisaris perusahaan bukan merupakan perubahan AD.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2.    Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Letezia Tobing mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi), dan gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Indonesia pada 2015.