hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Senin, 21 Januari 2013
Pertanyaan:
Penambahan Jenis Usaha Baru dalam CV
Apakah bisa menambahkan jenis usaha yang baru dalam CV yang sudah terbentuk sebelumnya? Jika ya, bagaimana syarat dan hukum terkait yang berlaku? Terima kasih.
maria29
Jawaban:
http://static.hukumonline.com/frontend/default/images/gravatar-140.png

Commanditaire Venootschap (“CV”) merupakan badan usaha yang bukan merupakan badan hukum. Sebelum menjawab pertanyaan mengenai penambahan jenis usaha yang baru dalam sebuah CV, berikut kami jelaskan mengenai CV dalam hukum dan peraturan yang berlaku.

 

Pada dasarnya, CV diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”), penjelasan detail mengenai konsep CV tidak diberikan dalam KUHD tersebut, tetapi penjelasan umum sajalah yang diatur dalam KUHD. Sedangkan, mengenai penambahan jenis usaha baru dalam CV, KUHD tidak melarang adanya penambahan jenis usaha baru tersebut, namun untuk tata cara penambahan jenis usaha baru untuk CV, KUHD pun tidak menjelaskan. Oleh karena itu, dalam penambahan jenis usaha, beberapa praktik digunakan demi mencapai penambahan jenis usaha pada CV. Berikut kami deskripsikan penambahan jenis usaha dalam CV.

 

Berdasarkan praktik penambahan jenis usaha baru dalam CV yang sudah terbentuk, KUHD tidak membatasi mengenai adanya penambahan tersebut, kecuali untuk jenis usaha tertentu yang tidak dapat digabungkan pada praktiknya, yaitu jenis usaha hukum, pajak, dan lain-lain. Namun, dalam menambahkan jenis usaha yang baru dalam CV, para persero CV harus melakukan pengubahan terhadap anggaran dasar CV tersebut yang disetujui para persero dari CV. Jangan sampai, dalam bidang usaha yang baru tidak diketahui oleh Persero lainnya, hanya karena Persero lainnya tidak ingin terlibat. Atau, misalnya ada mitra bisnis yang baru dalam bidang usaha yang baru namun bukan merupakan Persero CV. Padahal, urgensi dari perlunya persetujuan oleh para persero CV dalam mengubah anggaran dasarnya, adalah karena jika CV mengalami kerugian maka mereka akan bertanggung jawab secara tanggung renteng.

 

Peraturan perundang-undangan tentang CV tidak mengatur jelas mengenai perubahan anggaran dasar mengenai penambahan jenis usaha baru wajib diaktakan dalam akta notaris. Namun untuk keperluan pengurusan izin, perubahan dalam akta notaris mengenai jenis usaha dalam CV itu menjadi penting karena beberapa izin hanya dapat didapatkan dengan memenuhi syarat menyertakan anggaran dasar CV dalam bentuk akta notaris beserta bukti pendaftaran pada Pengadilan Negeri setempat. Berikut kami berikan gambaran mengenai kepentingan perubahan anggaran dasar CV guna mendapatkan izin-izin lanjutan dalam menjalankan usahanya.

 

Sebagai contoh gambaran permasalahan sebagai berikut, apabila sebuah CV yang sebelumnya melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan jenis berdagang makanan dan minuman. Kemudian, ketika usaha semakin besar, CV tersebut ingin memperluas usahanya dengan juga berdagang mebel (furnitur). Namun, dalam anggaran dasar CV tersebut tidak menyebutkan bidang usaha mebel, maka sebuah CV tersebut harus mengubah Anggaran Dasar CV terlebih dahulu sebelum melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”).

 

Berikut syarat-syarat untuk melakukan perubahan SIUP menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 dan Perubahannya, sebagai berikut :

 
PERMOHONAN PERUBAHAN

1)    Surat Permohonan SIUP;

2)    SIUP Asli;

3)    Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas);

4)    Data pendukung perubahan; dan

5)    Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm.

 

Yang dimaksud dengan data pendukung pada poin 4 beberapa di antaranya adalah akta pendirian dan perubahan anggaran dasar CV beserta pendaftaran pada Pengadilan Negeri setempat.

 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa, dalam melakukan perubahan SIUP, pemilik SIUP memerlukan data pendukung yaitu berupa akta anggaran dasar sebuah perusahaan (dalam hal ini anggaran dasar CV) yang mencantumkan jenis kegiatan usaha yang akan ditambahkan untuk dicantumkan di dalam SIUP dan pendaftarannya perubahan anggaran dasar kepada Pengadilan Negeri setempat.

 

Apabila pada kenyataannya di dalam anggaran dasar CV hanya mencantumkan 1 jenis kegiatan usaha, maka seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya perlu dilakukan perubahan anggaran dasar CV terlebih dahulu sesuai dengan prosedur yang diatur dan anggaran dasar CV tersebut, guna mencantumkan kegiatan yang diinginkan sebelum memohonkan perubahan penambahan kegiatan usaha dalam SIUP.

 

Apabila memerlukan penjelasan mengenai SIUP, Anda dapat menyimak artikel jawaban Bolehkah Memakai Satu SIUP untuk Dua Kegiatan Usaha yang Berbeda?

 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 

Dasar Hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; dan

2.    Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan yang telah diubah dengan:

a.    Peraturan Menteri Perdangan No. 46/M-DAG/PER/9/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; dan

b.    Peraturan Menteri Perdagangan No. 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4dedde9e1cb1b.jpg

23595 hits
Di: Bisnis & Investasi
sumber dari: Adisuryo Prasetio & Co
Share:

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Bung Pokrol

Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.

MITRA KLINIK
INDOLaw

INDOLaw Legal Training Center merupakan salah satu lembaga pelatihan hukum terlengkap dan berkualitas, baik pada forum-forum seminar, diskusi, workshop atau pelatihan hukum, maupun in house training untuk suatu topik tertentu. Website: www.indolawcenter.com.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

LBH Mawar Saron adalah lembaga non profit yang mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara hukum, tanpa memungut bayaran (prodeo dan probono) tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya. Website: http://www.lbhmawarsaron.or.id

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

Indonesia Cyber Law Community (ICLC) adalah sebuah sebuah komunitas cyber law dalam media virtual yang memberikan layanan kepada masyarakat di bidang konsultasi, advokasi, dan sosialisasi di bidang hukum cyber. ICLC dibentuk oleh beberapa praktisi hukum cyber dari pemerintah dan non-pemerintah (swasta) pada 2011 dengan tujuan turut mencerdaskan masyarakat di bidang hukum cyber dan menjadi jembatan pengetahuan setiap orang atau badan hukum untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam tatanan dunia cyber. Website: www.cyberlawindonesia.net. E-mail: informasi[at]cyberlawindonesia[dot]net.

PAHAM Indonesia

 Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) adalah lembaga advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didirikan dengan tujuan memberikan dukungan dan pembelaan Hukum/HAM terhadap warga masyarakat yang lemah dan miskin. Website: http://pahamindonesia.org/

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Praktisi hukum, penulis buku-buku hukum praktis populer. Situs: www.irmadevita.com.

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Wadah informal para advokat alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya secara berkualitas dengan cara saling bertukar pengalaman dan pengetahuan satu sama lain. Situs web: www.advokat-ui.org

Albert Aries & Partners Law Firm

Albert Aries & Partners Law Firm. Menara Kadin Indonesia 30th floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950. E-mail: office[at]albertaries.com.

Adisuryo Prasetio & Co

Adisuryo Prasetio & Co adalah kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang korporasi litigasi dan non-litigasi. Website: http://www.adisuryo.com

Legal 1O1

Sekumpulan yuris muda yang ingin berbagi pengetahuan hukum dasar untuk orang-orang yang ingin belajar hukum. Twitter: @Legal1O1

Leks&Co

 

Leks&Co adalah firma hukum yang menyediakan berbagai jenis jasa hukum, yang terdiri dari orang muda, enerjik, kreatif, yang menyediakan pelayanan hukum premium. Website : www.lekslawyer.com / blog: www.hukumproperti.com.

SMART Attorneys at Law

 

SMART Attorneys at Law merupakan kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang hukum bisnis dan investasi. Untuk berkonsultasi dapat menghubungi Email: info@smartcolaw.com.

ADCO Attorneys at Law

ADCO Attorneys at Law adalah kantor hukum yang berdiri atas latar belakang keahlian dan pengalaman para lawyernya di bidang natural resource and corporate commercial litigation.

DPC AAI Jakarta Pusat

Para advokat anggota Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Pusat. Website: http://www.aai-jakpus.com

Globomark

Globomark.com adalah penyedia layanan hukum di bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Globomark.com membantu pihak-pihak yang memerlukan perlindungan hukum dan pendaftaran atas merek dagang, paten, desain industri, hak cipta dan rahasia dagang, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Situs: www.globomark.com 

DPC Peradi Jakarta Selatan

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Selatan.

Advokat dan Konsultan

Kumpulan para advokat, konsultan hukum dan konsultan hak kekayaan intelektual yang menjadi kontributor Klinik hukumonline.

Blog Pelayan Masyarakat

Blog pribadi yang ditulis oleh seorang aparat pembela kebenaran dan keadilan di bumi pertiwi, mencoba menjelaskan mengenai peraturan lalu lintas dan informasi umum kepolisian dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Silakan mampir ke: www.pelayanmasyarakat.blogspot.com

IPAS Institute

IPAS Institute adalah lembaga yang didirikan dengan kegiatan utama memberikan layanan jasa Konsultasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual, studi, menyelenggarakan kursus, pendidikan non-formal, pelatihan-pelatihan, seminar, lokakarya, mentorship, serta pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya di bidang hukum hak kekayaan intelektual. www.ipasinstitute.com

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

S&H Attorneys at Law

S&H Attorneys at Law adalah kantor hukum dimana para advokatnya memiliki pengalaman menangani berbagai kasus hukum secara mendalam. www.shlaw.co.id 

PSHK

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) adalah non profit dan non partisan yang berjuang untuk mewujudkan pembaruan hukum melalui riset dan advokasi

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad

PSKN FH Unpad adalah salah satu pusat studi di lingkungan Fakultas Hukum Unpad. Pusat studi ini dibentuk pada tahun 2005 atas insiatif dosen-dosen pada Bagian Hukum Tata Negara FH Unpad yang didedikasikan untuk melakukan kajian hukum ketatanegaraan dan kebijakan hukum, memfasilitasi pembentukan kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan pada level pusat maupun  daerah, serta diseminisasi/pembukaan diskursus publik untuk menanggapi isu-isu ketatanegaraan terkini. Email: psknfhunpad@gmail.com

ANR Law Firm

ANR-Law Firm adalah kantor hukum yang lebih dari 10 tahun menyediakan jasa hukum dan berpengalaman, terutama di bidang penyelesaian sengketa, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan juga hukum perusahaan. Selengkapnya silakan kunjungi www.anr-lawfirm.com.

LeIP

LeIP memperjuangkan perwujudan independensi peradilan melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik, serta advokasi kasus dan kebijakan

Suara Keadilan

Didirikan oleh sekelompok advokat dan peneliti yang sering terlibat dalam kegiatan pembaharuan hukum dan melakukan advokasi terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Indonesia Christian Legal Society (ICLS)

Sarana/wadah bagi para pelaku penegak hukum kristiani, meliputi para hakim, jaksa, polisi dan pengacara (advokat), dan para akademisi di bidang hukum, termasuk mahasiswa, serta para penggiat hukum lainnya di Indonesia, yang peduli atas situasi dan kondisi penegakan hukum di Indonesia, dimana esensi dari penegakan hukum adalah keadilan dan ketertiban.
http://www.indocls.com

LKHT

LKHT FHUI adalah singkatan dari Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lembaga ini adalah salah satu lembaga penelitian yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Situs web: http://lkht.net

PBH Peradi

Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) adalah lembaga yang dibentuk Peradi. Salah satu tugas PBH Peradi adalah melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat sesuai UU Advokat, PP Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat Indonesia, dan Peraturan PERADI. Website: www.pbhperadi.org.

LBH Jakarta

Organisasi non pemerintah yang mengkhususkan kerjanya pada pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Didirikan di Jakarta pada tahun 1971.

USAID-E2J

E2J adalah program empat tahun yang didukung oleh USAID dan dilaksanakan oleh The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Kemitraan dan Asian Law Center-University of Washington (ALC-UWLS). Program E2J berupaya berkontribusi dalam proses reformasi hukum di Indonesia dan mempersiapkan generasi lulusan fakultas hukum yang memiliki pengetahuan, keahlian, wawasan, dan kesempatan untuk meniti karir di sektor publik dengan bermitra dengan 8 Fakultas Hukum, 18 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Institusi Penegak Hukum. Tujuan E2J adalah meningkatkan kapasitas universitas negeri dalam menyediakan pendidikan hukum dan penelitian yang berkontribusi pada upaya reformasi hukum; meningkatkan kapasitas OMS dalam melakukan riset, advokasi dan monitoring reformasi hukum serta; meningkatkan kolaborasi antara fakultas hukum, OMS dan institusi penegak hukum. Informasi lebih jauh mengenai E2J: www.pendidikanhukumklinis.net.

Ikatan Advokat Indonesia

DPC IKADIN Jakarta Pusat merupakan wadah bagi advokat untuk meningkatkan serta mengembangkan kualitas profesinya. Dalam upaya memberikan informasi hukum kepada masyarakat luas dan memperdayakan masyarakat tentang hukum Indonesia, hukumonline.com bekerjasama dengan DPC IKADIN Jakarta Pusat dalam mengasuh rubrik klinik hukum.