Kamis, 09 Agustus 2018
Pertanyaan :
Kewajiban Tempat Kerja Menyediakan Tempat Merokok
Di perusahaan tempat kerja saya mulai tahun depan tempat khusus merokok ditiadakan. Adakah undang-undang tentang adanya tempat khusus merokok di tempat kerja? Apa dasar saya agar tempat khusus merokok tetap ada?
Jawaban :
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Ilman Hadi, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 27 November 2012.
 
Intisari:
 
 
Pengaturan soal tempat khusus merokok terdapat di dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi:
 
Khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
 
Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi ("MK") melalui Putusan MK Nomor 57/PUU-IX/2011 telah mengabulkan pengujian kata “dapat” pada penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU Kesehatan dan menyatakan kata “dapat” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sebagaimana dijelaskan dalam artikel Pemerintah Wajib Sediakan Tempat Khusus Merokok, dengan putusan tersebut, MK mewajibkan pemerintah daerah menyediakan tempat khusus merokok di tempat kerja, di tempat umum, dan di tempat lainnya.
 
Apa sanksi bagi pelanggar Kawasan Tanpa Rokok? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
 
Ulasan:
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Pada prinsipnya, berdasarkan Pasal 115 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”), tempat kerja merupakan salah satu Kawasan Tanpa Rokok (“KTR”).
 
Penetapan KTR merupakan salah satu bentuk pengamanan zat adiktif agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.[1]
 
Adapun pengaturan soal tempat khusus merokok terdapat di dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU Kesehatan yang berbunyi:
 
Khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
 
Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 57/PUU-IX/2011 telah mengabulkan pengujian kata “dapat” pada penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU Kesehatan dan menyatakan kata “dapat” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan artikel Pemerintah Wajib Sediakan Tempat Khusus Merokok, dengan putusan tersebut, MK mewajibkan pemerintah daerah menyediakan tempat khusus merokok di tempat kerja, di tempat umum, dan di tempat lainnya.
 
Pengaturan lebih lanjut mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif terutama rokok mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (“PP 109/2012”). Menurut Pasal 50 ayat (4) dan Pasal 51 PP 109/2012, disebutkan:
 
Pasal 50 ayat (4) PP 109/2012
Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.
 
Pasal 51 PP 109/2012
  1. Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f (tempat kerja) dan huruf g (tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan) menyediakan tempat khusus untuk merokok.
  2. Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar.
 
Dalam Penjelasan Pasal 50 ayat (1) huruf f PP 109/2012, dijelaskan juga yang dimaksud dengan “tempat kerja” adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
 
Selain itu, dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (2) PP 109/2012, yang dimaksud dengan “ruang terbuka” adalah ruangan yang salah satu sisinya tidak ada dinding ataupun atapnya sehingga asap rokok dapat langsung keluar di udara bebas.
 
Senada dengan peraturan tersebut, di dalam peraturan lain yaitu Pasal 3 ayat (1) huruf f Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011; 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (“Peraturan Bersama 188/2011”), tempat kerja termasuk ke dalam KTR dan pimpinan/penanggung jawab tempat kerja wajib menetapkan dan menerapkan KTR.
 
Tempat kerja dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok dengan memenuhi persyaratan:[2]
  1. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik:
  2. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
  3. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
  4. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
 
Bagaimana jika ada orang yang merokok di dalam tempat kerja? Oleh karena tempat kerja termasuk KTR, setiap orang yang melakukan pelanggaran atas KTR diancam dengan denda paling banyak Rp50 juta.[3]
 
Pengaturan lebih lanjut mengenai KTR termasuk sanksi atas pelanggaran KTR di provinsi maupun kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah masing-masing, sanksi untuk perorangan berupa sanksi tindak pidana ringan, sementara untuk badan hukum atau badan usaha dikenakan sanksi administratif dan/atau denda.[4]
 
Jadi, tempat kerja merupakan salah satu KTR. Pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok dengan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan di atas.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
 
Putusan:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-IX/2011
 

[1] Pasal 113 ayat (1) UU Kesehatan
[2] Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bersama 188/2011
[3] Pasal 199 ayat (2) UU Kesehatan
[4] Pasal 6 Peraturan Bersama 188/2011


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Abi Jam'an Kurnia mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2017 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).