Kamis, 22 November 2012
Dibaca: 33050
Pertanyaan :
Apakah Pemberian Grasi dari Presiden Bisa Dicabut?
Apakah pemberian grasi dari presiden bisa dicabut kemudian? Siapa dan UU apa yang memperbolehkan pencabutan grasi tersebut? Terima kasih hukumonline.
Jawaban :

Grasi merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh Presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”):

“Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.”

 

Pemberian grasi merupakan kewenangan Presiden yang diberikan oleh UUD 1945. Pengaturan grasi selanjutnya diatur dengan UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi (“UU 22/2002”) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi (“UU 5/2010”).

 

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan jelaskan dulu aturan umum mengenai grasi. Definisi grasi diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU 22/2002 yaitu, grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Jika melihat pengertian grasi, maka dapat diketahui bahwa bentuk pemberian grasi dari Presiden dapat berupa  (lihat pula Pasal 4 ayat [2] UU 22/2002):

a.      peringanan atau perubahan jenis pidana;

b.      pengurangan jumlah pidana; atau

c.      penghapusan pelaksanaan pidana.

 

Terpidana hanya dapat mengajukan permohonan grasi 1 (satu) kali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang berupa:

1.    pidana mati,

2.    pidana seumur hidup, atau

3.    pidana penjara paling rendah 2 tahun

(lihat Pasal 2 UU 5/2010).

 

Jangka waktu untuk mengajukan permohonan grasi adalah 1 (satu) tahun sejak memperoleh kekuatan hukum tetap (lihat Pasal 7 UU 5/2010).

Kemudian, yang dimaksud dengan istilah “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” diartikan sebagai (penjelasan Pasal 2 ayat [1] UU 5/2010):

1.    putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;

2.    putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau

3.    putusan kasasi.

 

Permohonan grasi diajukan oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya dengan persetujuan terpidana, kepada Presiden, dan khusus permohonan grasi untuk pidana mati dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana (Pasal 6 UU 22/2002).

 

Salinan permohonan grasi (yang diajukan kepada Presiden) disampaikan juga kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung (Pasal 8 ayat [2] UU 22/2002). Presiden memberikan keputusan berupa pemberian atau penolakan grasi melalui Keputusan Presiden terhadap permohonan grasi, setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 11 ayat [1] dan [2] UU 22/2002).

 

Apakah pemberian grasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden ("Keppres") dapat dicabut kembali? Di dalam ketentuan UU 22/2002 maupun perubahannya, UU 5/2010, tidak diatur mengenai pencabutan grasi yang telah diberikan. Namun, di dalam teori hukum administrasi negara berlaku asas Contrarius Actus, yaitu pencabutan suatu keputusan harus dilakukan dengan keputusan setingkat. Berarti dalam hal ini, suatu Keppres hanya dapat dicabut oleh Presiden dengan menerbitkan Keppres pencabutan. Sebagai contoh keputusan presiden adalah Keppres No. 92 Tahun 2001 tentang Pencabutan Keppres No. 15 Tahun 2001 tentang Penugasan Wakil Presiden untuk Menandatangani Keputusan Presiden Mengenai Penganugerahan Gelar dan Tanda-Tanda Kehormatan.

 

Jadi, pemberian grasi merupakan kewenangan Presiden yang diberikan oleh UUD 1945. Pemberian grasi dilakukan dengan menerbitkan Keppres pemberian grasi. Mengenai pencabutan suatu Keppres pemberian grasi harus dilakukan dengan menerbitkan Keppres pencabutannya oleh Presiden.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.    Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

3.    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Ilman Hadi, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.