Kamis, 29 November 2012
Dibaca: 14376
Pertanyaan :
Pembayaran Upah Bukan Berbentuk Uang
Saya bekerja di pabrik keramik tableware, uang makan dan uang pengobatan kami dibayar dengan keramik hasil produksi kami sendiri. Alasannya, perusahaan tidak bisa membayar itu semua. Terima kasih, mohon penjelasannya.
Jawaban :

Setiap pekerja memiliki hak atas upah. Di dalam Pasal 1 angka 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”) disebutkan bahwa:

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”

 

Jadi, pada dasarnya upah dinyatakan dan dibayarkan dalam bentuk uang. Lantas, apakah upah boleh dibayarkan dalam bentuk selain uang? Di dalam ketentuan UUK tidak mengatur mengenai hal ini. Oleh karena itu, untuk menjawab hal ini, kita mengacu pada ketentuan Pasal 12 PP No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah yang berbunyi:

 
(1) Pada dasarnya upah diberikan dalam bentuk uang.

(2) Sebagian dari upah dapat diberikan dalam bentuk lain kecuali minuman keras, obat-obatan atau bahan obat-obatan, dengan ketentuan nilainya tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai upah yang seharusnya diterima.

 
Di dalam penjelasan Pasal 12 PP 8/1981 disebutkan bahwa:
 

Untuk menuju ke arah sistem pembayaran upah bersih, maka upah harus dibayar dalam bentuk uang. Prinsip tersebut diharapkan bahwa buruh akan dapat menggunakan upahnya secara bebas sesuai dengan keinginannya dan kebutuhannya.

 

Penerapan prinsip tersebut sekali-kali tidak mengurangi kemungkinan untuk memberikan sebagian upahnya dalam bentuk lain. Bentuk lain adalah hasil produksi atau barang yang mempunyai nilai ekonomi bagi buruh.

 

Pemberian upah dalam bentuk uang dimaksudkan agar buruh memiliki kebebasan untuk menggunakan upahnya. Jika upah diberikan dalam bentuk barang, maka agar mendapatkan uang, si buruh harus menjual barang tersebut terlebih dahulu. Akan tetapi, bukan berarti pemberian upah dalam bentuk barang dilarang sepenuhnya. Hal tersebut diperbolehkan asalkan barang mempunyai nilai ekonomi dan jumlahnya tidak melebihi 25% dari keseluruhan jumlah upah.

 

Mengenai uang pengobatan, kami asumsikan yang Saudara maksud merupakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 17 UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (“UU Jamsostek”), setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja. Salah satu program dari jaminan sosial tenaga kerja adalah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Lebih lanjut, menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, JPK diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan, dan bukan dalam bentuk uang atau barang.

 

Jadi, pemberian upah selain berbentuk uang dapat diberikan dalam bentuk lain kecuali berbentuk minuman keras, obat-obatan atau bahan obat-obatan serta tidak boleh lebih dari 25% total upah yang Saudara terima. Oleh karena itu, uang makan yang seharusnya Saudara terima boleh saja diganti dengan keramik asalkan jumlahnya tidak melebihi 25% dari total upah yang seharusnya Saudara terima seluruhnya jika berbentuk uang.

 

Sedangkan, untuk JPK harus diberikan dalam bentuk pelayanan dan bukan barang. Maka, tidak bisa jika JPK tersebut diberikan dalam bentuk barang yaitu keramik.

 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja   

2.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah

4.    Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Ilman Hadi, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.