Senin, 10 Oktober 2016
Dibaca: 65116
Pertanyaan :
Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Bagi Perusahaan Tidak Mampu
Saya bekerja di salah satu perusahaan PMA di Jawa Barat yang bergerak di bidang Otomotif. Saya ingin menanyakan apakah pembayaran kenaikan UMK mulai Januari 2017 nanti bisa ditunda, dengan alasan penjualan yang sangat minim (rugi)? Sekedar informasi perusahaan kami masih berumur 1 tahun lebih. Mohon penjelasannya.
Jawaban :

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Ilman Hadi, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 14 Maret 2011, kemudian dimutakhirkan oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. pada Jumat, 02 September 2016.

 

Intisari:

 

 

Pada dasarnya, setiap pengusaha dilarang membayar upah pekerjanya lebih rendah dari upah minimum. Akan tetapi, pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat meminta penangguhan. Pengusaha yang tidak mampu membayar sesuai upah minimum dapat mengajukan permohonan penangguhan upah minimum kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum. Permohonan tersebut merupakan hasil kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat.

 

Namun, penangguhan pembayaran upah minimum oleh pengusaha kepada pekerja/buruh tidak serta-merta menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih upah minimum selama masa penangguhan. 

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Upah Minimum Kota/Kabupaten

Kami asumsikan yang Anda maksud dengan UMK adalah Upah Minimum Kota/Kabupaten. Upah Minimum Kabupaten/Kota (“UMK”) adalah Upah Minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota.[1]

 

Berdasarkan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), upah minimum, dalam hal ini termasuk UMK, ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.

 

Di samping diatur dalam UU Ketenagakerjaan, UMK juga diatur dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan sebagai berikut:

 

(1)  Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota.

(2)  Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih besar dari Upah minimum provinsi di provinsi yang bersangkutan.

 

Penangguhan Upah Minimum

Pada dasarnya, setiap pengusaha dilarang membayar upah pekerjanya lebih rendah dari upah minimum. Ini diatur dalam Pasal 90 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:

 

(1)  Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

(2)  Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.

(3)  Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

 

Penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menyebutkan sebagai berikut:

 

“Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan.”

 

Pemerintah menganggap materi Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan berikut penjelasannya yang membolehkan pengusaha menangguhkan upah minimum adalah untuk melindungi para buruh/pekerja yang bekerja di perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar para pekerja/buruh bisa tetap bekerja di perusahaan yang tengah mengalami kondisi sulit. Demikian informasi yang kami peroleh dari laman Mahkamah Konstitusi RI.

 

Namun, terkait Penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan ini, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 72/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa frasa “…tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhanbertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya, Mahkamah memberi penegasan selisih kekurangan pembayaran upah minimum selama masa penangguhan tetap wajib dibayar oleh pengusaha.

 

Dengan kata lain, penangguhan pembayaran upah minimum oleh pengusaha kepada pekerja/buruh tidak serta-merta menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih upah minimum selama masa penangguhan. Selisih upah minimum yang belum terbayar selama masa penangguhan adalah utang pengusaha yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruhnya. Penjelasan lebih lanjut soal Putusan MK tentang penangguhan upah minimum ini dapat Anda simak dalam artikel Putusan MK Ini Kabar Baik Buat Pekerja.

 

Tata Cara Penangguhan Penahanan 

Tata cara penangguhan upah minimum diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. KEP-231/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum (“Kepmenakertrans 231/2003”).

 

Pengusaha yang tidak mampu membayar sesuai upah minimum dapat mengajukan permohonan penangguhan upah minimum kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum.[2] Permohonan tersebut merupakan hasil kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat.[3]

 

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa untuk dapat mengajukan permohonan penangguhan UMK, pengusaha harus mencapai kesepakatan dengan pihak buruh/pekerja terkait penangguhan upah minimum.

 

Jika telah tercapai kesepakatan mengenai penangguhan upah minimum, maka langkah selanjutnya adalah menyampaikan permohonan kepada Gubernur. Permohonan penangguhan upah minimum harus disertai dengan:[4]

a.    naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan;

b.    laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba beserta penjelasan-penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir;

c.    salinan akte pendirian perusahaan;

d.    data upah menurut jabatan pekerja/buruh;

e.    jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum;

f.     perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang.

 

Apabila perusahaan yang memohon penangguhan upah minimum berbentuk badan hukum, atau jika Gubernur merasa perlu untuk pembuktian ketidakmampuan keuangan perusahaan, maka laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik.[5]

 

Terhadap permohonan penangguhan upah minimum, Gubernur akan memberikan persetujuan atau penolakan setelah menerima saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi. Apabila penangguhan upah minimum disetujui, Gubernur memberi penangguhan upah minimum untuk jangka waktu paling lama 12 bulan.[6]

 

Bentuk penangguhan upah minimum yang diberikan dapat berupa:[7]

a.    membayar upah minimum sesuai upah minimum yang lama; atau

b.    membayar upah minimum lebih tinggi dari upah minimum lama tetapi lebih rendah dari upah minimum baru; atau

c.    menaikkan upah minimum secara bertahap.

 

Jika masa penangguhan telah berakhir, pengusaha wajib membayar upah minimum yang berlaku.[8]

 

Jadi, menjawab pertanyaan Anda, kewajiban pengusaha untuk membayar sesuai upah minimum dapat ditangguhkan sesuai tata cara yang telah dijelaskan. Mengenai alasan penangguhan karena perusahaan mengalami kerugian, bisa saja pengusaha mengatakan demikian, akan tetapi hal ini harus dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik jika Gubernur merasa perlu.

 

Contoh

Sebagai contoh, dalam artikel Pemprov Jawa Timur Setujui 89 Perusahaan Tangguhkan UMK 2016 yang kami akses dari situs Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyetujui penangguhan UMK 2016 untuk 89 perusahaan. Berdasarkan hasil verifikasi Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (“Disnakertransduk”), total perusahaan yang disetujui permohonan penangguhannya adalah 89 perusahaan. Sementara yang ditolak sebanyak empat perusahaan.

 

Lebih lanjut, menurut Kepala Disnakertransduk Pemprov Jatim Sukardo, lama masa penangguhan UMK bervariasi. Sesuai dengan kemampuan masing-masing perusahaan. Namun, sebagian besar adalah 12 bulan. Artinya, baru tahun depan, sejumlah perusahaan itu akan membayar upah sesuai ketetapan UMK 2016.

  

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;

3.    Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-231/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

 

Referensi:

1.    Mahkamah Konstitusi RI, diakses pada 18 Mei 2016 pukul 16.29 WIB.

2.    Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, diakses pada 18 Mei 2016 pukul 17.13 WIB.

 

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XIII/2015.


 



[2] Pasal 3 ayat (1) Kepmenakertrans 231/2003

[3] Pasal 3 ayat (2) Kepmenakertrans 231/2003

[4] Pasal 4 ayat (1) Kepmenakertrans 231/2003

[5] Pasal 4 ayat (2) dan (3) Kepmenakertrans 231/2003

[6] Pasal 4 ayat (4) jo. Pasal 5 ayat (1) Kepmenakertrans 231/2003

[7] Pasal 5 ayat (2) Kepmenakertrans 231/2003

[8] Pasal 5 ayat (3) Kepmenakertrans 231/2003

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).